BENDERRAnews.com, 6/5/20 (Jakarta): Berdasarkan situasi di lapangan, Pemerintah Pusat telah menyebut lebih dari 2,5 juta angkatan kerja menganggur karena pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bahkan menyebut angkanya sudah lebih dari 10 juta.
Anggota DPR Herman Khaeron mengungkapkan, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu melakukan pendataan terkait pengangguran. “Pemda harus segera tanggap mendata pengangguran. Ini bisa menjadi masukan ke pemerintah pusat dalam membuat strategi jaring pengaman sosial yang tepat,” kata Herman sebagaimana dilansir BeritaDatu.com, Selasa (5/5/20).
Herman menyatakan, angka pengangguran yang semestinya dihitung tentu bukan (hanya) pekerja formal. Tapi pekerja informal yang selama ini mendapatkan penghasilan dari produk atau jasa, juga perlu didata. “Semua mesti didata dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Herman.
Bansos sangat bermanfaat
Di sisi lain, Herman mengatakan kebutuhan masyarakat mendapatkan pangan tidak boleh berhenti. “Kekuatan rakyat konsumsi pangan seberapa lama bertahan? Ini harus jadi keprihatinan kita. Saya ajak sesama warga berkenan berbagi,” kata Herman.
Herman menilai, bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah pusat maupun Pemda tentu sangat membantu masyarakat. “Bansos sangat bermanfaat. Kalau ada bantuan langsung tunai juga lebih bagus,” tambah Herman.
Akan tetapi berkaitan program Kartu Prakerja, menurut Herman, kebijakan itu perlu ditinjau ulang. “Di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, tidak tepat adakan pelatihan. Agak sulit implementasinya, karena pascapelatihan mau kerja di mana? Kita mestinya fokus tanggap darurat saja. Nanti ada tahap recovery (pemulihan),” ujar Herman Khaeron. (B-BS/jr)
