Oleh Derek Manangka **)
BENDERRAnews, 27/6/17 (Jakarta): Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun, itu terjadi antara lain karena tim intelejensnya sangat kuat. Masukan para anggota intelejens
yang tersebar dimana-mana, dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Presiden
Soeharto.
Tim intelejens rezim Soeharto tidak hanya kuat di bidang militer, melainkan
hampir di semua lini. Cara mereka beroperasi tak terdeteksi namun selalu
mengintip apa yang berkembang di dalam masyarakat.
Lembaga intelejens rezim Soeharto juga memiliki independensi yang tinggi
dan cara beroperasinya tidak tunduk pada sistem komando Soeharto.
Presiden dari militer ini, hanya memberi garis besar apa yang harus
dikerjakan tapi detail dan pelaksanaannya di lapangan diserahkan kepada
petugas yang beroperasi.
Jumlah personalia intelejens rezim Soeharto, juga cukup banyak. Tetapi
berapa sebetulnya jumlah mereka, tidak ada yang tahu persis. Selain itu
pimpinan mereka tidak berusaha menonjolkan diri atau mau dikenal oleh
masyarakat.
Sementara yang menjadi titik lemah pemerintahan Presiden Joko Widodo,
justru di bidang intelejens.
Intelejens rezim Joko Widodo, tidak belajar dari pengalaman pemerintahan
Soeharto atau rezim Orde Baru.
Sayang sekali, kalau begitu. Sebab sebetulnya tidak semua peninggalan
Orde Baru itu jelek atau tidak cocok diteruskan.
Sebaliknya intelejens rezim Jokowi, menunjukkan kualitasnya yang tidak
mampu bersaing dengan rezim terdahulu. Soeharto khususnya
“Baru di era Jokowi, seorang Kepala Intelejens wajahnya dikenal luas
masyarakat. Bahkan terakhir saya dengar kalau bepergian, seorang kepala
intel dikawal oleh lima sampai enam buah mobil. Di daerah bahkan wajah si
kepala intel dibuat dalam bentuk baliho, karena sang kepala sedang
berkunjung ke daerah itu. Lebih aneh lagi bekas kepala intel ikut-ikutan
berpolitik, mendirikan partai politik”.
Kalau melihat kebangkitan Rusia, sebagai negara pecahan bekas Uni
Sovyet, kebangkitannya tidak lain karena bekas negara komunis ini
menggunakan jaringan dan sistem intelejens secara maksimal.
Kekuatan KGB, sebagai agen rahasia yang tersohor di era Perang Dingin,
dihidupkan oleh Presiden Vladimir Putin, yang sejatinya seorang anggota
intelejens di era rezim Uni Sovyet.
Dalam persaingan antar negara saat ini, kekuatan dan jaringan intelejens,
kembali dimaksimalkan. Kecuali Indonesia.
RRT melakukan operasi intelejen di Indonesia, tidak di bidang militer, tetapi
justru di dunia bisnis dan ekonomi.
Intelejens RRT, masuk ke mall-mall mempelajari karakter orang Indonesia
yang konsumtif.
Masukan intelejens kemudian digodok di Beijing, ibukotanegara RRT.
Kesimpulannya negara itu perlu memproduksi gadget berupa “power bank”
untuk setiap handphone. “Power bank” buatan RRT itu membanjiri pasar
Indonesia. Konsumen Indonesia ramai-ramai membeli produk RRT.
RRT memasok “power bank” sebanyak mungkin di Indonesia dan ternyata
konsumennya memang luar biasa banyak dan besar.
Kembali ke sistem dan jaringan intelejens di era Soeharto.
Ada seorang intelejens bernama Pitut Soeharto. Namanya sangat terkenal
dan menjadi legenda yang disegani.
Namun hingga sekarang, bagaimana bentuk wajah seorang Pitut Soeharto,
tak ada atau tak banyak yang tahu.
Keberadaannya pun begitu. Banyak versi yang muncul tentang manusia
intel yang satu ini.
Di antaranya ada yang menyebut bahwa Pitut Soeharto, sudah meninggal
dunia. Dia dikubur di Taman Makam Pahlawan Surabaya. Namun, katanya,
makam itu kemudian dibongkar untuk menegaskan nama seorang anggota intelejens Indonesia itu tidak pernah ada di TMP.
