BENDERRAnews, 17/7/17 (Jakarta): Di tengah suasana merayakan HUT ke-36 Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 1946, hari Senin (17/7/17) ini, secara resmi DPP GPPMP menyuarakan dukungan kepada Pemerintah Pusat yang kini semakin serius untuk segera memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya, atau kawasan lain di Pulau Kalimantan.
“Jakarta ini sudah ‘over capasity’ yang berimbas pada timbulnya kehidupan serta pemukiman kurang manusiawi, bahkan anti sosial. Akibatnya, sebagus apa pun aturan yang diterapkan seringkali kandas, karena faktor demografi telah berada pada level ‘besar pasak daripada tiang’,” demikian salah satu benang merah diskusi dari sejumlah pentolan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (DPP GPPMP), belum lama berselang.
Dipandu oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Aksi Lintas Bidang DPP GPPMP, Donald Pokatong, forum terbatas ini pun mengingatkan pandangan visioner Bung Karno yang sejak awal 1960-an sudah merancang kota baru di Palangkaraya.
Diskusi lalu menunjuk juga ‘over capasity’ ini semakin diperumit oleh silang sengkarut para elite yang melakukan sirkus politik dengan tidak segan-segan memainkan teori ‘pertengtangan kelas’. Ini situasi tidak bagus, yang bakal menjadikan Jakarta semakin terjerembab.
Belum lagi soal lingkungan hidup berupa ancaman interusi air laut, dan banjir bandang yang terus mengancam, karena topgrafi Jakarta terus ‘tenggelam’.
“Kalau tidak keliru, sejumlah arsitek dan ahli bangunan serta perkotaan dunia telah diundang Bung Karno, termasuk dari Uni Soviet untuk menata lingkungan pemukiman baru di Palangkaraya,” ujar Ketua DPP GPPMP, Jeffrey Rawis.
Relokasi ibukota negara, menurutnya dkk, dinilai sangat mendesak, karena kondisi obyektif Jakarta yang sangat tidak memenuhi syarat lagi, ditinjau dari aspek geo strategis, demografi serta institusional.
“Jakarta, seperti New York di Amerika, Sidney di Australia, dan beberapa kota besar lainnya di dunia, tetap dijadikan sentra bisnis dan keuangan. Dulu khan Amerika juga memindahkan ibukotanya ke Washinton, begitu pula Australia ke Canberra,” ungkap Teddy Matheos.
Sebagaimana diketahui, wacana pemerintah tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta kembali menguat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) semakin serius menyiapkan rencana pemindahan ibu kota tersebut dengan melakukan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, yang akan rampung tahun ini.
Waspadai spekulan
Namun, dalam proses pemindahan ibukota negara yang menurut Presiden Joko Widodo ini sedang dalam pengkajian serius, termasuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Nasional (Bappenas), DPP GPPMP juga mengingatkan tentang kewaspadaan semua pihak terhadap beroperasinya spekulan tanah.
Sejalan dengan itu, ‘Country Manager’ Rumah.com, Wasudewan, mengatakan, ada beberapa lokasi yang dianggap paling ideal untuk ibu kota baru lantaran beberapa faktor. Salah satunya, kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimatan Tengah (Kalteng).
“Palangkaraya merupakan daerah anti gempa, di samping wilayahnya masih memiliki ratusan hektar tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru,” ujar Wasudewan, dalam siaran persnya, Sabtu (15/7/17) akhir pekan lalu.
Selain Palangkaraya, menurut Wasudewan, daerah lain yang bisa dijadikan opsi calon ibu kota adalah wilayah Jonggol, Jawa Barat (Jabar). Kawasan ini pernah diwacanakan sebagai calon ibu kota baru pada periode Presiden Soeharto. Alternatif lainnya, wilayah Karawang, yang memiliki pertumbuhan industri relatif lebih berkembang.
“Ongkos pemindahan ibukota tentu tidak sedikit. Oleh sebab itu, Jonggol dan Karawang yang berjarak kurang dari 100 kilometer dari pusat Jakarta bisa jadi alternatif yang pas. Pilihan lain yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah adalah Palembang yang sarana maupun tingkat pendapatan per kapitanya sudah cukup baik,” tambahnya.
Wasudewan melanjutkan, pemindahan ibukota suatu negara bukanlah hal yang baru. Namun bila ini terjadi di Indonesia, nampaknya Indonesia akan jadi negara pertama yang melakukannya di era digital. Karenanya, selain fasilitas fisik, ketersediaan infrastruktur digital juga menjadi hal mutlak. Jangan lupa, pemerintah pun mengarah pada e-Government.
“Wacana yang sedang menghangat ini juga bisa menimbulkan aksi ambil untung dari para spekulan tanah dan lahan,” jelasnya seperti dilansir ‘BeritaSatu.com’.
Menurut Wasudewan, pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN), harus mampu mencegah permainan spekulan tanah. Pemindahan ibu kota sama artinya dengan memberi peluang untuk harga tanah itu naik, karena jika semua kantor administrasi bakal pindah ke ibukota baru tersebut maka pasti akan ada ribuan keluarga yang butuh tempat tinggal.
“Ini akan jadi satu ruang investasi baru yang sangat besar karena luasan lahan yang dibutuhkan juga sangat besar. Oleh karena itu, isu utama seputar properti yang harus diantisipasi terkait wacana pemindahan ibukota ini adalah spekulan tanah. Sehingga kebutuhan akan transparansi data properti baik lahan maupun rumah sangatlah penting,” demikian Wasudewan.(B-BS/jr)
