BENDERRAnews, 20/2/19 (Jakarta): Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo alias Jokowi, benar-benar tampil elegan dalam Debat Capres ke-2, sehingga lawannya, Prabowo dibuat ‘tak berkutik’, utamanya ihwal dua hal. Yakni, dinamika bisnis startup domestik yang menjadikan beberapa pemainnya kini berstatus ‘Unicorn’ (beromzet miliaran bahkan triliunan rupiah, Red), dan masalah kepemilikan lahan.
Khusus mengenai kepemilikan lahan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam), Jenderal TNI Pur Wiranto, menilai tidak ada serangan pribadi atau personal oleh Jokowi terhadap Prabowo seperti dituding para pendukungnya.
Sebab, dalam debat kedua pada Minggu (17/2/19) lalu tersebut, menurutnya, apa yang disampaikan Capres Jokowi ialah merespon pernyataan Prabowo.
“Lho kan dibuka dulu oleh pak Prabowo bahwa selalu mengedepankan UUD 1945 pasal 33. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di atasnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kan pak Prabowo selalu itu kan (Dan pak Jokowi menimpalinya, Red),” kata Wiranto di Kementerian Polhukam, Jakarta, Selasa (19/2/19) seperti dilansir BeritaSatu,com.
Ia menjelaskan, Jokowi hanya menimpal pernyataan ‘lawan’ debatnya tersebut. Dikatakan Jokowi, pernyataan Prabowo itu bertentangan dengan kenyataan yang ada, di mana ‘lawan’ debatnya itu ternyata memiliki lahan ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh.
“Kalau begitu maka ya, saya (Jokowi) sampaikan, Anda menguasai lahan yang begitu besar. Jadi ini ada kaitannya, bukan tiba-tiba muncul seperti itu,” ujar Wiranto.
Dia menegaskan, apa yang terjadi ialah sebuah proses debat. Dalam debat, setiap argumentasi dibedah dan dikritisi. Itu yang dilakukan Jokowi. Dan Prabowo sendiri sudah mengakui kepemilikan lahan tersebut. Jadi tidak perlu dipersoalkan lagi.
“Pak Prabowo mengatakan itu HGU (Hak Guna Usaha). Daripada dikuasai asing, lebih baik saya kuasai, dan setiap saat bisa saya kembalikan. Saya kira enggak ada yang aneh (ketika pak Jokowi melontarkan kepemilikan lahan ‘lawan’ debatnya, Red). Yang bikin aneh kan kita-kita ini yang membuat analisis sendiri,” jelas Wiranto.
Ditanya adanya protes dari BPN yang terjadi saat jeda debat kedua, Wiranto tegaskan silahkan saja. Toh ada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara.
Jokowi sebagai peserta Pilpres, akan mengikuti setiap aturan yang ditetapkan penyelenggara.
”Ya boleh protes, ada Bawaslu. Presiden Jokowi dalam hal ini Capres sudah mengatakan ada aturannya, aturan mainnya. Kalau itu melanggarkan itu di-stop,” tutup Wiranto.
Arie Rompas: Cerminkan ketimpangan
Sementara itu, pemimpin tim juru kampanye hutan Greenpeace, Arie Rompas mengatakan, kepemilikan lahan ratusan ribu hektare oleh calon presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto mencerminkan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
“Prabowo adalah salah seorang yang menguasai lahan yang diberikan izin oleh pemerintah. Itu cerminan ketimpangan penguasaan lahan jika dibandingkan dengan jutaan rakyat yang bekerja di sektor pertanian yang tidak memiliki tanah atau buruh tani di negeri ini,” kata Arie Rompas saat dihubungi Antara, Jakarta, Senin (18/2/19).
Arie Rompas menuturkan saat ini kepemilikan lahan lebih banyak dikuasai korporasi daripada rakyat kecil. Padahal kepemilikan lahan bagi rakyat kecil menyokong ekonomi dan penghidupan mereka.
Dalam kesempatan berbeda, Jokowi mati-matian memperjuangkan agar ada re-distribusi lahan kepada rakyat banyak. Malah Jokowi memelopori program menggratiskan sertifikat lahan kepada rakyat di berbagai pelosok tanah air, dan terus mengupayakan re-distribusi lahan melalui implementasi konsep reforma agraria.
“Prabowo adalah salah satu pemain bisnis penggunaan lahan, tetapi selain Prabowo banyak juga pengusaha, bahkan korporasi asing mengusai lahan di Indonesia, sehingga terjadi ketimpangan penguasaan lahan yang besar. Joko Widodo (Jokowi) bisa mengoreksi selama dia berkuasa untuk mengevaluasi perizinan dan menyelesaikan konflik-konflik tanah,” ujar Arie Rompas.
Senada dengannya, Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, Wahyu A Perdana menuturkan, ketimpangan kepemilikan lahan terjadi di seluruh sektor, termasuk pemegang konsesi tambang dan perkebunan oleh korporasi.
Dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019), Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, ‘lawan’ debatnya memiliki lahan seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah.
Menanggapi hal itu, Prabowo menyatakan, ratusan ribu hektare tanah yang dimilikinya merupakan lahan hak guna usaha (HGU).
Moeldoko: Cuma beri contoh
Secara terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Jenderal TNI Pur Moeldoko menyindir kecerdasan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terkait pelaporan Capres Joko Widodo ke KPU dan Bawaslu.
“Dalam konteks memberi contoh, hanya dibuat contoh. Jadi ‘ngga ada keinginan untuk menyerang dan sebagainya,” jelas Moeldoko di Jakarta, Selasa (19/2/19).
Disebut Moeldoko, saat itu Jokowi hanya memberi contoh terkait reforma agraria.
“Kadang-kadang menyesatkan berita ini. Saya katakan menyesatkan karena tidak dalam konteksnya,” tandas Moeldoko, yang seperti Wiranto, sama-sama mantan Panglima TNI. Malah Wiranto merupakan eks atasan Prabowo. Dan kini, Wiranto dan Moeldoko menjadi pembantu Presiden Jokowi di kabinetnya. (B-BS/ANT/jr)
Lihat video:
