BENDERRAnews, 15/2/18 (Jakarta): Seluruh jajaran Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 di berbagai daerah di Tanah Air, serentak melakukan berbagai aksi kebangsaan pada hari Rabu, 14 Februari 2018 kemarin.
“Peringatan 72 Tahun Peristiwa Heroik Bendera Merah Putih 14 Februari 1946 di Sulawesi Utara, khususnya di Tanah Minahasa Raya (Manado-Minahasa-Bitung, Red), merupakan fakta sejarah kebangsaan yang membuktikan, Sulawesi Utara (Sulut) merupakan daerah pertama di luar Tanah Jawa yang mempropagandakan dengan gagah berani pengakuan atas Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni hanya enam bulan setelah Bung Karno membacakan Proklamasi Kemerdekaan RI,” tandas Ketua Umum DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP), Jeffrey Rawis, di sela-sela “Apel dan Ziarah Merah Putih” di Kompleks Taman Makam Pahlawan (TMP) ‘Kalibaata’, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/18) kemarin.
Selain di Jakarta, yang melibatkan DPD GPPMP DKI Jakarta, DPD GPPMP Banten dan DPD GPPMP Jawa Barat (Jabar), aksi-aksi pro merah putih juga digelar di berbagai wilayah Nusantara.
Di antaranya, di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dipusatkan di TMP Balikpapan (oleh DPD GPPMP Kaltim, DPC GPPMP Balikpapan dan DPC GPPMP Samarinda) di bawah kendali Hence Tumewu serta Gideon Lantang, keduanya Dewan Pembina GPPMP Balikpapan, didampingi Ketua DPD GPPMP Kaltim, Didie Wurangian.
Sementara di Manado, digelar diskusi bertajuk “Revolusi Manado: Kudeta dan Petisi Merah PUtih 14 Februari 1946”, antara lain menampilkan pembicara Ketua Madah LVRI Sulawesi Utara (Sulut), Boyke Kambey, Pemerhati Sejarah (Bode Talumewo) dan Ketua DPD GPPMP Sulut, Hein Kojongian, hasil kolaborasi Komunitasi Metanarasi.
Selain itu, ada pula sebuah diskusi yang diprakarsai pihak Badan Kesbangpol Provinsi Sulut, yang antara lain menyimpulkan sebuah gagasan sebagaimana dilontarkan DPP GPPMP sejak 2015, yakni menjadikan 14 Februari sebagai “Hari Sulawesi Utara”.
Pengakuan internasional
Jeffrey Rawis lebih lanjut mengemukakan, Bung Karno sendiri yang menyatakan pertamakali pada tahun 1965 tentang kontribusi obyektif Sulawesi Utara dalam mempertahankan kemerdekaan hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui “Peristiwa Heroik Bendera Merah Putih 14 Februari 1946” tersebut.
Dinyatakan, “Peristiwa Heroik Bendera Merah Putih 14 Februari 1946” yang dulu di Sulut populer dengan istilah “Peristiwa Bendera” memang terjadi di Tanah Minahasa Raya. Tetapi, aksi itu melibatkan berbagai aktivis sipil maupun militer antara lain dari Gorontalo, Sangihe Talaud, Sulawesi Tengah, Sulawesi Sulawesi Selatan bahkan Jawa.
Karena itu, menurutnya, ada sejumlah nama ‘beken’ baik dari lingkup militer maupun sipil yang bukan dari Minahasa, seperti Mat Canon, Danupoyo, di samping tokoh-tokoh penting semacam Servius D Wuisan, Sambuaga, Tumbel, dan seterusnya (lihat “Sulawesi Utara”, karya Ben Wowor, penulis dan merupakan salah satu pelaku sejarah, Red).
“Karena itu, salah satu pernyataan penting Bung Karno ketika itu (yang kemudian dijadikan Maklumat Presiden, Red), ialah, bahwa “14 Februari itu merupakan Hari Merah Putih Sulawesi Utara”. Dan sejak itu hingga dekade 1980-an, sempat dilakukan pemasangan bendera Merah Putih serta upacara di semua sekolah hingga instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara (ketika Gorontalo masih tergabung di dalamnya, Red),” ujarnya didampingi Sekjen DPP GPPMP, Tedy Matheos.
Ditegaskan, fakta historis “Peristiwa Heroik Bendera Merah Putih 14 Februari 1946” ini kemudian seperti ‘menampar’ muka pihak kolonial Belanda yang selalu mempropagandakan, Kemerdekaan RI ala Bung Karno itu hanyalah gerakan segelintir ekstremis dan separatis di Tanah Jawa.
“Melalui diplomat RI berdarah Kawanua Minahasa, LN Palar alias Oom Babe, disuarakanlah di PBB serta berbagai forum internasional, bahwa Proklamasi Kemerdekaan RI itu didukung rakyat hingga di luar Jawa, yakni di Manado, Minahasa, Bitung, Sulawesi Utara. Itu terjadi setelah sejumlah media internasional termasuk Radio maupun Kantor Berita ABC Australia dan BBC London, Inggris, memberitakan apa yang disebutnya sebagai ‘Kudet Militer dan Aksi Politik Sipil Menaikkan Bendera Merah Putih’ di Tangsi Teling, Manado,” tuturnya.
