BENDERRAnews, 12/12/18 (Jakarta): Seratus persen peserta FGD bertajuk “Percepatan Pembangunan IHP & KEK Bitung” yang digelar di Kampus ‘Ungu’ IBM-ASMI, Rabu (12/12/18), sepakat bulat, Pelabuhan Bitung layak jadi IHP, dan sekaranglah waktunya diaktualisasikan, bila kita menginginkan Indonesia memiliki peran khusus serta strategis dalam percaturan global yang berpusat di Pasifik.
Para peserta dalam Forum Group Discussion (FPD) dari aneka latar (birokrat, profesional, pebisnis, aktivis, pakar, investor, akademisi, jurnalis) juga merujuk pada satu ‘point’ utama, yakni Politycal Will.
Tegasnya, Pemerintah dan semua stakeholders harus konsisten, yaitu, dengan tetap mengacu kepada amanat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 26 Tahun 2012. Yakni, yang telah menetapkan Indonesia Hub Port (IHP) di bahagian barat Indonesia, ialah Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, sedangkan IHP di bahagian timur Indonesia, Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.
“Sekarang tinggal satu hal, yakni ketegasan Pemerintah yang tetap komit dan segera mengaktualisasikan ‘political will’ menjadikan Bitung sebagai IHP. Semua ‘stakeholders’ menunggu implementasi itu”.
Demikian ‘benang merah’ simpulan dari FGD bertema”Percepatan Pembangunan ‘International Hub Port’ (IHP) & Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung”, tersebut, yang merupakan hasil kolaborasi DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP) dan Perhimpunan Masyarakat Maritim, Logistik dan Transportasi Indonesia (PMMLTI) yang mendapat dukungan penuh dari Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan ‘Minahasa Institute’.
Pembicara dan nara sumber (Narsum) pada gelaran berbobor serta menarik atensi khalayak maritim termasuk warganet tersebut, datang dari lingkup Pemerintah Pusat selaku eksekutor utama, pemerintah daerah, pakar, peneliti, profesional, investor dan jurnalis. Di antaranya, Dr Baitul Ihwan mewakili Menteri Perhubungan (Menhub), yang sehari-harinya menjabat Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Dr Ir Denny Siahaan (Pakar Transportasi Maritim), Laksdya TNI Pur Dr Desi Albert Mamahit (praktisi dan pelaku bisnis, Ketua PMMLTI & Dewan Penasihat GPPMP) serta Prof Ir Lucky LW Sondakh, MEc, PhD (mantan Rektor Unsrat, Ketua Bappeda Sulut & Pakar Ekonomi Regional Unsrat/UPH, Pinisepuh GPPMP).
Inilah momentnya
Salah satu Pimpinan Komite di DPD RI, yakni Senator Marhany Pua dalam kesempatan berbicara dengan lantang menyatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejak 2004 ‘ngotot’ mendesak Pemerintah, agar Bitung (di Sulawesi Utara/Sulut), dan Kuala Tanjung (di Sumatera Utara/Sumut), harus mendapat perhatian khusus sebagai IHP, karena memiliki sejumlah persyaratan teknis, ekonomis, serta posisi strategis di dua pusaran utama Indonesia, yakni di bagian timur serta bagian barat.
“Jangan lagi ditarik mundur jika ingin Indonesia punya posisi dalam permainan dan kekuatan tawar di kawasan Pasifik. Dari aspek efisiensi logistik karena jarak lebih dekat ke pusat-pusat pasar dibanding harus melewati Singapura, adalah faktor utama mengapa banyak investor serta pelaku bisnis pelayaran global berminat menjadikan Bitung sebagai cargo consolidation center (CCC) dan IHP,” tandas Marhany Pua yang juga tampil mewakili ‘Minahasa Institute’.
Hal senada juga dinyatakan Capt Asnar Sitompul, MMar, Sekjen Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia (INNI) sekaligus Dewan Penasihat GPPMP, yang mengatakan,”saat inilah momentnya menentukan Bitung yang berposisi amat strategis dalam peta pelayaran global, agar diaktualisasikan sebagai IHP”.
