BENDERRAnews, 12/9/17 (Jakarta): Lembaga kajian papan atas Indonesia, Centre for Strategic and International Studies atau CSIS kembali melakukan survei terkait “Tiga Tahun Jokowi: Kenaikan Elektoral dan Kepuasan Publik” pada 23 sampai 30 Agustus 2017.
CSIS dalam survei tersebut, juga mempertanyakan pengenalan responden terhadap kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas (Perppu Ormas).
Survei CSIS ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dengan metode multi-stage random sampling.
Margin of error sebesar +/- 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 23 sampai 30 Agustus 2017 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner tertutup.
“Ada 29,3 persen responden yang mengetahui kebijakan pemerintah dalam penerbitan Perppu Ormas dan sebanyak 70,7 persen yang tidak mengetahui kebijakan tersebut,” ujar Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Luar Negeri, Arya Fernandes saat rilis hasil survei di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa (12/9/17) sebagaimana dilansir ‘Suara Pembaruan’ dan ‘BeritaSatu.com’.
Mayoritas mendukung
Dari hasil survei tersebut juga terungkap mayoritas responden (66 persen) sangat dan cukup mendukung Perppu Ormas. Yakni, 20,5 persen yang sangat mendukung Perppu dan 45,5 persen yang cukup mendukung Perppu Ormas.
Sementara yang kurang mendukung Perppu sebanyak 21,9 persen dan tidak mendukung sama sekali sebanyak 7,4 persen. Sedangkan responden tidak jawab atau tidak tahu sebanyak 4,7 persen.
Berdasarkan Perppu Ormas tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan.
CSIS juga sempat meminta tanggapan responden terkait kebijakan pemerintah membubarkan HTI.
Dari hasil survei, responden yang mengetahui kebijakan pemerintah membubarkan HTI sebanyak 42,7 persen dan yang tidak mengetahui sebanyak 57,3 persen.
“Yang sangat setuju dengan pembubaran HTI sebanyak 17,5 persen, cukup setuju sebanyak 32,3 persen, kurang setuju 22,9 persen, yang tidak setuju sama sekali sebesar 7,0 persen dan yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 20,3 persen,” paparnya.
Lebih lanjut, Arya mengatakan juga, mayoritas responden tetap optimis terhadap masa depan Indonesia. Bahkan, sekitar 85,4 persen responden tidak setuju dengan gagasan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.
“Jadi, masyarakat masih optimis dengan masa depan Indonesia dan tidak setuju jika Pancasila digantik dengan ideologi lain,” demikian Arya Fernandes.
Publik puas
Sementara itu, hasil survei nasional terbaru tersebut menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo terus meningkat selama tiga tahun memerintah, sejak 2015 sampai 2017.
Dilaporkan, survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi dengan penarikan sampel responden secara acak dengan metode multi-stage random sampling. Margin of error sebesar plus-minus 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
“Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo mengalami kenaikan dalam tiga tahun memerintah,” ujar peneliti politik dan hubungan internasional CSIS, Arya Fernandes saat memaparkan hasil survei. (Simak lebih lanjut di: http://TakTikInfo.com/2017/09/12/survei-csis-pastikan-kepuasan-publik-terhadap-kinerja-presiden-jokowi-terus-meningkat/)
http://TakTikInfo.com/2017/09/12/survei-csis-pastikan-kepuasan-publik-terhadap-kinerja-presiden-jokowi-terus-meningkat/
(B-SP/BS/jr)
