BENDERRAnews, 20/3/19 (Jakarta): Presiden Joko Widodo alias Jokowi benar-benar gencar menyiapkan berbagai infrastruktur, demi misi utama menjadikan Republik Indonesia masuk posisi empat besar raksasa ekonomi dunia di 2030 hingga 2045.
Sejak empat tahun lalu, Jokowi menggencarkan infrastruktur darat, laut dan udara. Kini bersama jajaran kementerian terkait, dicanangkan menggencarkan ‘infrastruktur langit’ demi mempersiapkan Indonesia maju ketika bertarung di era digital.
Terkait itu, dilaporkan, setelah meluncurkan “Palapa Ring” pada tahun 2022 mendatang, Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan Satria atau “Satelit Indonesia Raya” dengan teknologi high-throughput satellite (HTS). Ini merupakan satelit dengan karakteristik internet berkecepatan tinggi.
Konstruksi awal satelit ini akan dimulai akhir 2019. Upaya ini dilakukan agar 150.000 titik di daerah pelosok yang tidak terjangkau kabel serat optik dalam proyek “Palapa Ring” bisa ikut menikmati internet berkecepatan tinggi.
Proses seleksi
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menyampaikan, proses seleksi untuk menentukan badan usaha yang nantinya akan melaksanakan proyek Satria saat ini masih berlangsung.
Dua perusahaan yang saat ini tersisa dalam proses lelang yaitu Konsorsium Iforte HTS dan PT Pasifik Satelit Nusantara. Ruang lingkup proyek meliputi pembiayaan, perancangan, pengadaan, pembangunan, peluncuran, pengoperasian, hingga pemeliharaan.
“April nanti, perkiraannya sudah bisa ditetapkan siapa pemenang yang akan melaksanakan proyek satelit multifungsi ini,” kata Rudiantara kepada seperti dilansir Beritasatu.com, di acara Fastival Palapa Ring, di Jakarta, Rabu (20/3/19).
Dijelaskan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Latif, pada tahap akhir proses lelang ini, Konsorsium Iforte HTS dan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) akan memasukkan penawaran harga. Nantinya akan dinilai harga yang paling efisien dalam konteks keuangan negara.
“Setelah ditentukan pemenang dari tender ini, konstruksi awal satelit Satria akan segera dimulai pada akhir 2019,” kata Anang Latief.
Penyediaan satelit ini juga menggunakan dana PNBP Universal Service Obligation/USO, yang dipungut dari 1,25 persen pendapatan kotor dari operator telekomunikasi. Skema bisnisnya pun sama seperti proyek Palapa Ring yang saat ini tengah merampungkan Paket Timur.
“Investasi awal untuk pembangunan satelit ini menjadi urusan pihak swasta pemenang tender. Sumber dananya bisa dari lembaga keuangan dalam negeri atau pun luar negeri. Setelah diluncurkan dan siap memberikan layanan, barulah kita mengembalikan investasinya. Pemerintah akan bayar setiap bulan dalam jangka waktu 15 tahun, setelah itu satelit ini akan jadi milik Pemerintah,” terang Anang Latief.
Untuk menjangkau 150.000 titik di daerah pelosok mulai dari sekolah, kantor desa, puskesmas, hingga rumah sakit, total kapasitas yang disediakan oleh Satelit Satria nantinya akan mencapai 150 Gigabits per second (Gbps), atau 10 kali lipat dari kapasitas Satelit Nusantara Satu yang diluncurkan 22 Februari 2019 lalu.
Namun, tidak harus menunggu sampai 2022 untuk bisa menikmati internet berkecepatan tinggi tersebut. Anang menyampaikan, sambil menunggu Satelit Satria beroperasi, pemerintah akan menyewa lima satelit untuk mencukupi kebutuhan internet di 150.000 titik tersebut, salah satunya menyewa Satelit Nusantara Satu milik PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN).
“Dalam proses transisi ini, kebutuhan kita sekitar 40-an Gbps. Jadi kita akan menyewa lima satelit dulu, dari dalam negeri dan juga luar negeri, sehingga masyarakat tidak harus menunggu sampai 2022 untuk bisa menikmati internet berkecepatan tinggi,” kata Anang Latief. (B-BS/jr)