Disebutkannya, hal itu pernah ditulis dan disajikan dalam sebuah diskusi di Manado oleh mantan Rektor Universitas Hassanuddin (Unhas) dan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Amiruddin, yang menyatakan, “Peristiwa Heroik Bendera Merah Putih 14 Februari 1946 dan Pertempuran Bertajuk ‘Palagan Ambarawa’ di Semarang” membuktikan adanya pergolakan rakyat (militer maupun sipil) di seluruh Indonesia.
“Sejak itulah, terus berlangsung pengakuan dari berbagai negara termasuk beberapa anggota Sekutu (di dalamnya ada Amerika Serikat, Inggris, juga Belanda, Red). Dari sinilah kemudian Belanda memulai aksi perundingan, di antaranya “Perundingan Linggar Jati”, “Perundingan Roem-Royen” yang berujung pada Konferensi Meja Bundar (KMB) sekaligus “Penyerahan Kedaulatan” Belanda kepada Republik Indonesia, 29 Desember 1949,” demikian Jeffrey Rawis.
Pemerintah Sipil-Militer
Dia juga menunjuk peran besar dari tokoh nasionalis intelektual Dr GSSJ Ratu Langi alias Oom Sam Ratulangie, yang ketika itu menjadi salah satu ‘guru politik’ Bung Karno, dan atas koordinasi bersama Babe Palar, melakukan aksi bawah tanah lewat sejumlah aktivis Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS).
“Di antaranya menyuruh seorang tokoh perempuan intelektual, Nonna Politton, membawa secarik surat berisi melakukan aksi perebutan bendera (menurunkan Merah Putih Biru dan menaikkan Merah Putih serta melepaskan seluruh tanahan politik sekaligus menyatakan dukungan atas Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Bung Karno, Red). Surat itulah yang diantar ke Manado, dan semakin memberi semangat para pejuang nasionalis pro Merah Putih melakukan ‘pemberontakan bersenjata’ tak berdarah, alias tak ada korban, kecuali eksesnya beberapa hari sesudah itu di Tomohon dan Girian, Bitung,” bebernya lagi.
Beberapa hari setelah “Peristiwa Heroik Bendera Merah Putih 14 Februari 1946”, lanjutnya, seluruh pimpinan militer Belanda ditahan, sementara semua tahanan politik barisan pro Merah Putih dikeluarkan. “Terbentuklah pemerintah Sipil dan Militer Sulawesi Utara Pro RI di bawah kepemimpinan duet BW Lapian-Ch Ch Taulu,” katanya lagi.
Perjuangan GPPMP
“Nah, GPPMP sejak tahun 2015 mencoba melakukan gebrakan berbasis penerusan Jiwa-Semangat-Nilai (JSN) perjuangan “Peristiwa Heroik Bendera Merah Putih 14 Februari 1946” tersebut. Selain kini telah berhasil membentuk 20-an DPD dari Papua hingga Aceh (konsolidasi organisasi, termasuk gerakan-gerakan kaderisasi), juga dilakukan konsolidasi idiil dan sekaligus implementasinya dalam konsolidasi program aksi (menjadikan 14 Februari sebagai Hari Merah Putih Sulawesi Utara, gagasan mendirikan Institut Teknologi 14 Februari 1946, produksi film “Berkibarlah Benderaku” dan seterusnya),” demikian Jeffrey Rawis.
Sementara itu, Koordinator Program “Apel & Ziarah Merah Putih” GPPMP, Hencky Luntungan mengungkapkan, dalam kegiatan secara nasional yang dipusatkan di TMP ‘Kalibata’, bertindak selaku Inspektur Upacara (atau Pimpinan Rombongan), Irjenpol Dr Ronny F Sompie (Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI), sementara pendampingnya tokoh intelektual perempuan, Angelica Tengker (Pimpinan Kampus IBM AMI-ASMI).
Hencky Luntungan menjelaskan, peserta yang terlibat, baik itu spontanitas maupun digerakkan oleh jaringan Tim Satuan Kerja Khusus (Satkersus) DPP GPPMP, juga oleh DPP Komando Penegak Merah Putih (Kogamtih, organisasi sayap DPP GPPMP, Red), termasuk para anggota keluarga perjuang “Peristiwa Heroik Bendera Merah Putih 14 Februari 1946”, maupun khalayak warga Nusantara pro Merah Putih, tercatat sekitar 500 orang.
“Selain itu ada para aktivis pemuda maupun mahasiswa, di antaranya dari Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Stimar ASMI, IBM AMI, STT Ikat, STT Ekumene, Laskar Manguni Indonesia, Brigade Manguni, Komunitas NKRI, Komunitas Peta, Tumpukan Tari Kabasaran atau Tarian Cakalele ‘Bapontar’, dan lain-lain, termasuk Utusan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta,” ujar Hencky Luntungan yang juga Ketua Tim Satkersus DPP GPPMP sekaligus Panglima Kogamtih didampingi Wakil Panglima-nya, Dolfie Suling. (B-tim/jr)