Dikatakan, background Pulau Lembe, Gunung Dua Sudara dan hynterland Kepulauan Maluku hingga Papua, merupakan sebuah potensi obyektif yang tidak dimiliki oleh pelabuhan negara lain di Asia Pasifik.
“Satu lagi, kedalaman Pelabuhan Bitung yang merupakan pemberian alam, rata-rata di atas 40 meter, sehingga tidak perlu dikeruk dengan biaya miliaran rupiah tiap bulan, seperti terjadi di beberapa pelabuhan di area laut dalam di Indonesia,” ungkapnya, dan diiyakan Dr Ir Sri Rahardjo, MPM, MBA, Ketua Prodi Logistik Universitas Trisakti.
Bitung ‘mesin uang’ RI
Sementara itu, dalam paparannya, Ketua DPP GPPMP, Jeffrey Rawis, yang sekaligus menyampaikan hasil diskusinya dengan Walikota Bitung, Maxmillian Jonas Lomban dan Wakil Walikota, Maurits Mantiri, mengemukakan tentang pentingnya “Akselerasi Pembangunan Bitung sebagai Mesin Uang RI di Gerbang Pasifik”.
“Karena itu, realisasi IHP (dan juga KEK), dinilai merupakan solusi Indonesia merebut pasar global yang berpusat di kawasan Pasifik,” ujar Jeffrey sembari menunjuk ‘perang dagang’ AS-RRT yang menjadi fenomena global saat ini (terjadi di kawasan ini, Red).
Disebutkan juga, pada berbagai kesempatan, Presiden RI Joko Widodo menegaskan tiga faktor penting untuk memperkuat Indonesia, termasuk dalam merebut pasar global.
Yakni, faktor pertama, percepatan infrastruktur (termasuk pengembangan sejumlah IHP yang berada pada posisi strategis di alur pelayaran global, tidak di area laut dalam: seperti Kuala Tanjung di Sumut, Batam, dan Bitung di Sulut).
“Mengapa tipe dan sosok pelabuhan di posisi strategis (Kuala Tanjung di alur Selat Malaka, menghadap pasar Asia Selatan-Timur Tengah-Afrika-Eropah; lalu Bitung di Gerbang Asia Pasifik/Asia Timur-Amerika Utara-Amerika Latin)? Tidak lain karena hendak memangkas jarak perniagaaan, dan otomatis efisiensi tota* terhadap ongkos ekspor-impor yang selama ini diambil oleh Port of Singapore Administration (PSA), Singapura, yakni sekitar US$9 miliar per tahun,” ungkapnya.
Itu terjadi, karena mayoritas bongkar muat ekspor-impor kita harus lewar penanganan PSA.
“Alasan lain (kenapa harus pelabuhan di laut dalam dan di alur pelayaran global), karena kapal-kapal kargo raksasa (‘mother vessels’) di era kini dan ke depan dengan tonase 150.000 Teus ke atas, enggan memasuki perairan laut dalam dengan segala resiko serta tambahan ongkos,” paparnya.
Faktor kedua, harus bisa menjawab pertanyaan: “Mengapa kita bangsa Indonesia ketinggalan dengan negara-negara tetangga, padahal kita punya potensi yang demikian besar?”
Presiden Jokowi lalu mengemukakan tiga hal, yaitu kualitas (kita kalah), produktivitas (kita tidak produktif), disiplin nasional (kita tidak disiplin).
Masih terkait dua aspek di faktor kedua di atas (khususnya kualitas dan produktivitas), yakni, bagaimana kita bisa unggul dari beberapa tetangga, sementara kita menghadapi biaya logistik sangat jauh di atas mereka (karena faktor posisi pelabuhan yang harus ditempuh dengan berliku-liku, termasuk harus melewati alur laut dangkal, jarak ke pasar yang jauh, kualitas sistem teknologi informasi belum baik, dst). Padahal Bitung, ada di posisi alur pelayaran global, tidak butuh ongkos besar jika mother vessels harus masuk ‘gang-gang sempit’ di perairan laut dangkal.
