BENDERRAnews, 24/3/18 (Jakarta): Perseteruan antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, diharapkan tak berkepanjangan. Sebab, keduanya merupakan orang tua dan senior, sehingga tidak perlu saling lapor ke polisi terkait pernyataan Amien Rais soal sertifikat tanah dan respons Luhut Pandjaitan.
“Saya enggak (mau) berkomentar. Enggak usahlah, enggak usah laporan. Jangan Anda berandai-andai. Ini orang-orang tua kita, senior-senior kita. Itu semua wise berpikirnya. Pokoknya kita berpikiran positif saja,” kata Wakapolri Komjen Syafruddin di Jakarta, Jumat (23/3/18).
Mantan ajudan Wapres Jusuf Kalla ini menyebut mereka dengan “ini senior-senior, ini dewa-dewa gitu kan”.
Sebagaimana diberitakan, Amien mengkiritik program bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dia menuding bahwa itu sebuah kebohongan.
Luhut pun geram. Meskipun tak menyebut langsung nama Amien, dia menilai tudingan bagi-bagi sertifikat adalah pengibulan merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta alias asal bunyi (asbun).
Jangan Asbun
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengkritik pemerintahannya. Namun dia berharap kritik tidak asal bunyi (Asbun). Kritik harus berdasarkan data dan memberikan solusi atas persoalan yang dikritik.
”Kritik itu penting. Tapi, harus berbasis data. Kritik itu tidak asbun, asal bunyi. Tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan mencari solusi. Kritik itu mesti dimaksudkan untuk mencari kebiajakan yang lebih baik,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Pimpinan Partai Perindo di Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu (21/3/18) malam.
Jokowi disambut oleh Ketua Umum Perindo Harry Tanoesudibyo, dan didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Thajo Kumolo, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Jokowi menegaskan pemerintahnya tidak anti terhadap kritik. Dalam menjalankan roda pembangunan, pemerintah bisa saja mengeluarkan kebijakan yang salah. Untuk itu, kritik sangat penting untuk perbaikan kebijakan. Namun kritik bukan lahir karena dengki, bukan karena dendam, tetapi tulus untuk memperbaiki bangsa.
Dia meminta semua pihak agar membedakan antara kritik dengan menghujat, kritik dengan fitnah dan kritik dengan mencemooh. Apalagi kritik disertai ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau hoax.
“Tolong dibedakan kritik dengan mencela. Kritik dengan mencemooh. Beda it. Kritik dengan nyinyir. Itu juga beda. Kritik dengan lelucon juga tidak sama. Kritik dengan menjelek-jelekkan itu juga beda,” tegas Jokowi.
Sebagaimana diketahui, awal pekan ini, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengkritik kebijakan bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Amien, program tersebut ‘pengibulan’ terhadap publik.
Jokowi mempersilahkan kepada siapa saja untuk mengkritik dirinya. Namun kritik mestinya harus disesuaikan dengan budaya Indonesia yang masuk budaya ketimuran. Kritik harus memperhatikan sopan santun, etika dan tata krama dalam berbicara. Demikian diberitkan Suara Pembaruan, seperti dilansir ‘BeritaSatu.com’. (B-SP/BS/jr)
