BENDERRAnews, 22/6/18 (Jakarta): Pihak PT Inalum (persero) menyatakan, pembelian saham divestasi 51 persen Freeport Indonesia berdasarkan kesepakatan bisnis.
Artiannya, nilai valuasi saham yang disepakati harus menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan divestasi yang tercapai belum bisa dieksekusi, lantaran menunggu selesainya negosiasi terkait tiga poin lainnya.
Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, sudah tercapai kesepakatan nilai valuasi saham Freeport.
Hanya saja dia enggan menyebut secara gamblang nilai tersebut lantaran terikat non disclosure agreement.
Dia berharap nilai valuasi yang disepakati merupakan yang terbaik. Kemajuan pembahasan divestasi pun sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi.
“Semuanya pasti dilaporkan ke beliau tetapi perlu dipahami bahwa negosiasi Freeport dan Inalum kan bussines to bussines,” kata Budi di sela halalbihalal di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/6/18).
Negosiasi masih berjalan
Budi menerangkan negosiasi dengan Freeport masih berjalan meski sudah tercapai kesepakatan harga saham. Dia mengungkapkan saat ini perundingan yang berlangsung terkait hak dan kewajiban. Hanya saja lagi-lagi dia enggan membeberkan hak dan kewajiban yang dimaksud tersebut.
Lebih lanjut dia menegaskan perundingan dengan Freeport bersifat satu kesatuan. Divestasi merupakan salah satu dari tiga poin perundingan. Ketiga poin lainnya yakni perpanjangan operasi hingga 2041, pembangunan smelter serta stabilitas fiskal atau peningkatan penerimaan negara. “Jadi sekarang enggak bisa hanya divestasi selesai, tetapi tiga hal lain tidak selesai. Jadi keempatnya harus selesai bersamaan dan Inalum hanya bertanggung jawab pada urusan divestasi,” tegasnya.
Perundingan dengan Freeport sudah berlangsung sejak Februari 2017 lalu. Hal ini seiring dengan kesediaan Freeport melepas status Kontrak Karya (KK) dan beralih menjadi IUPK. Namun perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menginginkan kepastian hukum dan investasi dalam KK tertuang di IUPK. Maka digelar perundingan dengan 4 poin tadi. Ditargetkan perundingan ini selesai pada akhir Juni ini. Budi belum berani mengamini negosiasi bakal selesai pada tenggat waktu yang ditentukan tersebut.
“Insha Allah doakan supaya kita bisa membawa aset besar kita ke Bumi Pertiwi,” ucapnya.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno sebelumnya mengatakan harga saham sudah diserahkan ke Presiden. Namun dia enggan membeberkan secara rinci nilai valuasi saham tersebut. Dia hanya menyebut di atas US$3 miliar dan tidak mencapai US$5 miliar.
“Nilainya di bawah US$ 5 miliar, jauh di bawah US$ 5 miliar. Di atas US$ 3 miliar,” ujarnya.
Dialihkan ke Inalum
Saat ini saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 9,36 persen. Saham tersebut sudah dialihkan ke Inalum sebagai Holding BUMN Tambang. Untuk mencapai 51 persen maka Freeport seharusnya melepas 41,64 persen. Dalam proses perundingan disepakati untuk membeli 40 persen hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto. Artiannya tinggal beberapa persen saham Freeport saja yang dilepas agar genap 51 persen.
Rio Tinto tidak secara langsung memiliki saham Freeport Indonesia. Namun, dalam laporan keuangan Freeport McMoRan disebutkan, perusahaan tambang asal Australia ini memiliki perjanjian usaha patungan untuk pengerjaan proyek Grasberg dengan Freeport McMoRan. Dalam perjanjian ini, Rio Tinto berhak atas 40 persen hak partisipasi di aset tertentu dan 40 persen hak partisipasi untuk semua aset di Grasberg sampai 2022 jika produksi emas, perak, dan tembaga mencapai level tertentu. Setelah 2022, berapapun produksi, biaya, dan pendapatan dari Proyek Grasberg akan dibagi dua, yakni Freeport Indonesia 60 persen dan Rio Tinto 40 persen. Demikian seperti dilansir ‘BeritaSatu.com’ . (B-BS/jr — foto ilustrasi istimewa)