“Akibat dari biaya logistik tinggi itu, kita kalah dalam persaingan global. Bandingkan saja biaya logistik kita bisa capai 25 persen (atau Rp750 triliun) per tahun, sementara Vietnam cuma 13 persen, Malaysia 15 persen, Thailand dan Singapura di bawah itu,” ungkapnya.
Faktor ketiga, yakni perlunya mengubah pola pendekatan pembangunan ke arah yang kian memantapkan implementasi Tol Laut Indonesia, demi memperkuat posisi tawar menuju penguasaan Poros Maritim Dunia. Ini sekaligus menjawab Trisakti-nya Bung Karno. Yakni memperkukuh kedaulatan NKRI, memperkuat kemandirian ekonomi dengan prinsip Berdikari, di mana kita bersama-sama masyarakat global yang saling erat berhubungan/berkerjasama untuk membangun perdamaian, keadilan serta peradaban bersama berbasis kepribadian, budaya serta jatidiri Indonesia.
Jeffrey kemudian mengangkat pandangan Max Lomban yang meminta semua stakeholders untuk fokus kepada empat hal berikut. “Yakni pertama, kedua, memangkas biaya logistik, ketiga, meningkatkan daya saing demi menjadikan Indonesia daerah investasi semakin menarik bagi investor asing, dan keempat, memperbesar ‘multyplier effect’ bagi perekonomian nasional dan otomatis meningkatkn lapangan kerja dan daya beli masarakat”, urainya.
Di akhir pemaparannya, diberikan catatan khusus soal biaya logistik, karena jarak Tanjung Priok-Shanghai saja 4.200 mil laut, dan mau tidak harus mau lewat penaganan ‘Port of Singapore Administration’ (PSA). Sebab ‘mother vessel’ hanya sampai di Singapura. “Sedangkan Bitung-Shanghai langsung cuma 1900 mil laut, yang berarti secara signifikan mengurangi berbagai ongkos logistik, juga tidak perlu via PSA dengan pengenaan tarif tertentu.
Kolaborasi memperjuangkan
Di bagian selanjutnya, Sri Rahardjo lalu menekankan pentingnya semua stakeholders, utamanya Pemerintah Daerah (Pemda) dan kalangan investor untuk berkolaborasi memperjuangkan terus Bitung sebagai IHP.
Ya, menurutnya, Pemda khususnya harus lebih ‘ngotot’ melakukan gerakan elegan meyakinkan para pengambil keputusan politik di tingkat pusat, karena para investor sesungguhnya mendukung upaya ini.
“Karena, kemanfaatannya bukan cuma akan dinikmati Provinsi Sulut, tetapi seluruh Indonesia Timur, bahkan Indonesia,” ujar Sri Rahardjo dalam FGD yang dimoderatori Dr Ir Joppy Jehosua, MTrans (Pakar Logistik & Transprotasi, mantan Kakanwil Dishub Sulut serta kini juga Dewan Pembina GPPMP).
Selain Marhany V Pua yang juga Dewan Pembina GPPMP, Dr Sri Raharjo dan Capt Asnar Sitompul, tampil pula para pembahas lainnya seperti Drs Max Ruland Boseke, MSc (Praktisi Transportasi, mantan Sestama Basarnas dan kini Wakil Ketua Dewan Penasihat GPPMP), Prof Ir Roy Sembel, MEc, PhD, (Ketua Umum PIKG dan Dewan Pembina GPPMP, serta Dr Ir W Donald R Pokatong, MSc (Dosen UPH & Ketua DPP GPPMP).
Bitung sudah tepat
Sementar itu dua dari beberapa pebisnis dan investor, yakni Andy Dwi Putranto (PT Humpus Intermoda Transportation) dan M Rahmat Dwiyanto (PT Pelindo Investama) mengatakan, pemilihan Bitung sebagai IHP, sudah merupakan sebuah langkah tepat serta bijak.
“Kami kini sedang mengelola sebuah investasi di bidang energi di Bitung, setelah mendapat informasi dari banyak pelaku bisnis global, juga sesudah melihat langsung, bahwa memang betul, betapa strategisnya Bitung,” ujar Dwi Putranto.
