BENDERRAnews, 29/8/17 (Jakarta): Masih ada yang menarik dan jadi atensi banyak pihak hingga kini dari Nota Keuangan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo.
Disebutkan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi program prioritas pemerintah pada tahun 2018 sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial, pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal itu tergambar dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dibacakan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna DPR, Rabu (16/8/17) lalu.
Konektivitas antardaerah
Presiden Jokowi memaparkan untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antardaerah, pemerintah akan melaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 856 kilometer (km) dan pembangunan irigasi sepanjang 781 km.
“Kemudian dalam rangka peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya akan dibangun dan rehabilitasi 61.200 ruang kelas, 853.000 sanitasi air limbah, dan pembangunan rumah susun sebanyak 7.062 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Presiden Jokowi.
Presiden memastikan semua elemen akan bergotongroyong membiayai mulai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah, maupun swasta melalui pengembangan pembiayaan kreatif seperti skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non-KPBU. Salah satu anggaran yang disiapkan adalah dana transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp761,1 triliun.
“Melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik, afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Dana desa akan lebih diperkuat pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun prasarana, dengan berbasis kinerja,” ungkap Kepala Negara.
Jangan toleransi korupsi
Sementara di sisi lain, Presiden Jokowi mengingatkan agar setiap kementerian/lembaga mengelola alokasi dana pembangunan dengan efisien sehingga tujuan pemerataan dan kesejahteraan rakyat bisa tercapai. “Korupsi dan pemborosan uang rakyat tidak boleh ditoleransi,” tegasnya.
Jokowi juga memaparkan sejumlah capaian bidang infrastruktur selama periode 2015-2016 di antaranya, pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional lebih kurang 7.000 km, penyelesaian pembangunan empat Bandara baru, serta pembangunan jalur kereta baru 199,6 km.
Selanjutnya berhasil menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya sebanyak 210.500 unit.
“Sejak tahun 2015, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran serta melakukan penguatan program-program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang semula 3,5 juta keluarga pada tahun 2015, menjadi 6 juta keluarga pada tahun 2017,” paparnya seperti diberitakan ‘Suara Pembaruan’.
Ditambah lagi, dengan program DAK Fisik, pemerintah berhasil melakukan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur dasar, seperti akses terhadap air minum meningkat sebanyak 386.700 sambungan rumah sampai dengan akhir tahun 2016.
Selain itu, peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi menjadi 71,8 persen, jalan kabupaten/kota menjadi 61,2 persen dan irigasi pertanian seluas 895.000 hektare. (B-SP/BS/jr)