Tidak hanya itu semua dokumen yang berkaitan dengan Pitut Soeharto
yang masih disimpan oleh keluargaya, dibakar atau dihancurkan.
Moral dari cerita ini meunjukkan, bagi dunia intelejens nama dan
popularitas bukanlah tujuan utama.
Sejumlah tokoh intelejens di era rezim Soeharto, pernah muncul di
panggung nasional. Seperti Ali Murtopo dan Benny Moerdani. Tapi hal itu
terjadi, tak bisa dihindarkan karena berkaitan dengan jabatan resmi mereka
di pemerintahan. Ali Murtopo pernah menjadi Menteri Penerangan,
sementara Benny Moerdani selaku Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.
Dua figur ini sebelum menduduki jabatan resmi di pemerintahan, dikenal
sebagai sosok yang banyak melakukan operasi di bawah tanah bagi
penguatan pemerintahan Presiden Soeharto.
Ali Murtopo misalya mendirikan lembaga “think tank” bernama CSIS.
Lembaga ini pada satu era pernah menjadi konseptor bagi pembangunan
Indonesia untuk jangka panjang. Konsepnya terkenal dengan sebutan
“Akselerasi dan Modernisasi Pembagunan Indonesia 25 Tahun”. Berbagai
perundang-undangan yang lahir dari godokan pemeritah dan DPR, antara
lain bersumber dari konsep lembaga CSIS.
Yang menarik, baik Ali Murtopo maupun Benny Moerdani, tidak berusaha
memanfaatkan pengaruh mereka untuk membangun sebuah “Kerajaan
Bisnis”.
Kalau tokh ada pebinsis dan konglomerat yang mereka berdua besarkan,
tetapi ‘entity’ perusahaan itu tidak ada yang menggunakan nama Ali Murtopo
dan Benny Moerdani.
Juga tak ada bukti bahwa mereka menjadi pendiri sebuah perusahaan yang
orientasinya murni kepada pencarian keuntungan sebesar-besarnya bagi
kepentingan pribadi.
Adalah Ali Murtopo sendiri yang juga tampil sebagai penerobos lahirnya
mortalitas sistem multi partai.
Kemampauan intelejens Ali Murtopo dalam melobi para pimpinan partai,
melahirkan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai
Demokrasi Indonesia).
PPP merupakan gabungan dari semua parti Islam sementara PDI gabungan
dari partai nasionalis dan Kristen.
Di era pemerintahan Jokowi, intelejens kelihatannya tidak dianggap sebagai
sebuah lembaga ataupun pos yang penting dan strategis.
Salah satu dampaknya, kita banyak kedodoran.
Kepala BIN (Badan Inelejens Negara), seorang Jenderal Polisi. Padahal
selama ini polisi tidak dikenal sebagai lembaga yang memiliki reputasi yang
bisa dibanggakan di dunia intelejens.
Begitu komentar panjang Kisman Latumakulita, seorang wartawan senior,
terhadap artikel “Catatan Tengah” dua hari lalu.
Arikel itu antara lain menyoroti strategi personalia yang digunakan Presiden
Soeharto dalam merekrut anggota tim pemerintahannya.
Sesuatu yang “hilang” dalam pemerintahan rezim Jokowi adalah tidak
berperannya intelejens.*****
*) Disadur dari tulisan opini berjudul:
CATATAN TENGAH, Selasa 20 Juni 2017
“Intelejens, Titik Lemah Rezim Jokowi”
**) Penulis adalah Jurnalis Senior, yang mengawali kiprah jurnalistiknya di media kampus, lalu jadi reporter Majalah Selecta, Tabloid Mutiara, Sinar Harapan, kemudian menerbitkan sekaligus jadi Redaktur Eksekutif Prioritas (bersama Surya Paloh, Panda Nababan dkk) dan Media Indonesia, selanjutnya Pemimpin Redaksi Koridor.com (‘media online’ politik pertama di Indonesia), hingga Pemred RCTI yang membidani lahirnya Koran Sindo.
