BENDERRAnews, 5/12/17 (Jakarta): Nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah disodorkan Presiden Joko Widodo untuk menjabat Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun.
Kabar penunjukkan Hadi Tjahjanto yang kini masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) disampaikan melalui surat yang disampaikan Mensesneg Pratikno yang sudah menyerahkan nama calon Panglima TNI usulan Presiden Jokowi ke DPR.
Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati menilai, penunjukkan calon Panglima TNI yang berlatar belakang TNI AU sesuai visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan negara poros maritim dunia.
“Maka penguatan pilar kelima untuk pertahanan maritim fokus meningkatkan kemampuan AL dan AU. Sesuai dengan tahapan pembangunan kekuatan maritim sudah selayaknya Alutsista AU mendapat prioritas pertama,” kata wanita yang akrab disapa Nuning itu, Senin (4/12/17) awal pekan ini, di Jakarta.
Dirinya mengingatkan, kekuatan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dibangun agar mampu beroperasi 24 jam hingga ruang udara di atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.
“Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan TNI untuk menjamin keunggulan di udara dan di laut. Artinya, kekuatan udara tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan udara atas semua operasi militer di laut,” ujarnya.
Dirinya meyakini TNI AU dapat memberikan jaminan air supremacy dan air superiority agar TNI AL mampu melaksanakan semua operasi di laut. Semua dilakukan semata-mata untuk menjaga stabilitas keamanan maritim.
“Sudah selayaknya Panglima TNI dijabat dari TNI AU guna mewujudkan kepentingan nasional atas pertahanan maritim tersebut,” ucap Nuning seperti dilansir ‘Suara Pembaruan’.
Hal yang tidak kalah pentingnya yakni TNI AU memiliki cara pandang bahwa ruang udara memiliki nilai yang sangat penting dalam mendukung program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah. Dari sekian nilai penting tersebut, nilai yang paling penting adalah nilai ekonomis.
Sehingga, pola gelar TNI AU mengutamakan di daerah depan yaitu Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Kupang. Dengan demikian Indonesia akan lebih mampu mengawasi ruang udara dan wilayah yang ada di bawahnya.
“Mulai dari ZEE, kemampuan yang akan kita tingkatkan adalah kemampuan penginderaan dan penindakkan atas obyek di udara dan obyek di atas permukaan,” tutup Nuning.
Sesuai prosedur
Sementara itu, pendiri Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai, langkah Presiden Joko Widodo mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI sudah sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan. Menurut Karyono, mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI merupakan kewenangan Presiden.
“Sesuai UU TNI, calon Panglima TNI diajukan oleh presiden ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Sesuai persyaratan konstitusi, calon Panglima TNI pernah menjadi kepala staf. Dengan demikian, secara prosedur dan konstitusi, langkah Presiden Jokowi sudah sesuai,” ujar Karyono di Jakarta, Senin (4/12/17).
Terkait calon tunggal Panglima TNI, kata dia, tidak menjadi masalah karena tidak melanggar undang-undang. Menurut dia, justru secara psikologis dalam mengajukan calon Panglima TNI dan Kapolri lebih baik cukup satu calon agar lebih kondusif. Yang paling penting soal pengangkatan Panglima TNI, kata dia adalah sesuai konstitusi dan prosedur serta calonnya memiliki kompetensi dan integritas.
“Menurut saya, Marsekal Hadi Tjahjanto layak menjadi Panglima TNI. Dia sudah menjadi kepala Staf TNI AU dan memiliki karier militer yang cukup baik. Dia adalah salah satu perwira terbaik yang dimiliki TNI AU saat ini,” ungkapnya.
Dari aspek kesatuan TNI, kata Karyono, pengangkatan Hadi sudah tepat karena penggantian Gatot secara rotasi menjadi jatah TNI Angkata Udara. Jatah Panglima TNI dari TNI AU, menurut dia, seharusnya terjadi saat Gatot menjabat, setelah Moeldoko menjabat Panglima TNI. “Namun, karena ada kemungkinan pertimbangan lain, Presiden Jokowi mengangkat kembali panglima TNI dari TNI AD, yakni Jenderal Gatot Nurmantyo,” ujarnya.
Lebih lanjut, Karyono mengatakan, jika dikaji dari aspek politis, momentum pergantian Panglima TNI ini akan memiliki dampak politis apabila pergantian Gatot dilakukan sebelum memasuki masa pensiun. Dampak politisnya, kata dia, akan bergantung pada reaksi Gatot secara pribadi, institusi TNI, para politisi, dan berbagai komponen masyarakat.
“Pasalnya, nama Gatot Nurmantyo saat ini sudah masuk dalam bursa calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019. Maka bisa jadi, pergantian posisi Panglima TNI akan menjadi polemik di ranah publik. Tentu publik berharap masalah Pergantian TNI ini tidak menjadi isu liar yang bisa menciptakan suasana gaduh,” tandasnya.
Namun demikian, kata dia, dalam pertarungan politik elektoral, isu apa pun bisa berpotensi untuk dikapitalisasi demi keuntungan elektoral. Salah satunya dengan strategi playing victim atau membuat posisi seolah-olah teraniaya. Akan tetapi, jika seandainya pergantian Panglima TNI dilakukan tepat waktu, maka celah untuk mengkapitalisasi pergantian Panglima TNI menjadi komoditas isu tidak terlalu lebar.
“Jika Gatot Nurmantyo benar-benar serius maju di Pilpres 2019, sebagai calon presiden atau wakil presiden, pergantian posisi Panglima TNI pada masa sekarang atau nanti tetap menguntungkan. Karena dari sisi waktu, bisa lebih fokus dan bisa konsentrasi mempersiapkan diri baik dalam menggalang dukungan partai maupun masyarakat (pemilih). Dengan demikian, posisinya lebih jelas dan tidak ada conflict of interest dengan jabatan sebagai panglima,” demikian Karyono yang alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Pilihan tepat
Selanjutnya, Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai penunjukan Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI oleh Jokowi adalah pilihan tepat. Selain akan menopang kebijakan maritim pemerintahan Jokowi, kata Hendardi juga mengembangkan tradisi rotasi antar matra dalam tubuh TNI yang kontributif bagi penguatan soliditas TNI.
“Penunjukan Hadi juga lebih efektif mengingat masa pensiun yang bersangkutan masih cukup lama sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menata organisasi TNI semakin baik. Jadi, pilihan Jokowi tepat,” ujar Hendardi di Jakarta, Senin (4/12/17).
Marsekal Hadi Tjahjanto, kata dia memiliki rekam jejak yang baik dan berprestasi. Menurut dia, pilihan Jokowi juga sejalan dengan aspirasi elemen masyarakat sipil.
“Kita berharap Jokowi memilih Panglima baru dengan memperhatikan banyak segi, semata-mata untuk kepentingan organisasi TNI dan untuk kepentingan nasional,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Hendardi mengatakan calon panglima pilihan Jokowi ini dipastikan akan memperoleh persetujuan bulat dari parlemen karena rekam jejak dan prestasinya yang memadai sebagai calon panglima.
“Jadi, tidak ada alasan obyektif yang kuat bagi DPR untuk tidak menyetujui usulan Jokowi,” demikian Hendardi. (B-BS/jr)
