BENDERRAnews.com, 22/3/21 (Manila): Langkah berani diambil Filipina dengan meminta Tiongkok untuk menarik lebih dari 200 kapal yang dituduhnya melanggar batas perairan di Laut Tiongkok Selatan.
Seperti dilaporkan BBC, Senin (22/3/21), Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan, kapal-kapal Tiongkok itu melanggar hak maritim Filipina.
Filipina menyatakan kapal penangkap ikan itu tampaknya tidak sedang menangkap ikan dan diawaki oleh milisi maritim Tiongkok.
Lima tahun lalu pengadilan internasional menolak klaim kedaulatan Tiongkok atas 90 persen dari massa air.
Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam semuanya telah memperebutkan klaim Tiongkok atas hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan (LTS) selama beberapa dekade, tetapi ketegangan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Beijing terus mengklaim wilayah yang dikenal sebagai “sembilan garis putus-putus” dan telah mendukung klaimnya dengan pembangunan pulau dan patroli, memperluas kehadiran militernya sambil mempertahankan niatnya ialah untuk tujuan damai.
Foto yang dirilis oleh penjaga pantai Filipina menunjukkan deretan kapal Tiongkok tertambat di Whitsun Reef (disebut Julian Felipe Reef oleh Filipina) di LTS pada 7 Maret.
“Terumbu karang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina,” kata gugus tugas lintas pemerintah negara itu pada Sabtu.
Filipina mengungkapkan, Tiongkok memiliki sekitar 220 kapal yang berlabuh di terumbu karang.
“Kami menyerukan kepada Tiongkok untuk menghentikan serangan ini dan segera menarik kembali kapal-kapal ini yang melanggar hak maritim kami dan melanggar batas wilayah kedaulatan kami,” kata Menteri Pertahanan Lorenzana.
Lorenzana menuduh Tiongkok melakukan “tindakan provokatif untuk memiliterisasi daerah itu”. Pejabat Tiongkok tidak segera menanggapi ketika didekati oleh media asing untuk dimintai komentar.
Tiongkok membantah laporan mereka menggunakan armada penangkap ikan untuk membantu menegaskan klaim teritorialnya. Dua tahun lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte membela pendekatan non-konfrontatifnya terhadap sengketa maritim dengan menyindir Presiden Tiongkok Xi Jinping. (B-BS/jr)
