BENDERRAnews, 16/8/17 (Jakarta): Tampil beda, itulah sosok Presiden Joko Widodo yang memakai baju adat Bugis, ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8/17).
Mengawali pidatonya dengan pekikan “Merdeka !!!”, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, saat ini Indonesia menjadi rujukan bagi banyak negara dalam hal mengelola kebhinekaan dan membangun persatuan.
“Dalam berbagai kesempatan, saya selalu katakan, kita ini adalah bangsa yang besar, ” kata Presiden Jokowi
Kepala Negara juga menegaskan Indonesia merupakan bangsa yang besar, bukan hanya karena jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa, bukan hanya karena memiliki 17 ribuan pulau. Besar dan bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah.
Disebut Presiden Jokowi, kebesaran Indonesia karena bangsa Indonesia sudah teruji oleh sejarah, bisa tetap kokoh bersatu sampai menginjak usianya ke-72 tahun.
Sementara di beberapa negara lain, mereka dilanda konflik kekerasan antarsuku, perpecahan antaragama, pertikaian antargolongan. Indonesia harus bersyukur tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
“Bahkan sekarang ini, kita menjadi rujukan banyak negara dalam mengelola kebhinenakaan dan membangun persatuan,” kata Presiden yang mengenakan busana adat Suku Bugis, Sulawesi Selatan.
Ditambahkan, Indonesia merupakan bangsa petarung yang berani berjuang dengan kekuatan sendiri meraih kemerdekaan. Indonesia merebut kemerdekaan berkat perjuangan para pahlawan, ulama, para santri, pemimpin agama-agama dan pejuang dari seluruh pelosok Nusantara.
Semua itu, lanjut Presiden, harus membuat Indonesia semakin bangga pada Indonesia. Semua itu harus membuat percaya diri untuk menghadapi masa depan. Semua pihak harus meninggalkan warisan kolonialisme, yang menjadikan bangsa Indonesia bermental budak, karakter rendah diri, pecundang dan selalu pesimis dalam melihat hari esok.
“Kita harus membuang jauh-jauh mentalitas negatif yang membuat sesama anak bangsa saling mencela, saling mengejek dan saling memfitnah. Karena kita adalah bersaudara, saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,” katanya.
Dikatakannya lagi, semua harus membangun fondasi kultural yang kuat. Semua harus bersatu dan berdiri gagah untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, yang semakin ekstrim, dan berubah dengan sangat cepat.
“Hanya bangsa yang cepatlah yang akan memenangi persaingan global,” kata Presiden Jokowi.
Penduduk miskin menurun
Presiden Joko Widodo mengatakan jumlah penduduk miskin periode Maret 2017 mengalami penurunan menjadi 27,77 juta orang dari periode Maret 2015 sebanyak 28,57 juta orang.
“Dari sisi kesejahteraan masyarakat, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan,” kata dia, saat berpidato pada forum berbeda, yakni ketika penyampaian pemerintah atas RUU tentang RABPN 2018 beserta nota keuangan, di depan Rapat Paripurna DPR, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/17).
Disebutkan, pemerintah akan terus berupaya maksimal untuk mengakselerasi penurunan jumlah penduduk miskin melalui berbagai inovasi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin juga menunjukkan penurunan yang terlihat dari indeks rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
Selain itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,33 persen pada Februari 2017.
Dalam pidatonya, Jokowi juga mengumumkan pendapatan dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.878,4 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.204,4 triliun.
Belanja negara akan dialokasikan terutama untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, dan sinergi antara program perlindungan sosial.
Ditambahkan, upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang.
Selain itu, dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan non tunai dan juga akan diperluas penerima manfaatnya.
Dalam rangka peningkatan akses pendidikan, pemerintah akan melanjutkan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 4.015.000 siswa, serta alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 2621.000 sekolah umum dan madrasah di seluruh penjuru Tanah Air.
Masih dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada bayi atau stunting.
Hal ini mengingat 1.000 hari pertama kehidupan akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, terkait dengan kemampuan emosional, sosial dan fisik, serta kesiapan untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi.
Program ini sangat penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia ke depan sebagai investasi kita di sumber daya manusia Indonesia.
