BENDERRAnews, 30/10/17 (Cikarang): Praktisi hukum tata negara dan juga Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengagumi penataan hunian kota mandiri Meikarta yang dalam ‘statement’nya menyebutnya merupakan sebuah konsep baru serta sangat membanggakan.
Ia pun mendesak Pemerintah harus belajar tentang cara-cara baru membangun kota yang lebih efisien, dan segeralah mengembangkan ‘Meikarta-Meikarta’ lain di banyak daerah.
“Saya ini studi hukum tata negara, dan karenanya saya bisa menyebut Meikarta ini sungguh luar biasa, karena menyuguhkan pembangunan kota yang manusiawi, ramah lingkungan, memiliki integrasi dengan berbagai kebutuhan hidup seperti sarana seni budaya, olahraga, pendidikan, kesehatan serta ekonomi,” ujarnya di CBD Meikarta, Minggu (29/10/17), usai ‘topping off’ dua tower perdana Meikarta (dari rencana 100 tower, Red).
Hinca sebetulnya sedang melakukan anjang sana ke Meikarta, karena didorong keinginan tahuannya setelah mendengar, membaca serta menyimaknya di berbagai siaran televisi maupun tayangan media. “Ada juga terselip informasi yang kurang bagus, meski secara umum positif. Makanya saya datang dan melihat langsung detil perencanaan serta konsep huniannya yang murah dan tertata rapih,” katanya lagi.
Ia kemudian diundang mendampingi CEO Lippo Group, James T Riady, dan Presiden Meikarta, Ketut Budi Wijaya, juga Dirjen Imigrasi Kemkumham Ronny Sompie serta Wapemred Kompas Rikard Bangun, untuk bersama-sama Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) melakukan ‘topping off’ dua tower pertama di CBD Meikarta tersebut.
Bangun ‘Meikarta-Meikarta’ lain
Hinca Panjaitan yang disertai isterinya mengaku senang, karena Pemerintah responsif.
“Saya senang pemerintah langsung meresponsnya. Anda dengar tadi, pak Luhut (Menko Kemaritiman) mengatakan, pemerintah akan mempelajari ini. Ya, Pemerintah harus belajar banyak juga, tentang cara-cara baru untuk menciptakan kota-kota baru yang lebih efisien, sehingga kita bisa membangun dan melihat ‘Meikarta-Meikarta’ lain di kota-kota dan daerah-daerah di seluruh Indonesia,” harapnya.
LBP memang dalam pernyataannya memang terang-terangan akan membawa konsep ini untuk dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (yang mencanangkan Program Sejuta Rumah, Red), dan segera membahasnya dengan Menteri BUMN, Rini Sumarno.
“Pemerintah akan pelajari ini (hunian murah Meikarta). Kok swasta bisa bikin, Pemerintah perlu mempelajari secepatnya dan menerapkan untuk kebutuhan rumah (pemenuhan defisit hunian 11.4 juta unit, Red),” kata Luhut Binsar Panjaitan (LBP), usai meninjau dari udara dan mempelajari langsung di lapangan pengembangan kota mandiri Meikarta, Minggu (29/10/17) di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
“Ini harus diapresiasi. Memang tentunya tidak ada yang sempurna. Lippo juga harus bisa menerima dan mengapresiasi jika ada kritik, sekaligus segera memperbaiki. Saya tahu Lippo punya reputasi tak meragukan 20 tahun hadir di kawasan Lippo Cikarang ini,” tuturnya.
“Sebelum ‘topping off’ ini, tadi saya meninjau dari udara dan menyaksikan luar biasanya kawasan hunian ini. Juga sempat melihat beberapa contoh interior hunian yang dilengkapi berbagai fasilitas, tetapi harganya murah. Kenapa Lippo bisa (hadirkan hunian murah, mulai dari Rp127 juta per unit?, Red). Ini yang harus kita pelajari,” ujar jenderal purnawirawan yang mantan Dubes RI di Singapura dan Menteri Perdagangan RI ini.
Lapor Presiden
LBP yang datang disertai Deputi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin juga mengungkapkan, dia segera akan melaporkan konsep hunian ini kepada Presiden, dan membahasnya dengan Menteri BUMN, Rini Sumarno.
“Kenapa Lippo Group melalui Lippo Cikarang (Pengembang Kota Meikarta, Red) bisa bikin (rumah) murah. Saya akan lapor Presiden dan juga membahasnya dengan Ibu Rini (Menteri BUMN),” katanya.
Disebutnya juga, Meikarta sangat berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi dan industri di kawasan ini, yang bakal menjadi salah satu kebanggaan nasional.
“Pemerintah tidak ragu belajar dari swasta, begitu sebaliknya perlu ditingkatkan kerjasama BUMN dengan pihak swasta dalam percepatan pembangunan hunian bagi pemenuhan kebutuhan rakyat,” katanya LBP lagi. (B-wt/jr)
