BENDERRAnews, 4/12/18 (Jakarta): Ke depan partai politik bisa menjadi lahan bisnis baru di Indonesia. Hal itu terjadi jika politik biaya tinggi seperti saat ini masih terus berlangsung.
“Sedini mungkin kita harus cegah bahwa partai politik (Parpol) bukan jadi tempat bisnis baru,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan, saat memberi keterangan kepada wartawan pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), sehubungan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Harkodia) di Jakarta, Selasa (4/12/18).
Ia menyebut, lahan bisnis baru itu berupa munculnya berbagai pungutan-pungutan saat masuk Parpol. Misalnya untuk menjadi calon kepala daerah, maka harus ada rekomendasi Parpol. Untuk mendapatkan rekomendasi, seorang calon bupati bisa mengeluarkan uang Rp20-30 miliar. Sementara untuk rekomendasi gubenur, bisa keluarkan Rp100 miliar hingga Rp500 miliar, bahkan bisa lebih.
“Belum lagi rekomendasi menjadi calon anggota legislatif dan berbagai urusan administrasi partai lainnya,” katanya.
Cegah praktik-praktik transaksional
Menurutnya, jika praktik-praktik transaksional seperti yang terjadi sekarang ini tidak bisa dicegah, bangsa Indonesia tidak akan pernah memiliki Parpol yang baik dan juga tak membahas pendanaan partai dengan baik.
Sistem pendanaan tidak muncul karena pengelolaan partai diatur oleh kongkalikong dan praktik-praktik suap. Pada akhirnya, partai-partai hanya dikuasai pemilik modal, karena hanya mereka yang bisa membiayai parpol.
“Kalau itu dibiarkan, maka akan timbul pemeo bahwa untuk kuasai Indonesia gampang, yaitu kuasai Parpol. Cukup dengan modal Rp2 triliun bisa kuasai Parpol. Kemudian kuasai parlemen, kuasai pasal-pasal, maka ekonomi Indonesia biasa dikuasai. Kalau sudah bisa kuasai ekonomi, Indonesia pun gampang dikuasai,” jelas politisi dari Partai Golkar ini, sebagaimana dilansir Suara Pembarusn dan ‘BeritaSatu.com’.
Bamsoet sepakat dengan KPK yang terus memperjuangkan perbaikan sistem pendanaan parpol. Dia juga sepakat proses pergantian ketua umum partai harus dijauhkan dari politik transaksional. (B-SP/BS/jr)
“Dalam pencalonan kepala daerah dan calon anggota legislatif juga harus dihindari politik transaksional. Jika semua praktik itu bisa dicegah, maka parpol tidak akan menjadi lahan bisnis baru bagi para elite,” tegasnya.
