BENDERRAnews, 20/7/17 (Jakarta): Masih ingat nama Heru Budi Hartono? Inilah sosok birokrat profesional yang pernah diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pendampingnya, setahun sebelum Pilgub DKI Jakarta.
Nah kini, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, itu dilantik sebagai Kepala Sekretariat Presiden di Istana Merdeka.
Ia mengatakan, untuk menduduki posisi itu, dirinya mengikuti seleksi yang dibuka oleh Istana. Pasalnya, saat ia membuka website, ada posisi kosong untuk jabatan Sekretariat Presiden.
“Tugasnya lebih kepada protokoler, media, segala keperluan Presiden,” kata Heru di Balai Kota, Rabu (19/7/17) kemarin.
Usai dilantik, ia akan langsung bertugas dengan jabatan barunya tersebut.
“Nanti setelah kepindahan saya, akan ada Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPKD, kemungkinan Pak Michael, estafet dengan posisi wakil,” katanya.
Oleh karena itu, penggantinya pun, menurutnya, harus dilantik segera karena BPKD tidak seperti SKPD lain. “Nantinya, katanya, Plt juga akan menandatangani spesimen-spesimen bank,” pungkasnya.
Minta izin
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Heru Budihartono telah meminta izin kepadanya untuk mengikuti seleksi jabatan Kepala Sekretariat Presiden (Setpres).
“Waktu mengikuti seleksi, Heru juga izin sama saya. ‘Boleh enggak Pak?’ Saya jawab, boleh,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (20/7/17).
Ia sendiri tidak melarang para pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI untuk mengikuti seleksi jabatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.
“Sekarang kan ikut seleksi terbuka. Seleksi jabatan eselon satu. Dan selalu saya sampaikan kalau ada seleksi itu, siapa yang berminat,” ujar mantan Walikota Blitar ini.
Misalnya, lanjutnya, ada seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di provinsi tertentu, ia akan menanyakan kepada para pejabat eselon yang ingin bersedia ikut seleksi Sekda di luar Jakarta.
“Misal ada seleksi jabatan Sekda di provinsi tertentu. Saya tanya, siapa yang bersedia jadi Sekda di luar Jakarta, terutama di Luar Jawa,” jelasnya.
Djarot merasa senang bila ada pejabat eselon DKI yang bisa mengabdi di Istana Negara dan di Provinsi lainnya. Khususnya, Heru, ia turut senang karena akan semakin memudahkan untuk berkoordinasi.
“Saya sampaikan selamat. Karena Pak Heru termasuk PNS yang berprestasi, berdedikasi serta kerjanya tak kenal waktu. Cukup bagus, bisa mengorganisasi sumber daya manusia, dengan stafnya. Saya senang juga, ada pejabat DKI yang bisa mengabdi di sana. Akan semakin memudahkan untuk koordinasi,” paparnya.
Ucapan selamat
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengucapkan selamat atas terpilihnya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Namun untuk pengganti Heru nanti, katanya, akan dipilih oleh Gubernur karena pihaknya hanya sebagai pengeksekusi saja dengan mengusulkan nama-namanya.
“Kandidatnya seluruh eselon II di DKI. Sekarang statusnya Pak Heru masih pegawai DKI,” kata Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/7).
Kendati demikian ia belum mengetahui apakah Wakil Kepala BPKD DKI, Michael Rolandi Cesnand Brata akan menjadi Plh atau tidak, sebab hal itu merupakan kebijakan dari Gubernur. Bisa saja, katanya, penggantinya diambil dari talent pool yang merupakan mereka yang lolos seleksi tapi masih belum mendapat jabatan baru.
“Misalnya Pak Gubernur bilang tahan dulu tunggu hasil talent pool ya kita tahan. Nanti Pak Michael bisa jadi Plh. Banyak alternatif, misalnya salah satu asisten jadi Plh di situ ketentuannya juga boleh. Kalau eselon III tidak bisa karena ada wakilnya,” katanya seperti dilansir ‘Suara Pembaruan’.
Ia mengatakan, seluruh PNS DKI, boleh mengikuti seleksi yang diadakan oleh pemerintah pusat apabila ada lowongan untuk eselon I dan II. Bahkan, katanya, hampir setiap hari ia mendapatkan undangan pemberitahuan atau ajakan kepada kepala daerah seluruh Indonesia untuk mengikuti lelang eselon I dan II.
“Itu saya langsung kasih ke Badan Kepegawaian Daerah DKI untuk disebar, tapi tidak ada yang mau. Misalnya jadi eselon I di NTT, NTB,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Heru Budi Hartono terpilih menjadi Kepala Sekretariat Presiden berdasarkan hasil seleksi eselon I dan II yang diikutinya. (B-SP/BS/jr)
