BENDERRAnews, 12/8/17 (Bitung): Ini persoalan sudah dua tahun terakhir terjadi, tetapi belum ada solusi konkret dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Yakni, terjadinya proses kemiskinan yang berlangsung masif di Kota Bitung, Sulut, akibat kebijakan moratorium yang menyasar banyak kapal nelayan, sehingga tidak bisa beroperasi.
Kebijakan (melarang kapal-kapal nelayan, Red) dilakukan ‘pukul rata’, tanpa melihat kondisi obyektif di daerah ‘fishing ground’, dimana perairan di Sulawesi Utara (Sulut dan KTI umumnya dengan kedalaman di atas 200 meter serta arus sangat kuat, Red), tak mungkin gunakan kapal-kapal kecil (perahu).
Para nelayan harus pakai kapal-kapal penangkap yang berukuran pas, tapi semuanya dilarang melaut, kena kebijakan moratorium. Akibatnya, belasan ribu nelayan tak beroperasi, duapuluhan ribu buruh pabrik ikan dirumahkan, industri perikaban stagnan, berimbas pada turun drastisnya PAD serta PDB Kota Bitung, bahkan Sulut.
Walikota Bitung, Maxmillian J Lomban sudah berulangkali mengutarakan, tapi tetap saja respons pemerintah pusat ‘podowae’.
Terkini, Lomban kembali menyampaikan permasalahan mengenai penurunan perekonomian perikanan Kota Bitung dihadapan anggota Komisi VI DPR-RI saat melaksanakan kunjungan kerja di kota pelabuhan dan perikanan ini, Kamis (10/8/17) lalu.
Intinya, menurutnya, kebijakan moratorium perikanan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI berdampak pada peningkatan kemiskinan dan penganguran tenaga kerja bagi masyarakat Bitung.
Karenanya, ia mengharapkan, agar bidang perikanan bitung dapat dihidupkan kembali dengan cara mengubah regulasi dan memberikan ‘special treatment’. “Ini urgen bagi kami, agar ekonomi perikanan akan normal kembali bahkan meningkat, “ demikian ‘Curhat’ Lomban.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Komisi VI DPR-RI, Bowo Sidik Pangarso berjanji, akan menyampaikan kepada komisi terkait, agar bisa melakukan kunjungan ke Bitung guna melihat langsung dan meneliti apa yang dilakukan warga nelayan. Juga aktivitas di bidang industri perikanan Bitung.
“Jangan sampai akibat kebijakan kementerian, kemudian ada rakyat menerima akibatnya, sehingga indusrtinya atau pendapatannya matim” tuturnya.
Oleh karenanya, diharapkan setiap kebijakan pemerintah harus betul melihat kondisi daerahm “Supaya kita bisa sama-sama merasakan jangan sampai ada masyarakat ada yang dirugikan,“ tegas Pangarso.
Pelabuhan Bitung
Tim Komisi VI DPR-RI sebanyak 18 orang tersebut juga melakukan kunjungan di gudang beras Bulog Bitung dan Pelabuhan Samudera Bitung.
Dalam kunjungan di gudang beras Bulog, tim mengapresiasi atas penyimpanan beras, stok serta kualitas yang sangat baik dan wajar buat konsumsi masyarakat.
“Harapannya agar distribusi penyaluran beras khususnya raskin harus melalui pihak pemda setempat karena pemerintalah yang lebih tau tentang data penerima raskin yang layak,” ujarnya seperti dikutip ‘Cahayasiang.com’.
Sementara itu, di pelabuhan Samudera Bitung, tim melakukan pemantauan di area dermaga dan terminal penumpang, dimana mereka berharap perlu adanya pengembangan infrastruktur serta fasilitas pelabuhan yang perlu ditingkatkan guna lebih mendukung kemajuan pelayaran maupun memberikan energi positif baru bagi Indonesia, khususnya bagi industri pelayaran nasional.
Sebagaimana diketahui, Pelabuhan ‘Samudera’ Bitung kini disiapkan jadi ‘Indonesia Hub Port’ yang didukung Kawasan Ekonomi Khusus KEK Bitung.. (B-CS/jr)
