BENDERRAnews, 24/11/17 (Jakarta): Menyusul desakan dari Wakil Ketua Dewan Pembina, Theo L Sambuaga dan sesepuh Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, kini sejumlah tokoh senior partai berlambang pohon beringin itu mendukung keinginan DPD I agar segera digelar musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub untuk mengatasi turbulensi yang dialami partai itu.
Dukungan itu antara lain disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung, mantan Sekjen Golkar Sarwono Kusumaatmadja, dan politikus senior Golkar Hajriyanto Y Tohari saat menjadi pembicara dalam seminar Hari Ulang Tahun ke-80 Jusuf Wanandi di Kantor CSIS, Jakarta, Kamis (23/11/17).
Hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I, Nusron Wahid.
“Kita juga punya pendapat bahwa dampak kepada partai juga akan berdampak akan terus tergerus elektabilitas partai. Ya, sebaiknya kita lakukan saja sesegera mungkin persiapan untuk penyusunan atau pemilihan kepemimimpinan yang baru. Sesegera mungkin. Paling tidak, tetap pada tahun ini,” kata Akbar Tandjung.
Dia mengungkapkan, saat ini meski sudah ada putusan rapat pleno, nyatanya DPD I Partai Golkar sudah menyampaikan beberapa pendapat mengenai pentingnya segera dilakukan munaslub. Akbar juga mengaku dihubungi beberapa DPD I yang mendorong pergantian ketua umum.
Akbar mengatakan, kalau memang para pengurus DPD I memiliki keyakinan ada jalan yang terbaik, sebaiknya segera saja mengambil inisiatif mengundang rekan-rekan yang lain. Mereka harus bisa meyakinkan DPD I lainnya bahwa munaslub adalah langkah terbaik dari Partai Golkar.
“Terutama pemimpin-pemimpin partai yang ada di Jawa ini yang memiliki basis politik kuat. DPD Partai Golkar Jatim, Jabar, Banten, DKI Jakarta, dan lainnya. Kalau memang sudah sepakat, mereka yang mengambil inisiatif untuk mengundang teman-temannya dari DPD di luar Jawa agar bersama-sama mempunyai sikap sekaligus menyusun langkah untuk kegiatan munaslub,” jelasnya.
Sarwono Kusumaatmadja menambahkan, di Golkar ada komponen yang bernama Keluarga Besar Golongan Karya. Namun, belakangan ini jaringan itu sudah tercerai berai. “Ini ada hubungannya antara korupsi di partai dan berantakannya jaringan itu,” katanya.
Sebagai senior Golkar, dirinya ingin partai itu mengalami revitalisasi. Tetapi, itu semua akan sangat bergantung pada generasi muda yang sekarang ada di Golkar. Menurut dia, apa pun yang terjadi sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan sehingga sangat disayangkan kalau itu terus dibiarkan.
“Bayangkan kalau sudah menamai organisasi dengan kendaraan. Jadi, orang bisa naik turun asal bayar. Yang diomongin siapa dan berapa,” ujarnya.
Sementara, Hajriyanto menawarkan beberapa hal sebagai solusi untuk penyelamatan Partai Golkar. Pertama, kata dia, Partai Golkar perlu melakukan overhaul kepemimpinan. “Turun mesin, menampilkan Partai Golkar yang baru, lebih muda, lebih fresh,” katanya.
Kedua, kata dia, Partai Golkar harus kembali ke jati diri sebagai partai pembangunan. Sekarang adalah momentum yang paling tepat, yakni dengan mendorong kepemimpinan baru.
Sementara itu, Nusron Wahid mengatakan sebenarnya jika alasannya menyelamatkan Partai Golkar memang harus segera dilakukan munaslub. Artinya, kata dia, apa pun yang terjadi saat ini tetap harus ada pergantian kepemimpinan.
“Dalam rangka untuk menyelamatkan Partai Golkar, memang harus ada pergantian yang itu adalah semangatnya cut off position terhadap perilaku korupsi. Karenanya, siapa pun orang yang menggantinya urusan nanti. Kalau tidak, kita akan berada di bawah titik nadir,” tuturnya.
Desakan SOKSI
Sejumlah organisasi pendiri partai, seperti Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di bawah kepemimpinan Akom, juga menyatakan mendukung suara DPD-DPD I yang mendesak segera dilaksanakannya Munaslub.
Menindaklanjuti langkah penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar pada rapat Pleno, Selasa (21/11/17), Ketua Depinas SOKSI, Fatahillah Ramli mengatakan diperlukannya suatu kepastian akan dilaksanakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih Ketua Umum secara definitif.
“Munaslub jadi suatu keniscayaan, karena harus jelas siapa pimpinan (Ketua Umum) Golkar agar dapat menggerakan roda mesin partai menyongsong Pilkada, Pileg dan Pilpres mendatang,” ujar Fatah saat ditemui di Jakarta, Kamis (23/11/17).
Menanggapi pertanyaan kenapa Golkar harus segera menggelar Munaslub, Fatah menegaskan kalau desakan Munaslub sudah datang dari DPD tingkat I dan DPD II se-Indonesia, karena dianggap Ketua Umum Setya Novanto berhalangan tetap dan sedang menjadi tersangka yang berurusan dengan hukum.
“Dasar Munaslub kan Ketua Umum berhalangan tetap, sedang bermasalah hukum, status tersangka, dan juga didesak oleh lebih 2/3 pemilik suara pada Munas yaitu DPD I dan DPD II,” urai Fatah.
Salah satu punggawa Ormas pendiri Golkar itu melanjutkan, berdasarkan mekanisme partai, Plt adalah suatu langkah awal untuk mempersiapkan Munaslub baik secara konsep maupun teknis.
“Ya sejatinya Plt adalah personal yang ditunjuk untuk mempersiapkan penyelenggaraan Munaslub. Kita semua tahu bahwa Plt punya masa kerja dengan waktu tertentu, bukan selamanya, jangan salah kaprah,” papar Fatah.
Fatah beranggapan bahwa Plt terpilih, Idrus Marham adalah sosok yang mampu melaksanakan itu semua, bahkan dirinya menegaskan jikalau Sekjen partai Golkar itu adalh personal yang tidak keranjingan akan kekuasaan.
“Idrus Marham adalah organisatoris dan profesional, tentu dia paham akan kondisi. Saya yakin secepatnya Ia akan gelar Munaslub agar Golkar dapat kembali bangkit. Dan setau saya Idrus bukan orang yang gila jabatan,”demikian Fatahillah Ramli. (B-BS/jr)
