BENDERRAnews, 21/12/18 (Yogyakarta): Sebagai Raja Keraton sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X secara khusus menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemotongan nisan tanda salib di Kotagede, Yogya, Senin (17/12/18).
“Saya selaku pimpinan wilayah, memohon maaf kepada Bu Slamet dan seluruh keluarga, juga kevikepan DIY serta pihak Paroki Gereja Kotagede yang terganggu atas peristiwa itu,” ujar Sultan dengan suara bergetar di Balaikota Yogya, Kamis (20/12/18).
Nisan salib makam warga Katolik, Albertus Slamet Sugihardi yang berada di komplek pemakaman umum Jambon Kotagede dipotong bagian atasnya setelah muncul desakan warga kampung.
Alasannya warga hendak menjadikan kompleks itu jadi pemakaman muslim dan bisa memicu konflik pada warga yang mayoritas muslim.
Yogya kota penuh toleransi
Sultan menegaskan Yogya masih menjadi kota yang penuh dengan toleransi. Disebutnya, dalam kasus pemotongan tanda salib itu, sudah ada kesepakatan sosial antar-warga di tataran bawah untuk menjaga kerukunan. Namun, ia melanjutkan, caranya tidak sesuai dengan konstitusi.
“Kami memahami dan mengerti aturan konstitusi dan perundangan. Namun, belum tentu masyarakat paham. Mungkin cari praktisnya, dasarnya kebersamaan untuk mencari solusi agar tak muncul gejolak,” ujarnya.
Ia menuturkan, dari informasi yang diterima, warga kampung saat itu juga ikut membantu keluarga dalam mengurus pemakaman jenazah. Pemotongan tanda salib itu dilakukan setelah ada kesepakatan warga dan keluarga almarhum demi menjaga kerukunan.
“Warga saat itu mungkin hanya mengambil sisi praktisnya saja, padahal ada acuan kontitusi menyangkut simbol keagamaan. Ini yang tidak diperhatikan,” kata Sultan.
Menjadi pelajaran
Peristiwa pemotongan tanda salib ini lantas menjadi viral. Kejadian tersebut dikaitkan dengan intoleransi. “Saat peristiwa itu menjadi viral, itu sisi asin atau manisnya jadi dilebih-lebihkan,” ujarnya.
Ditambahkan Sultan, kejadian itu menjadi pelajaran, terutama menyangkut nilai-nilai keagamaan di masyarakat yang sudah dijamin konstitusi.
Ke depan, kesepakata-kesepakatan dalam upaya menjaga toleransi harus mengutamakan ketentutan kontitusi.
Sehingga ketika terjadi kesepakatan-kesepakatan dalam upaya menjaga toleransi juga mengedepankan soal ketentuan dalam konstitusi itu. Demikian Sri Sultan, seperti dilansir TEMPO.CO. (B-TC/jr)
