BENDERRAnews, 29/7/17 (Jakarta): Dengan nada penuh kewibawaan, Presiden Joko Widodo menyebut kekhawatiran Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemerintah terlalu berlebihan.
Presiden Jokowi, menyatakan juga, tak ada pemimpin yang absolut.
“Sangat berlebihan,” tegas Presiden Jokowi di PT Astra Otoparts, kawasan Greenland Industrial Center Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7/17) kemarin.
Disebutnya lagi, pemerintah tak pernah membuat kebijakan untuk kepentingan sendiri atau menjadi pemimpin yang absolut.
Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.
Contohnya, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Perppu tersebut, menurut Presiden, tidak serta merta hanya keputusan pemerintah. Tapi, harus ada persetujuan dari DPR.
“Mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya. Setelah presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR. Di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju atau tidak. Artinya, tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Enggak ada,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip ‘Metrotvnews.com’.
Silahkan uji
Dikatakan Presiden Jokowi, pihak yang menolak Perppu bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Presiden juga menegaskan, pemerintah tak pernah melarang setiap orang menempuh jalur hukum.
“Kalau tidak setuju bisa ke MK, kita kan negara demokrasi sekaligus negara hukum. Proses itu sangat terbuka sekali, kalau ada tambahan demo juga enggak apa-apa. Jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada,” kata Presiden.
Seperti diberitakan berbagai mediam SBY sebelumnya mengatakan, penguasa jangan sampai ‘abuse of power’ dalam memimpin negara.
Ini disampaikan SBY saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Puri Cikeas, Jawa Barat, Kamis (27/7/17) malam. (B-MT/jr)
