BENDERRAnews, 18/6/19 (Jakarta): Sidang di Mahkamah Konstitusi tentang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2019 mulai berlangsung. Hari Selasa (18/6/19) ini memasuki sidang untuk mendengarkan keterangan pihak Termohon (KPU) dan Terkait (Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin).
Terkait itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, tim kuasa hukum 02 tengah membangun ‘framing politik teror’ di balik permintaan perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Sebelumnya, tim hukum 02 meminta perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam proses persidangan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Langkah politik hukum yang ditempuh Tim Hukum Paslon 02 sebagai bagian dari upaya membangun ‘framing’ adanya politik teror,” kata Yusril melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/6/19) kemarin, seperti diberitakan Media Indonesia.
Dengan politik teror tersebut, lanjut Yusril, tim hukum 02 membangun narasi seolah-olah ada upaya pihak tertentu untuk mengintimidasi saksi dari pihaknya. Sehingga, saksi tersebut pada akhirnya tidak hadir pada persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) karena takut diteror.
Tameng kegagalan
Disebut Yusril, pernyataan tersebut digunakan sebagai tameng terhadap kegagalan tim hukum 02 dalam menghadirkan saksi.
“Kami menduga tuduhan ada teror dijadikan instrumen untuk menutupi kegagalan menghadirkan saksi fakta. Bukankah hal ini yang disebut pembunuhan akal sehat,” ungkap Yusril.
Pemerintah, imbuh Yusril, telah menjamin setiap saksi pada setiap perkara dengan sistem hukum yang ada. Sehingga, dengan pernyataan tim hukum Prabowo-Sandi tersebut, ia menilai ada upaya membangun persepsi negara tidak hadir dalam memberikan perlindungan bernegara.
“Negara menjamin dan memiliki sistem hukum dalam melindungi saksi pada setiap perkara,” demikian Yusril Ihza Mahendra. (B-MI/jr)
