BENDERRAnews, 5/7/17 (Jakarta): Dipindahkannya Ibukota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, tak jadi masalah bagai banyak pihak, malah mendukungnya.
Termasuk Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang menyatakan tidak mempermasalahkan bila Ibukota Negara Republik Indonesia dipindahkan ke Palangkaraya atau ke kota besar lainnya.
Dengan begitu, beban Jakarta terhadap berbagai persoalan, terutama populasi penduduk semakin berkurang.
“Kalau seumpama seperti itu, kita malah lega. Iya toh?” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (5/7/17).
Idealnya, lanjut Djarot, ibukota negara lebih fokus sebagai kota pemerintahan.
Semua kegiatan untuk menjalankan roda pemerintahan negara ada di ibu kota.
Artinya, ibu kota negara tidak lagi dicampur dengan urusan industri, perdagangan, jasa dan wisata.
Namun Jakarta, sebagai ibu kota negara Indonesia telah menjadi kota segala ada.
“Idealnya kan ibu kota negara itu fokus sebagai kota pemerintahan. Jakarta itu kan beberapa waktu lalu, saya katakan sebagai kota yang segalanya ada. Kita menjadi kota pemerintahan, kota dagang, kota industri, kota pendidikan, kota wisata campur jadi satu,” ujarnya.
Ia mencontohkan ibu kota negara Australia, di Canberra. Hanya dipusatkan sebagai kota pemerintahan saja. Sedangkan Sydney menjadi kota dagang, bisnis, wisata, dan sebagainya.
“Anda lihat di Australia. ibukotanya di Canberra. Dan itu jauh dari Sydney yang menjadi kota dagang, bisnis, dan sebagainya. Tetapi untuk pelayanan pemerintahan itu di Canberra,” jelasnya.
Begitu juga dengan Belanda. Ibukota negaranya bukan di Amsterdam, melainkan di Den Haag.
Kalau Jakarta diubah menjadi kota yang dipusatkan sebagai kawasan bisnis dan industri serta wisata, Pemprov DKI menyambut baik hal itu.
Tetapi, pemindahan ibukota tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Karena pemindahan ibukota membutuhkan waktu yang cukup panjang, bisa mencapai lebih dari dua tahun.
“Tapi permasalahannya, apa iya dalam waktu dekat bisa dipindah ke Palangkaraya? Kalau kami, DKI ya siap-siap saja. Apa pun itu. Tapi saya tidak yakin. Sekali lagi tidak yakin itu bisa dilakukan dalam waktu satu tahun ke depan,” tukasnya.
Jokowi berani
Ya, pindah saja. Siapa takut? Ini sudah merupakan gagasan brilian Bung Karno yang sesungguhnya sudah bisa dikonkretkan pada media 1960-an lalu. Sayangnya, Bapak Pendiri Bangsa dan Proklamator itu keburu ‘diselesaikan’ tugasnya oleh rezim lain.
Sejak itu, upaya memindahkan Ibukota Negara Republik Indonesia ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tinggal wacana, bahkan sempat tenggelam di era Soeharto.
Padahal, Bung Karno ketika itu sudah membentuk semacam tim kerja lintas sektoral, multi fungsional, bahkan ada informasi sahih, beberapa arsitek serta ahli teknik Uni Soviet telah mulai bekerja bersama mengeksplor Palangkaraya dan sekitarnya.
Ada yang berani, kini?
Hmmm… pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain merupakan keniscayaan. Dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi diyakini memiliki keberanian mewujudkan hal tersebut.
Kalau Presiden Jokowi berhasil memindahkan ibu kota, ini akan menjadi sejarah dan bakal dicatat generasi Indonesia dari masa ke masa.
Demikian sebuah opini yang lahir dari diskusi beberapa aktivis di Institut Studi Nusantara (ISN) dan DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP) sepanjang lima bulan terkini, sejak Februari 2017 lalu.
Jokowi bisa
Tampaknya, memang, gagasan Bung Karno ini bakal dikonkretkan oleh Presiden Jokowi.
“Pemindahan ibu kota ini yang kita tunggu. Saya yakin presiden Jokowi adalah presiden yang berani. Kita angkat topi kalau presiden berhasil memindahkan ibu kota ke daerah di Kalimantan, lalu Jakarta tetap sebagai pusat bisnis dan ritel keuangan,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, Selasa (4/7/17).
Diungkapkan, wacana pemindahan ibukota sudah digaungkan Presiden RI pertama, Sukarno.
Pangi menyatakan, hanya Jokowi yang dapat melanjutkan ide dan gagasan Sukarno tersebut.
Pertimbangan matang
Selaras dengan benang merah opini diskusi ISN dan GPPMP, disebutnya lagi, Sukarno ketika itu mempunyai pertimbangan matang serta alasan jelas untuk memindahkan ibu kota.
“Pada waktu itu Jakarta belum padat dan macet, namun sudah punya wacana pemindahan ibu kota. Saat ini sudah tak relevan lagi mempertahankan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis,” ujar Pangi.
Dia menambahkan, Jokowi kelak akan menorehkan sejarah apabila merealisasikan pemindahan itu.
“Kalau Presiden Jokowi berhasil memindahkan ibu kota, maka ini akan menjadi sejarah dan akan dicatat generasi Indonesia,” tambahnya, seperti dilansir ‘Suara Pembaruan’.
Rakyat mendukung
Sebagaimana ISN dan GPPMP, pihak ‘Voxpol Center’ juga menurutnya optimistis masyarakat Indonesia mendukung pusat pemerintahan baru.
Ibukota yang memiliki gedung presiden dan kementerian dalam satu kompleks pemerintahan. Hal ini sama seperti di Malaysia.
“Putra Jaya menjadi pusat pemerintahan dan Kuala Lumpur tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan,” ujarnya.
“Saya yakin pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan akan berjalan mulus dan sukses walaupun tetap ada tekanan. Namun Presiden Jokowi akan melawan tekanan tersebut karena Jokowi presiden yang tegas dan berani mengambil sikap dan keputusan.”
Sudah dibahas
Secara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, wacana pemindahan ibu kota telah dibahas rinci bersama Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/17).
Seluruh kajian, termasuk skema pendanaan ditargetkan rampung pada tahun ini.
Pada 2018 atau 2019, menurut Bambang, sudah dimulai kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan.
Dijelaskan, terdapat beberapa aspek yang dikaji. Misalnya, penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.
“Utamanya Bappenas yang lead (koordinator) bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya,” ujar Bambang di kantornya.
Meski begitu, ia enggan menyebutkan kota atau daerah yang bakal menjadi pusat administratif pemerintahan. Pemerintah juga membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk membangun.
“Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, wacana pemindahan ibu kota tak perlu dipersoalkan. “Wacana itu kan sudah cukup lama, sudah dipikirkan Bung Karno (Sukarno). Tidak ada masalah dengan wacana,” kata Tjahjo.
Dikatakannya lagi, Bappenas memang diminta Presiden mempertimbangkan seluruh aspek.
“Ibu kota, pusat pemerintahan kan menyangkut kantor negara sahabat, lembaga negara, TNI/ Polri. Membangun infrastruktur pemerintahan tidak mudah,” demikian Tjahjo Kumolo. (B-SP/BS/jr)
