BENDERRAnews, 30/1/19 (Jakarta): Sebagaimana para petani di daerah-daerah sentra kelapa, sejumlah petani di Desa Otiola, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap agar harga komoditas kopra kembali naik.
“Harga kopra saat ini masih sangat minim, hanya Rp 4.000/kilogram,” ujar Heri, salah satu petani kopra di Desa Otiola.
Biasanya, menurutnya, petani akan menikmati harga kopra tinggi pada akhir hingga awal tahun, namun kini harganya tidak mampu menguntungkan.
Dia mengaku, tidak termotivasi menghasilkan kopra sebab, harganya sangat tidak bersahabat. Apalagi petani di desa itu harus mengeluarkan biaya angkut perahu untuk menyebrangkan kopra hingga ke Pelabuhan Kwandang.
Ia berharap, harga kopra kembali tinggi agar petani kembali bersemangat.
“Biaya transportasi menambah beban modal, makanya kondisi saat ini cukup menyedihkan,” ujarnya, Rabu (30/1/19), sebagaimana diberitakan ANTARA.
Sementara itu, penggiat pemberdayaan masyarakat Desa Otiola, Olha Alim mengatakan, pihaknya terus menyemangati masyarakat khususnya petani untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya kopra yang memang mayoritas dilakoni petani di wilayah itu.
“Meski harga kopra masih rendah, namun petani terus disemangati untuk memproduksi kopra sebab kualitas kopra dari Otiola cukup baik, yang pengeringannya mengandalkan sinar matahari,” ujarnya.
Ia pun mengaku, ikut mendorong petani untuk menanam kelapa sebagai aset komoditas unggulan di Desa Otiola maupun Kecamatan Ponelo Kepulauan.
“Kami optimistis, kelak pohon-pohon kelapa di pulau ini, akan menjadi bahan baku berbagai produk unggulan yang bisa diolah menjadi produk-produk bernilai ekonomi tinggi, khususnya mengisi potensi industri pengolahan di daerah ini, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan,” katanya lagi.
Petani Maluku Utara
Sementara itu, para petani kelapa di Provinsi Maluku Utara (Malut) berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat segera menghadirkan industri pengolahan kelapa, agar harga kopra bisa pulih kembali.
Anjloknya harga kopra pun masih terjadi di daerah itu, termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra), begitu juga di salah satu sentra utama produksi kelapa Indonesia, yakni Sulawesi Utara (Sulut) yang berjuluk ‘Bumi Nyiur Melambai’.
“Kalau produk kelapa Malut hanya mengandalkan pemasaran dalam bentuk mentah (kopra) ke provinsi lain, seperti yang terjadi selama ini, maka sulit mendapatkan harga yang tinggi,” kata anggota DPRD Malut, Irfan Umasugi di Ternate, Minggu (27/1/19).
Apalagi, lanjutnya, ongkos kirim dari Malut ke daerah pemasaran, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Utara cukup mahal, sehingga para pedagang di Malut membeli dengan yang lebih murah.
Disebutnya, kalau di Malut ada industri pengolahan kelapa, para petani kelapa melalui koperasi atau badan usaha di desa bisa menjual produk kelapanya ke industri. Sehingga mendapatkan harga yang layak.
Dia melanjutkan, untuk melindungi petani kelapa di Malut, Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota dapat mencegahnya dengan membuat regulasi penetapan harga standar penjualan produk kelapa.
Sementara itu, Wakil Gubernur Malut, M Nasir Thaib, mengaku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut terus berupaya menghadirkan industri pengolahan kelapa di daerah ini dan sudah ada beberapa investor yang berminat.
Salah satu investor yang berminat membangun industri pengolahan kelapa di Malut berasal dari India. Rencananya pada Februari 2019, investor tersebut akan datang ke Malut untuk membicarakan rencananya dengan Pemprov Malut.
Ia menambahkan, investor yang akan membangun industri pengolahan kelapa di Malut akan diupayakan tidak hanya yang akan mengolah kopra, tetapi juga produk lainnya dari kelapa, seperti sabut dan tempurung karena produk ini memiliki pangsa pasar yang bagus di dalam dan luar negeri.