Rawat demokrasi
Sementara itu di sidang DPD RI dan DPR RI, Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk terus kerja bersama merawat kematangan demokrasi Indonesia, terutama di Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018.
“Saya mengajak kita semua untuk terus kerja bersama merawat kematangan demokrasi Indonesia, terutama di Pilkada Serentak tahun 2018,” kata Presiden Jokowi ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8/17).
Dalam sidang bersama yang dipimpin Ketua DPD RI Oesman Sapta, Presiden Jokowi menyebutkan sebagai bagian penting dalam menjaga momentum kegembiraan demokrasi rakyat itu, pemerintah terus memerhatikan stabilitas keamanan, serta mendorong peningkatan kemampuan, profesionalitas dan kesejahteraan TNI dan Polri.
Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia berterima kasih pada TNI karena selalu setia pada NKRI, selalu siaga menjaga kedaulatan bangsa dan negara, termasuk dari infiltrasi gerakan terorisme global.
Disebut Presiden Jokowi, semua pihak patut bersyukur karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 di 101 daerah berjalan dengan aman dan damai. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas gotong royong semua pihak, dari lembaga penyelenggara pemilu tingkat pusat dan daerah, aparat TNI dan Polri, segenap partai politik, termasuk kepada semua calon kepala daerah dan calon wakilnya.
Paling utama, lanjut Presiden, pemerintah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah memberikan suaranya, sebagai wujud kegembiraan berpolitik dan kematangan berdemokrasi.
Dikatakan Kepala Negara, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia juga berterima kasih kepada Polri karena selalu menjaga rasa aman masyarakat, termasuk keberhasilan Polri, BNN dan Ditjen Bea Cukai dalam membongkar penyelundupan satu ton sabu.
Ke depan, TNI dan Polri harus terus diperkuat sebab tantangan ke depan sangat kompleks dan berubah sangat cepat. Tantangan pertahanan dan keamanan yang kita hadapi tidak lagi dalam paradigma Jawa Sentris, melainkan Indonesia Sentris. Karena itu, gelar pasukan TNI, serta strategi pertahanan Indonesia, harus bisa menjaga setiap jengkal tanah, setiap ombak lautan, dan setiap kaki langit Tanah Air, Indonesia.
“Sedangkan jenis ancaman yang kita hadapi sekarang bukan lagi hanya serbuan dari negara lain tetapi ancaman baru berupa gerakan ekstremisme, radikalisme, terorisme, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, penyelundupan senjata dan kejahatan siber,” paparnya seperti dilansir ‘Antara’.
Karena itu, Presiden Jokowi menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk terpanggil menjalankan tugas dan tanggung jawab kebangsaan untuk ikut serta bela negara, di manapun berada, apapun pendidikan, apapun profesi, apapun pekerjaannya, semua punya hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk bela negara.
“Sebagai penutup Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat ini, saya mengajak kita semua yang diberi amanat oleh rakyat, yang sedang memanggul mandat dari rakyat, agar tetap teguh menjadikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai haluan kerja kita, sebagai tujuan kerja bersama kita, demi terwujudnya Indonesia Raya,” tutur Presiden Jokowi.
Kurangi kemiskinan-kesenjangan
Presiden Joko Widodo juga mengatakan, kebijakan strategis belanja negara dalam RAPBN 2018 diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan di masyarakat.
“Belanja negara pada tahun 2018 yang direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun akan diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat,” kata Presiden Jokowi pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2018 Beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Rabu (16/8/17).
Disebut Presiden Joko Widodo, hal yang akan dilakukan adalah melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Presiden memaparkan, upaya peningkatkan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang.
Selain itu, ujar dia, dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan nontunai dan juga akan diperluas penerima manfaatnya.
Sedangkan untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik.
Dalam rangka peningkatan akses peningkatan akses pendidikan, pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu siswa, serta alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262,1 ribu sekolah umum dan madrasah di seluruh penjuru Tanah Air.
Masih dalam upaya peningkatan kualitas SDM, pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat kepada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada bayi atau stunting.
“Hal ini mengingat seribu hari pertama kehidupan akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, terkait dengan kemampuan emosional, sosial dan fisik, serta kesiapan untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi,” paparnya.
