BENDERRAnews, 28/7/17 (Jakarta): Ini dia pernyataan yang dinilai logis, jujur, bertanggung jawab dan membangkitkan semangat dari dua tokoh penting di Kabinet Kerja.
Yang pertama dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong.
Dia merasa senang dengan banyaknya pihak yang mengkritik tingginya utang Indonesia. Disebutnya, hal itu semakin membuat pihak-pihak tersebut semakin konyol.
“Kami diserang dan dituduh punya utang tinggi, saya justru sangat senang. Terlihat betul konyolnya mereka,” kata Thomas, di Forum Merdeka Barat 9, Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/17) kemarin.
Thomas menjelaskan, perekonomian Indonesia tengah diapresiasi oleh internasional. Terutama oleh lembaga pemeringkat seperti Standard and Poor’s atau S&P, Fitch Ratings dan Moody’s Investor Service, yang memberi rating investment grade kepada Indonesia.
Thomas menceritakan, tiga lembaga pemeringkat ini merupakan lembaga penilai yang paling ketat dan kejam.
Dia menyebut, dua negara superpower, Amerika Serikat dan Tiongkok pernah diturunkan peringkatnya oleh Moody’s Investor Service.
“Saat dunia memuji-muji kita, malah dikritik utang kita terlalu tinggi. Jadi bagi saya, kalau utang dikritik itu seperti kita menang marathon, tapi dikritik karena kurang atletis,” kata Thomas sebagaimana diberitakan ‘Kompas.com’.
Dia mengatakan, investor tak melihat utang sebuah negara untuk berinvestasi. Mereka memandang utang negara tersebut dialokasikan untuk apa.
Thomas berpendapat, negara wajar berutang asal digunakan untuk hal-hal yang produktif. Seperti peningkatan infrastruktur, peningkatan gizi, pendidikan.
“Ini akan membuat ekonomi semakin produktif. Terbalik kalau utang dibuat foya-foya seperti untuk subsidi BBM Rp100 triliun per tahun, itu pemborosan,” kata mantan Menteri Perdagangan itu.
Hingga Juni 2017, posisi utang pemerintah pusat sebesar Rp3.706,52 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah tersebut terakumulasi sebesar Rp1.097,74 triliun dibanding posisi di akhir Mei 2014 sebesar Rp2.608,78 triliun.
Tambahan utang tersebut dialokasikan untuk belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa.
Rasio utang terjaga
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan, Pemerintah sudah kerap menyampaikan, utang negara masih aman. Rakyat pun diminta untuk tidak perlu khawatir dengan situasi itu.
Sri Mulyani pun tak ingin besaran utang pemerintah menjadi cerita yang membuat masyarakat khawatir atau ketakutan.
Per April 2017 lalu, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp3.667 triliun. Angka itu naik Rp201 triliun dibandingkan posisi Desember 2016.
“Kami akan tetap menjaga ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang secara hati-hati, transparan,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (3/7/17) lalu.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu merasa, besaran utang pemerintah masih relatif terjaga. Sebab besaran utang itu masih di bawah 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Persentase itu, tutur Sri Mulyani, jauh lebih baik dari negara berkembang lainnya. Sebab ada sejumlah negara justru memiliki rasio utang terhadap PDB mencapai 100-200 persen.
Di sisi lain, menurut Sri Mulyani, defisit anggaran negara juga dinilai masih lebih baik ketimbang negara berkembang seperti Brazil, Meksiko, dan Argentina, bahkan India sekalipun.
“Defisit kita juga dibatasi undang-undang di bawah tiga persen. Kalau dibandingkan negara lain yang dianggap negaranya perform seperti India, defisit kita jauh lebih kecil,” ucap Sri Mulyani.
Selama ini, pemerintah kerap berutang untuk menutup defisit belanja di APBN. Hal itu dilakukan lantaran penerimaan negara belum optimal, sehingga target tidak tercapai.
Sementara itu program pembangunan sudah dicanangkan di APBN dan perlu dana untuk menjalankan. Bila kekurangan pembiayaan, program pembangunan akan tersendat.
Disebut Sri Mulyani, masyakarat berhak mengatahui berbagai informasi itu, sehingga tidak ada lagi cerita ketakutan dari utang pemerintah yang sudah mencapai Rp3.667 triliun itu.
“Sehingga masyarakat memahami, sehingga juga melihat pilihannya kenapa kita berhutang, dan untuk apa kita berhutang, lalu bagaimana mengelolanya, jadi tidak menjadi cerita yang terlalu mengkhawatirkan bagi masyarakat,” demikian Sri Mulyani. (B-KC/jr)