Hal senada juga dinyatakan Rahmat Dwiyanto, yang menilai, Bitung memiliki begitu banyak kelebihan, karenanya pihaknya kini juga terus menggencarkan upaya ikut mengembangkan Pelabuhan Bitung sebagai IHP.
Pendapat keduanya kemudian mendapat dukungan beberapa rekan mereka dari lingkup dunia usaha, yang mengharapkan, Pemerintah selaku ‘eksekutor’ jelas dalam bersikap untuk mempercepat aktualisasi IHP, sekaligus KEK Bitung, apalagi prasarana pendukung seperti “Jalan Tol Manado-Bitung” serta jalur Kereta Api Makassar-Palu-Gorontalo-Manado-Bitung sedang digencarkan.
Perpres vs Permen
Sementara itu, merespons semcam ‘gugatan’ dari pakar hukum kemaritiman, Dharma Manulang, SH, MM (Dosen Stimar), tentang adanya Peraturan Menteri (Permen) yang akan diberlakukan per Januari 2019, yakni telah menurunkan status atau kelas Pelabuhan Bitung, Baitul Ihwan mengaku kaget.
Dengan tegas, Baitul Ihwan yang mewakili Kemenhub lalu menyatakan dua sikapnya, Pertama, “(dengan FGD ini) Kemenhub semakin mendapat penguatan untuk mengaktualisasikan “Grand Strategy Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)” dalam mendukung implementasi IHP dan KEK Bitung, serta kesiapan penentuan titik koordinat IHP di Sulawesi Utara, lewat skenario mendorong percepatan Pelabuhan Samudera Bitung sebagai IHP untuk wilayah timur Indonesia”.
“Kedua, Kemenhub menyatakan Pelabuhan Bitung akan terus dikembangkan sesuai berkembangnya demand dan kebutuhan dari KEK Bitung, apalagi Pelabuhan Bitung telah memiliki proyeksi dan rencana jangka panjang melayani 2,25 juta TEUS hingga 2024″.
Sementara Dr Donald Pokatong pada kesempatan itu mengungkapkan, sesungguhnya Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sudah melakukan klarifikasi tentang upaya pihak tertentu menurunkan kelas Pelabuhan Bitung (lewat Permen, Red). “Dan hasilnya sudah jelas, Bitung tetap diutamakan menuju statusnya sebagai IHP. Tentu saya tak patut mengungkap hasil klarifikasi Gubernur Olly itu di forum ini,” demikian Donald Pokatong.
Sedangkan beberapa peserta FGD lainnya, seperti Donny Lumingas (Ketua DPP GPPMP) dan Nobby Wowor (Wasekjen DPP GPPMP), menilai, agaknya memang ada ‘permainan’ dari elite tertentu untuk memakai Permen untuk menggagalkan Bitung sebagai IHP.
“Tetapi, Permen khan tidak bisa menganulir Perpres sebagaimana tatakrama dalam tata urutan perundang-undangan (stuffenbau theory). Karenanya, FGD ini menjadi starting point baru bagi kami untuk tetap mengawal Perpres yang menetapkan Bitung dan Kuala Tanjung sebagai IHP. Kami akan terus berjuang melalui jalur yang legal, baik itu melalui beberapa kementerian berkompeten, juga melalui para legislator di DPR serta senator di DPD, hingga ke level Presiden RI,” demikian bagian ujung dari ‘benang merah’ simpulan FGD tersebut.
Materi hasil FGD ini, menurut Panitia Pelaksana yang dipimpin Teddy Matheos (Ketua), Arthe Walangitang (Sekretaris) dan beberapa wakil ketuanya (Steven Lumingkewas, Donald Pokatong, Wency Mangindaan, Vera Sanger, Amalia Jehosua dkk), akan segera diformulasikan, untuk secepatnya didistribusikan ke semua ‘stakeholders’ hingga Presiden RI.
“Sesudah FGD ini, kami akan maju pada tahap berikutnya, yakni menggelar sebuah Seminar Khusus, dengan menghadirkan stakeholders lebih luas, dan berharap bisa mendapat support dari Gubernur Sulut, Menko Kemaritiman serta Presiden RI,” demikian moderator FGD, Joppy Jehosua. (B-dp/tm/al/jr)
