-1 C
New York
Tuesday, February 24, 2026

Buy now

spot_img

Sains !!! Mochtar Riady di UNY: Indonesia mampu berkiprah di era ekonomi digital, sejajar para raksasa

BENDERRAnews, 4/10/17 (Yogyakarta): Tampil di forum ilmiah di Universitas Negeri Yogyakarta, Founder Lippo Group, Dr Mochtar Riady memaparkan, di awal abad 20, ilmuwan Amerika Serikat John Naisbitt telah meramalkan, dunia akan memasuki tahapan revolusi industri elektronik mikro dan era masyarakat informasi.

Hal itu dibuktikan dengan kehadiran raksasa-raksasa di bidang teknologi informasi (TI), baik seperti Amazon.com di Amerika Serikat dan Alibaba.com di Tiongkok yang mampu menguasai pasar retail saat ini.

Mochtar Riady yang dijuluki ‘Si Manusia Ide’ itu melanjutkan, saat ini sudah jarang ditemui pekerja di pelabuhan Tiongkok. Kemajuan teknologi juga memungkinkan adanya alat pemindai kesehatan yang tidak lagi membutuhkan dokter.

Demikian antara lain yang disampaikannya saat berbicara dalam seminar nasional Sains dan Teknologi bertajuk ‘Tunjukkan Jogjamu untuk Indonesia’ di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rabu (4/10/17).

Seminar ini digelar bersamaan dengan pembukaan pameran TI yang menampilkan karya perguruan tinggi, institusi, dan menghadirkan pembicara lain. Yakni, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UNY Sutrisna Wibawa, dan ahli teknologi siber Pratama D Persadha.

Jangan berhenti di laboratorium

Dikatakan Mochtar, Indonesia sesungguhnya mampu berkiprah di era ekonomi digital dan mendudukkan diri sejajar dengan negara-negara penguasa teknologi (atau para raksasa ekonomi digital, Red) tersebut, sepanjang kalangan industri serta pemerintah sama-sama punya misi bagaimana teknologi serta riset tidak hanya berhenti di laboratorium.

“Saya bukan ahli IT, tetapi bagaimana memasuki era ekonomi digital yang intinya adalah sharing ekonomi itu kita kelola dengan baik. Kita sudah masuk artificial society. Bagaimana Indonesia masuk ke arah itu,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya, sangat penting bagi perbankan untuk memasuki wilayah teknologi kreatif, agar segala riset dan teknologi tidak berhenti pada sebatas pengetahuan.

“Artinya, perbankan harus mulai masuk ke wilayah itu, jangan sampai potensi itu tidak tergarap, sekaligus pemerintah mau memberikan regulasi yang jelas,” ujarnya.

Teknologi menopang kebutuhan

Sementara itu, Sri Sultan HB X mengatakan, kemajuan teknologi tidak bisa ditolak. Tetapi bagaimana mempersiapkan sumber daya manusianya, untuk bisa hidup berdampingan.

“Bagi saya, bisa menguasai teknologi itu bukan untuk mencelakakan diri sendiri, tetapi bagaimana teknologi mampu menopang kebutuhan. Kalau sekarang, punya motor bagus, tetapi menggunakannya salah dan mencelakai diri, apakah teknologi yang menjadi salah,” tutur Sultan seperti diberitakan ‘Suara Pembaruan’ yang dicuplik ‘BeritaSatu.com’.

Demikian juga dalam dunia pendidikan, Sultan mengingatkan di era yang serta digital, guru tidak lagi menjadi seseorang yang melulu melakukan transfer ilmu. Tetapi, bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang memberi nilai lebih.

“Guru saat ini dituntut untuk bisa tut wuri handayani (memberi motivasi),” tegas Sultan.

Dia mengklaim, perkembangan TI di Yogyakarta berbeda karakteristiknya dengan kota-kota besar lainnya.

“Di Yogya, ilmu tentang teknologi informasi dipergunakan dan dimanfaatkan bersama demi kemajuan masyarakat. Berbeda seperti di Jakarta, Bandung, maupun Bali yang kemajuan teknologi informasi lebih banyak bertujuan material,” jelasnya.

Karena itulah, untuk mendukung perkembangan TI, Sultan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para penggiat untuk menghasilkan teknologi terbaik dan nantinya akan dikembangkan bersama pemerintah daerah.

Sedangkan Rektor UNY Sutrisna Wibawa mengatakan, saat ini kehidupan kampus tidak lagi berkutat dengan dinamika politik praktis.

Tapi lebih dominan pada kajian dan penelitian baik yang dilakukan dosen atau mahasiswa pada peningkatan sains untuk masyarakat.

Keamanan siber prioritas

Tampil di bagian lain, Ahli teknologi siber Pratama mengatakan, keamanan data dan informasi digital harus menjadi prioritas penting mengingat jumlah kasus keamanan siber di Indonesia meningkat signifikan hingga 389 persen pertahun.

“Pengguna internet jadi sasaran kemarahan siber. Masalahnya sekarang semua orang bisa jadi sasaran. Sekarang semua tidak aman,” ujarnya.

Dikatakan, kerugian akibat cyber crime di dunia mencapai US$400 miliar. Sony Pictures pernah kehilangan data sebesar 400 terrabyte, dan Grup Bakrie dikabarkan merugi Rp30 miliar karena salah satu emailnya dicuri.

“Kasus Sultan Haikal meraup Rp4 miliar dari tiket pesawat membuat saya prihatin. Mengapa polisi justru akan merekrutnya? Bagaimana tidak, itu justru akan memunculkan pandangan bahwa tindak kriminal itu justru dijadikan batu loncatan untuk jadi pegawai,” tegasnya.

Karena itu, Pratama menyayangkan tertundanya pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara pada September lalu. Kondisi ini menciptakan situasi rawan kejahatan siber di tahun politik 2018 dan 2019.

“Seharusnya Badan Siber dan Sandi Negara sudah terbentuk 23 September lalu bersama dengan alokasi anggaran, strategi, dan rencana program, sehingga bisa bekerja maksimal tahun depan. Jika tertunda, maka tidak akan bisa mengakses anggaran negara yang notabene harus mendapat persetujuan DPR,” jelasnya.

Tanggulangi serangan pencuri

Kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara sangat dibutuhkan guna menanggulangi serangan pencuri data maupun informasi penting negara. Dengan informasi penting itu, pihak-pihak lain bisa menggunakannya untuk mengontrol Indonesia.

Terlebih saat ini, Pratama menilai tingkat keamanan siber di Indonesia masih berantakan. Dikhawatirkan pada tahun politik 2018 dan 2019 serangan melalui dunia maya akan semakin intensif untuk memecah belah Indonesia.

Disebut Pratama, hampir 58 persen pengguna internet di Indonesia tidak merasa mendapatkan serangan sehingga mereka tidak menganggap ini sebagai masalah serius.

Kehadiran Badan Siber dan Sandi Negara, seperti di Malaysia, Singapura, Australia, dan Thailand, selain sebagai penanggulangan serangan siber juga bisa membuat regulasi terkait pengadaan infrastuktur jaringan internet.

“Ini dikarenakan, jika nanti semua instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah terhubung, maka penjahat siber akan mencari titik lemah jaringan yang dipergunakan sebagai pintu masuk,” ujar Pratama. (B-SP/BS/jr)

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles