BENDERRAnews.com, 12/10/20 (Jakarta): Masyarakat untuk tidak langsung percaya dengan Partai Politik yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Pasalnya, penolakan itu bisa sebagai cari panggung untuk pencitraan.
“Kalau (Parpol itu) benar-benar menolak, kenapa tidak dari awal. Kenapa saat proses tidak ada suara, lalu diujung pas pengesahaan, baru menolak,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow dalam diskusi bertema Pilkada, Omnibus Law dan Kala Elite Golkar Menantang Tidak Dipilih di Jakarta, Minggu (11/10/2020).
Jeirry yang juga Metua DPP Generasi Penerus Perjuanhan Merah Putih (GPPMP), menjelaskan, perjuangan harus jujur dan tulus.
Perjuangan, tegasnya, harus ikuti semua proses. Jika hanya ambil di ujung, sangat kuat indikasi cuma mengambil keuntungan dari besarnya penolakan dari masyarakat.
“Jangan lekas percaya pada Parpol yang menolak karena bisa saja untuk pencitraan,” tegas Jeirry ya g juga Direktur Eksekutif Sam Ratulangi Institute.
Seperti diketahui, PKS dan Demokrat merupakan dua partai yang menolak UU Cipta Kerja. Padshal, sejak awal proses pembahasan, kedua Parpol ini sudah ikut, dan menempatkan wakil-wakilnya.
Jeirry juga menilai sama terhadap para kepala daerah yang melakukan penolakan. Tindakan tersebut juga bentuk pencitraan karena hanya berteriak di ujung.
“Kalau mau dari awal, saat RUU mulai dibahas. Kasih masukan ke pemerintah pusat atau DPR. Bukan saat marak unjuk rasa baru turun. Itu cari panggung namanya,” tutur Jeirry Sumampouw. (B-BS/jr)