Program tersebut, lanjutnya, juga dinilai akan sangat penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia ke depan sebagai investasi di sumber daya manusia Indonesia.
Terobosan digital
Presiden Joko Widodo pun menginginkan berbagai pihak dapat turut membantu meningkatkan daya saing dengan melakukan sejumlah langkah terobosan digital seiring dengan pesatnya perkembangan pada era globalisasi sekarang ini.
“Dalam menatap daya saing Indonesia ke depan, kita harus mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital,” kata Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8/17).
Untuk itu, ujar dia, berbagai pihak juga harus terus meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital pada kerja-kerja birokrasi.
Selain itu, lanjutnya, peningkatan efisiensi dan daya saing juga perlu dilakukan dengan terobosan digital di pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional, serta penyaluran bantuan sosial dan subsidi non-tunai.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan bahwa pemanfaaatan revolusi digital dalam kegiatan ekonomi masyarakat dapat mendorong perekonomian untuk tumbuh mencapai tujuh persen (year on year/yoy), dibandingkan level pertumbuhan saat ini di kisaran lima persen (yoy).
“Pertumbuhan perusahaan-perusahaan rintisan berbasis digital luar biasa, baik di perdagangan barang dan jasa (e-commerce), moda pembayaran, maupun pembiayaan. Jumlah pengguna internet yang berbelanja secara online pada 2016 telah mencapai 24,74 juta orang,” kata Agus.
Dalam perhitungan BI, selama 2016, para pengguna jasa perdagangan daring atau “e-commerce” tersebut telah membelanjakan 5,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp75 triliun atau jika dibagi per individu pengguna “e-commerce” di Indonesia rata-rata membelanjakan Rp3 juta per tahun.
Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan generasi muda harus dapat benar-benar menguasai teknologi karena hal tersebut penting dalam menghadapi tantangan era digitalisasi seperti yang sekarang mulai berkembang.
“Masa depan ketersediaan lapangan kerja berkurang karena digantikan oleh teknologi, sehingga generasi muda harus bersiap,” kata Zulkifli.
Harapan tersebut, ujar dia, agar rakyat Indonesia juga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bukannya menjadi kuli yang bekerja di luar negeri.
Zulkifli Hasan mengingatkan kemenangan untuk masa depan bisa diperoleh melalui wirausaha yang berujung pada kemandirian ekonomi.
Perppu akses informasi
Presiden Joko Widodo menyatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan bakal memperkokoh APBN guna meningkatkan pembangunan di Tanah Air.
“Kita optimistis bahwa dengan Perppu tersebut, APBN Indonesia akan semakin kokoh,” kata Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8/17).
Dikatakan Presiden, Perppu No 1/2017 memperkokoh APBN karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, ujar dia, Indonesia juga semakin siap menyambut era keterbukaan informasi internasional yang memberlakukan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (“Automatic Exchange of Information/AEoI).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyatakan, pemerintah mengucapkan terima kasih kepada DPR yang telah menyetujui Perppu No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
Sementara itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta mendorong pemerintah untuk dapat melakukan ekstensifikasi basis pajak dalam rangka meningkatkan pemasukan yang memadai bagi anggaran negara untuk pembangunan di Tanah Air.
“Kami mendorong pemerintah melakukan ekstensifikasi basis pajak untuk meningkatkan tax ratio,” kata Oesman Sapta di Jakarta, Rabu.
Disebut Oesman, ia meyakini bahwa masih banyak cara dalam rangka untuk memungut pajak melalui tata cara yang lebih murah.
Selain itu, ujar dia, perlu pula untuk didorong diversifikasi sumber-sumber pembiayaan domestik tanpa harus menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah akan memastikan informasi keuangan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka Automatic Exchange of Information (AEOI), akan dijaga kerahasiaannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat sidang paripurna DPR di Jakarta, Kamis (27/7) mengatakan, pemerintah terus melakukan peningkatan pengamanan dan kerahasiaan informasi keuangan dengan mengacu pada standar internasional.
Menkeu menegaskan, informasi keuangan tersebut, hanya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan dan memenuhi perjanjian internasional di bidang perpajakan. (B-AN/jr)
