BENDERRAnews, 7/10/17 (Jakarta): Ternyata tidak ada penolakan dari Freeport tentang divestasi saham.
Itu terungkap hari Sabtu (7/10/17) ini di kediaman resmi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan.
Menteri Jonan mengundang Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menjelaskan perkembangan perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia, salah satunya alokasi saham untuk provinsi.
Pertemuan digelar dalam suasana santai sambil makan siang bersama di rumah dinas Jonan di Jakarta tersebut.
Dalam kesempatan itu, Jonan mengklarifikasi informasi yang menyebut Freeport menolak divestasi 51 persen saham.
Hanya soal teknis
Sesuai hasil pertemuan dengan Adkerson sehari sebelumnya, Jonan menjelaskan bahwa Freeport tetap memegang komitmen sesuai kerangka dasar (framework) yang telah disepakati sebelumnya.
Di antaranya divestasi saham 51 persen saham, pembangunan smelter, dan pendapatan negara yang secara agregat lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya, menurut keterangan pers Kementerian ESDM yang diterima redaksi.
Yang menjadi keberatan Freeport ialah hal-hal teknis menyangkut mekanisme, timing, dan valuasi divestasi. Inilah poin-poin yang saat ini sedang dirundingkan Freeport dengan pemerintah.
Dialokasikan proporsional
Terkait porsi saham hasil divestasi untuk Papua sebesar 10 persen, Jonan menjelaskan jumlah tersebut akan dialokasikan secara proporsional untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang wilayahnya terdapat operasi Freeport, serta masyarakat adat.
Lukas menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat yang mengalokasikan saham untuk Papua, sebab hal itu baru kali ini terjadi.
Sebelumnya, baik dalam Kontrak Karya pertama maupun kedua, tidak ada alokasi saham untuk masyarakat Papua.
Namun, kini di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi, kepentingan daerah begitu diperhatikan, sesuai konsep pembangunan berbasis ‘Nawacita’.
Satu kata
Gubernur Lukas mengatakan, pemerintah dan masyarakat Papua satu kata dan sepakat dengan pemerintah pusat, dalam menghadapi PT Freeport.
Lukas menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam perundingan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Lukas didampingi Bupati Puncak Jaya, Willem Wandik, Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, dan anggota Komisi VII DPR Dapil Papua, Tonny Wardoyo.
Sementara Jonan didampingi sejumlah pejabat Kementerian ESDM di antaranya Wakil Menteri Arcandra Tahar, Sekjen M Teguh Pamuji, dan Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono.
“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar Jonan kembali terlibat dalam perundingan denga PT Freeport Indonesia,” menurut keterangan humas Kementerian ESDM.
Sehari sebelumnya, Jonan juga mengundang CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson dan Direktur Eksekutif Freeport Indonesia, Tonny Wenas ke kantornya. (B-BS/jr)
