BENDERRAnews, 27/9/17 (Yogyakarta): Publik tak perlu cemas dan khawatir terkait adanya informasi defisit dana BPJS Kesehatan.
Sebab, Pemerintah pasti menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Pada tahun ini, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menutup defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp3,6 triliun.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo sebelum memberikan pidato pada “Pertemuan Nasional Pelayanan Primer 2017” yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di Yogyakarta, Selasa (26/9/17) sebagaimana dilansir ‘Antara’ dan dicuplik ‘BeritaSatu.com’.
Disebutnya, defisit akan terus dialami BPJS Kesehatan karena iuran peserta JKN-KIS masih berada di bawah iuran ideal sesuai perhitungan aktuaria. Meski demikian, pihaknya berharap defisit BPJS Kesehatan bisa terus ditekan.
Upaya yang bisa dilakukan untuk menekan defisit, lanjut Mardiasmo, antara lain melalui penguatan sistem rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga rumah sakit. Apabila sebagian besar pelayanan kesehatan bisa dilakukan di tingkat primer, pengeluaran BPJS Kesehatan juga akan berkurang.
Untuk memaksimalkan pelayanan FKTP, khususnya puskesmas, Mardiasmo berharap pemerintah daerah memberi perhatian lebih pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, serta tenaga kesehatan. Hal itu bisa dilakukan melalui alokasi 10 persen APBD untuk pelayanan kesehatan.
Transfer ke daerah
Pemerintah pusat juga melakukan transfer dana ke daerah dari alokasi lima persen anggaran kesehatan dalam APBN.
Tahun ini, dana kesehatan yang ditransfer ke daerah mencapai Rp26,8 triliun.
Selain itu, pemerintah berencana menggunakan sebagian pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan di masa mendatang.
“Permenkes sedang disiapkan agar sebagian pajak rokok bisa digunakan untuk bidang kesehatan,” katanya.
Tingkatkan pelayanan primer
BPJS Kesehatan juga berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya pelayanan primer yang didapat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Komitmen ini, antara lain ditunjukkan melalui “Pertemuan Nasional Pelayanan Primer” yang digelar setiap tahun. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kemitraan strategis antara BPJS Kesehatan dengan FKTP dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN dan membangun FKTP berkualitas.
Hal tersebut dikemukakan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Keshatan, Andayani Budi Lestari, ketika membuka “Pertemuan Nasional Pelayanan Primer” di Yogyakarta, Selasa (26/9/17) malam.
“Pelaksanaan kegiatan ‘Pertemuan Nasional Pelayanan Primer Tahun 2017’ mengusung tema mewujudkan pelayanan priemer yang bermutu dengan pemenuhan standar pelayanan oleh FKTP. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang mutu layanan berbasis kepuasan peserta,” ujarnya.
Disebutnya, FKTP berperan sebagai gatekeeper yang merupakan tempat kontak pertama pada pelayanan kesehatan dasar dan penapis rujukan sesuai standar pelayanan medis. Peran sebagai gatekeeper erat kaitannya dengan upaya-upaya promotif-preventif dan pengelolaan penyakit kronis. Peningkatan upaya tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat peran FKTP sebagai gatekeeper dan juga meningkatkan mutu pelayanan primer.
KBK jadi indikator
Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady mengungkapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan primer di FKTP, saat ini sudah diterapkan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan (KBK).
KBK menjadi indikator kinerja yang berdampak pada hasil berdasarkan pemenuhan komitmen pelayanan atau kinerja FKTP. Penerapan KBK merupakan bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
“Pembayaran KBK ini merupakan metode pembayaran yang sudah diterapkan di banyak negara yang menggunakan asuransi sosial. Sistem pembayaran ini terbukti dapat meningkatkan performa FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan. Untuk meningkatkan performa tersebut, diperlukan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN,” kata Maya.
Maya menyoroti adanya keterbatasan sarana-prasarana dan jumlah tenaga kesehatan pada sebagian FKTP. Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan juga perlu diperhatikan. Hal tersebut berdampak pada pemenuhan standar pelayanan sehingga memengaruhi kualitas pelayanan primer yang diterima peserta JKN.
“BPJS Kesehatan senantiasa mendorong FKTP dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatakan jumlah sarana-prasarana, jumlah tenaga kesehatan, serta meningkatkakan kompetensi tenaga kesehatan,” katanya.
Oleh karena itu, dukungan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) dalam penyelenggaran kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan primer juga sangat dibutuhkan.
Peran organisasi profesi
Sebagai tim yang terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi, dan pakar klinis, TKMKB dapat mengevaluasi pelayanan primer dan memberikan rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan primer kepada para pemangku kepentingan.
Peran organisasi profesi diperlukan pula untuk mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sehingga dapat memberikan tata laksana diagnosis secara tuntas sesuai standar kompetensi profesi.
Sampai Agustus 2017 terdapat 21.054 FKTP yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan primer bermutu kepada 180.772.917 peserta JKN. FKTP tersebut terdiri dari puskesmas, klinik pratama, dokter praktik perorangan, rumah sakit pratama, dan praktik gigi perorangan.
“Dengan adanya komitmen kuat bersama dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tercapai kemitraan strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan primer yang bermutu,” kata Maya Amiarny Rusady. (B-AN/BS/jr)
