BENDERRAnews, 7/9/18 (Jakarta) – Direktur Lembaga Daulat Bangsa, Soffa Ihsan, menduga gerakan #2019GantiPresiden memiliki misi politik untuk mengganti sistem negara. Oleh karena itu, gerakan tersebut dianggap bukan gerakan untuk melakukan perubahan yang tidak baik menjadi baik.
Hal itu dikatakan Soffa Ihsa di Jakarta, Jumat (7/9/18), sebagaimana dilansir ‘BeritaSatu.com’. Lembaga Daulat Bangsa merupakan institusi yang bergerak di bidang kemandirian bangsa dan saat ini sudah menerbitkan puluhan buku tentang toleransi serta antiterorisme.
“Gerakan yang diusung oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera itu sangat erat dengan misi politik untuk mengganti sistem. Dugaan ini diperkuat dengan berbagai pernyataan yang sudah terekam di media sosial. Kalau dirunutkan, PKS adalah satu-satunya partai di Indonesia yang merujuk pada gerakan Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini pernah berkuasa dan hampir berhasil menggantikan sistem pemerintahan di Mesir pada 2013,” ujar Soffa.
Dikatakan, pergantian sistem itu telah mengakibatkan perang saudara dan jatuhnya ribuan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil. Sampai hari ini, pPemerintah Mesir masih dalam kategori krisis keamanan. Gerakan seperti ini, kata dia, harus diwaspadai dan dicegah agar tidak terjadi di Indonesia.
“Dalam konteks gerakan politik yang berkembang di Indonesia sekarang, maka terlihat sekali bahwa Ikhwanul Muslimin memiliki ikatan ideologi dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang sama-sama mengusung ide khilafah Islam. Tetapi, bedanya, Ikhwanul Muslimin memperjuangkannya dengan masuk ke parlemen, sementara HTI memperjuangkannya di luar sistem,” kata Soffa.
Kader HTI gunakan tagar ini
Disebutkan, ketika HTI dibubarkan, anggota organisasi itu sepertinya berjalan bersama dengan PKS, yang kemudian berlindung di bawah sistem demokrasi dengan tagar #2019GantiPresiden. “Jadi, gerakan #2019GantiPresiden ini bukan gerakan perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Ini adalah gerakan politik ekstrem, yang dimainkan oleh PKS yang dalam satu periode ini tidak memegang kekuasaan,” tutur Soffa.
Disebutnya lagi, gerakan itu akan menjadi lebih berbahaya ketika ditunggangi oleh HTI, yang telah dibubarkan pemerintah. Kelompok itu bahkan melakukan kampanye gerakan tersebut di media sosial milik anggotanya.
“Lihat saja, hampir semua kader HTI menggunakan tagar ini dalam status media sosial mereka. Padahal, mereka antidemokrasi dan mengharamkan ikut serta dalam pemilihan umum. Jadi, pastinya mereka hanya memanfaatkan gerakan itu untuk membuat rakyat Indonesia terbelah ke dalam dua kubu calon presdien sampai mengalami benturan,” demikian Soffa Ihsa. (B-BS/jr)