Sebagaimana diberitakan berbagai media, para petani kelapa di Malut dalam beberapa bulan terakhir ini mengeluhkan anjloknya harga kopra sampai pada angka Rp2.000-an per kilogram. Anjloknya harga kopra juga terjadi di Kota Baubau, Sultra, yang mengalami penurunan dari kisaran Rp7.000 per kg.
Salah seorang pengumpul komoditas bahan dari kelapa itu, Ermen, menyebutkan, penurunan harga kopra terjadi sejak beberapa bulan lalu. Selama ini, kopra dikumpulkan dari petani di Kepulauan Butonlalu dijual ke Surabaya (Jatim).
“Sudah cukup lama harganya terus mengalami penurunan. Biasanya ini terjadi pada awal tahun atau pertengahan tahun,” katanya.
Diketahui, dampak dari penurunan tersebut, pendapatan petani kopra juga merosot jauh.
Anjloknya harga kopra juga sebenarnya sudah lama terjadi di banyak daerah sentra produksi kelapa. Berbagai upaya pun sudah mulai digagas untuk mendongkrak harga kopra atau kelapa tersebut dengan mendorong industri pengolahan.
Sementara itu, mahasiswa anak petani kelapa yang kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Malut diprioritaskan mendapat beasiswa dari Pemprov Malut.
“Mahasiswa anak petani kelapa diprioritaskan mendapat beasiswa dari Pemprov, karena mereka kesulitan membayar biaya kuliah akibat anjloknya harga kopra dewasa ini,” kata Wagub Malut, M Nasir Thaib di Ternate, pekan lalu, sebagaimana pula dilansir ‘BeritaSatu.com’.
Sejak anjloknya harga kopra di Malut yang hanya mencapai Rp3.000-an per kilogram (kg), para petani kelapa di daerah tidak lagi mengolah kopra untuk menghindari kerugian. Hal itu menyebabkan para petani tidak lagi memiliki penghasilan untuk membiayai kuliah anak.
Wagub tidak menyebut secara rinci jumlah mahasiswa anak petani kelapa di Malut yang akan mendapat beasiswa dengan alasan masih dalam pendataan bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi dan swasta di daerah ini.
Pemberian beasiswa kepada mahasiswa anak petani kelapa tersebut, merupakan bentuk kepedulian Pemprov terhadap kelangsungan pendidikan anak petani kelapa, sebagai bagian dari generasi yang kelak akan melanjutkan pendidikan di daerah ini.
Petani Sulawesi Utara
Sementara itu, seorang petani kelapa di kawasan Tonsea, Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut), Arnold Frederik beropini, langkah Pemprov Malut cukup simpatik dan patut diapresiasi (di antaranya juga memprioritaskan bea siswa bagi para anak petani kelapa, Red).
“Sulut dikenal dan berjuluk ‘Bumi Nyiur Melambai’, karena mayoritas petaninya mengelola perkebunan kelapa. Artinya, banyak keluarga petani kelapa yang sekarang terpukul mara pecaharian utamanya, yakni usaha tani jelapa, karena harga kopra anjlok. Karenanya, perlu ada kebijakan khusus Pemprov Sulut dan Pemkab Minut serta di daerah srntra kelapa lainnya kepada para keluarga petani kelapa,” ujar pensiunan ASN yang kini tetap semangat menanam kelapa di kawasan desa Kuil, Kawangkoan, Minut.
Tentang adanya beasiswa bagi anak petani kelapa, menurutnya, bisa saja itu duberlakukan dengan pola tertentu, misalnya berupa subsidi kebutuhan kuliah. “Tapi yang utama, ada kebijakan menyeluruh untuk mengembangkan ekonomi kelapa dengan target bisa menghasilkan diversivikasi produk, sehingga petani tidak hanya bergantung pada satu produk, yakni kopra,” ujar alumnus FE Unsrat ini.
Arnold Frederik juga berharap, Unsrat bisa melahirkan inovasi-inovasi teknologi perkelapaan yang baru dan bisa ditetapkan para petani kelapa. “Pemerintah dan perguruan tinggi harus bekerjasama mencari terobosan, agar situasi klasik seperti sekarang tidak berulang-ulang terjadi, di mana ketika harga kopra anjlok, sangat memukul petani, karena hanya itu priduk utamanya,” demikian Arnold Frederik. (B-ANT/BS/jr — foto ilustrasi istimewa)
