BENDERRAnews, 12/3/18 (Jakarta): Peneliti senior Institut Studi Nusantara, Max Wilar menyoroti nuansa dan gerak sejumlah partai politik beserta tokoh-tokohnya yang ber-‘jinak-jinak merpati’ mendekati Joko Widodo, calon terkuat Presiden RI di Pilpres 2019.
“Saya melihat, ada yang berusaha atau sedang mengupayakan perekrutan pendamping Joko Widodo (Jokowi), atau terus terang menggadang-gadangkan dirinya. Wajar saja, karena Jokowi memang pilihan terbaik rakyat Indonesia saat ini,” kata Max Wilar yang juga Sekretaris Dewan Penasihat DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP) di Jakarta, Senin (12/3/18).
Tapi, menurutnya, sebagian yang mencuat, ternyata bukan semata-mata untuk pemenangan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, dan untuk adanya ‘chestry’ Presiden-Wakil Presiden 2019-2024. “Namun ada tanda-tanda juga sebagai ajang mempersiapkan seorang calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024,” ujarnya.
Itu sebabnya, penetapan calon Wakil Presiden (Wapres) untuk mendampingi Jokowi agak rumit, kini.
Opsi Capres 2024
Max Wilar juga menilai, partai-partai pengusung Jokowi dipastikan akan mendiskusikan secara matang pendamping Jokowi dengan ‘outlook’ Pilpres 2024.
Tapi penting dipertimbangkan, undang-undang hanya membatasi dua periode untuk jabatan Presiden RI. Sehingga Jokowi tidak mungkin dicalonkan pada Pilpres 2024, kecuali ada sesuatu ‘yang berbeda”.
“Artinya, pendamping Jokowi pada Pilpres 2019 akan diproyeksi mempunyai opsi dicalonkan sebagai Capres pada Pilpres 2024,” demikian Max Wilar.
Sebagaimana diketahui, kini terus beredar sejumlah nama yang diusung, baik secara institusi partai, maupun pribadi untuk mendampingi Jokowi. Misalnya saja dari Parpol ada Muhaimin (PKB), Rommy (PPP), Puan dan Ganjar (PDI-P), Airlangga dan Bamsoet (Partai Golkar), juga dua tokoh senior, Wiranto (Hanura) serta Surya Paloh (Nasdem).
Terkini, pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat (PD), Ketua Umum DPP PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan sinyal, partainya pun akan mendukung Jokowi sebagai Capres 2019. Dan sudah jelas, PD memang menjagokan putra SBY, yakni Agus.
PDI-P pahami
Secara terpisah, Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P), Eriko Sotarduga, menyatakan, pihaknya memahami sikap tersebut sebagai sebuah strategi PD menaikkan posisi tawar di Pilpres 2019. Syukur-syukur mendapat posisi calon wakil presiden. Bila tidak, posisi di kabinet pemerintahan mendatang sudah sangat baik.
Untuk memahami konteks situasinya, Eriko menjelaskan ada tiga hal yang dipertimbangkan partai politik (Parpol) sebelum mengajukan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) di 2019.
Pertama, pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) dan Pilpres yang bersamaan, sehingga harus ada figur Capres-Cawapres mumpuni diajukan ke publik. Seperti PDI Perjuangan, sudah memiliki figur Jokowi.
Kedua, sebelum mengajukan, Parpol harus melihat kemungkinan menang si Capres-Cawapres yang diusung. Sebab bila kalah, efeknya akan lebih berat ke depannya.
Ketiga, untuk memajukan calon, Parpol tak bisa sendiri dan harus berkoalisi.
Namun, membangun koalisi tak mudah, khususnya bila jumlah Parpolnya lebih dari dua dan tak ada sosok calon yang benar-benar kuat.
Semisal, kata Eriko, ada rencana PD-PKB-PAN membentuk poros ketiga. Untuk menentukan sosok dari Parpol mana yang akan dimajukan, bukan hal mudah untuk saling berkompromi.
Berpeluang di 2024
Di tengah itu, semua pihak mengerti, yang berpeluang menang di 2019 ialah Jokowi. Sehingga, siapapun yang bisa menjadi Cawapres Jokowi, akan berpeluang besar menjadi Capres dan Presiden di Pemilu 2024.
“Kenapa? Karena Pak Jokowi tak akan bisa maju lagi. Sosok seperti Pak Prabowo dan Pak JK makin menua dan ada faktor lainnya. Jadi 2024 adalah pertarungan generasi muda,” kata Eriko, Senin (12/3/18).
Pada titik itu, Eriko menilai PD berusaha mengambil bagian dengan menyasar posisi Cawapresnya Jokowi. Dengan figur Agus Yudhoyono (AHY) yang selama ini digemborkan, sangat strategis bagi PD mendapatkan posisi Cawapresnya Jokowi.
Namun, Jokowi dan pastinya PDI Perjuangan melihat keinginan demikian wajar, karena juga dimiliki oleh Parpol lainnya. Sehingga keinginan mendapat posisi Cawapres Jokowi itu tak terlalu dianggap serius.
“Kami melihatnya sebagai hal biasa. Karena tak ada yang menarik di situ. Nanti waktu akan menunjukkan siapa yang lebih memerlukan dan diperlukan. Pak Jokowi sendiri saya kira sudah didukung oleh jumlah suara parpol yang cukup,” ulasnya.
Poros ketiga
Kalaupun kecewa, PD diprediksinya akan meneruskan rencana membuat poros ketiga bersama PKB dan PAN. Namun kembali seperti yang diakui oleh para petinggi ketiga partai itu, ternyata tak mudah membangunnya. PAN sudah mengakui sulit menemukan figur seperti Jokowi.
Namun demikian, Eriko juga menekankan, pada dasarnya, PDI Perjuangan membuka pintu yang selebarnya bagi Parpol lain untuk mendukung Jokowi. Ada beberapa alasan, dari soal memperkuat pemerintahan ke depan, hingga mendorong biaya Pemilu 2019 lebih efisien dengan pilpres dilakukan hanya satu putaran.
Komitmen itu sangat jelas dengan Megawati memerintahkan Sekjen Hasto Kristiyanto dan Prananda Prabowo untuk bertemu dengan AHY.
“Artinya Ibu Mega tak ada masalah apa-apa dengan PD dan menyambut baik. Tapi posisi PDI-P jelas, kalau mau gabung ya sungguh-sungguh. Tak perlu dengan prasyarat dan tak njelimet. Kan tak baik juga kalau seperti jual beli,” jelasnya lagi.
Secara pribadi, Eriko memprediksi, kemungkinan besar posisi akhir PD sebelum bergabung ke Jokowi ialah mendudukkan sosok yang hendak dimajukan di 2024 dalam posisi kabinet pemerintahan ke depan.
Sebab posisi kabinet itu akan memberi peluang bagi sosok seperti AHY mendapat tempat di mata masyarakat. Pengalaman yang sama juga dahulu dilakukan oleh SBY.
“Jadi sebenarnya lebih baik masuk saja dulu mendukung (Jokowi). Baru kemudian bicara belakangan apa keinginannya dan pasti bisa dibicarakan. Jadi bukan bargaining kepentingan di awal,” kata Eriko Sotarduga, seperti dilansir ‘BeritaSatu.com’. (B-BS/jr)
