BENDERRAnews.com, 23/3/20 (Jakarta): Presiden Joko Widodo menegaskan, segera merealokasi anggaran yang fokus pada tiga hal, yaitu penguatan penangaban kesehatan, memperbesar program social safety net yang berupa bantuan sosial atau Bansos, serta insentif khusus bagi UMKM.
“Khusus Bansos, seperti dijetahui berupa program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, Rastra, dimana semua segera diimplementasikan seawal mungkin,” tegasnya lagi.
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta Kartu Prakerja harus segera dimulai, terutama untuk mengatasi kemungkinan PHK.
Semua ini, guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan terkoreksi akibat pandemi virus corona. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk melakukan realokasi anggaran dalam APBN dan APBD. Realokasi anggaran tersebut, ditegaskan Jokowi harus fokus pada tiga hal tadi
“Jadi anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk tiga hal,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (Ratas) membahas topik kebijakan moneter dan fiskal menghadapi dampak ekonomi Covid-19 di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/3/20).
Tiga fokus selengkapnya
Pertama, memperkuat penanganan bidang kesehatan dalam pengendalian penyebaran Covid-19. “Ini yang paling utama” ujar Jokowi.
Kedua, memperbesar program social safety net yang berupa bantuan sosial (Bansos) yang akan memberikan dampak peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat. “Ini program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, Rastra, semua segera diimplementasikan seawal mungkin,” jelas Jokowi.
Tidak hanya itu, ia juga meminta Kartu Prakerja harus segera dimulai. Program ini diharapkan selain dapat memberikan scaling dan upscaling, juga untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketiga, lanjutnya, realokasi anggaran difokuskan membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM serta sektor informal. “Ini penting sekali. Tolong digarisbawahi, UMKM dan sektor informal. Yang kedua yang berkaitan dengan bidang moneter,” ungkapnya.
Percepat realisasikan dana desa
Selain itu, ia memerintahkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrrasi Abdul Halim Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama seluruh kepala daerah dan kepala desa segara merealisasikan dana desa ke warga.
“Terutama untuk hal berikatan dengan padat karya, padat karya tunai. Dan juga membantu penanganan covid-19. Ini yang harus diperbanyak,” ujar Jokowi.
Mantan Walikota Solo ini juga menekankan program padat karya tunai di semua kementerian atau lembaga harus diperbanyak. “Saya ulang, program padat karyat tunai di semua kementerian/lembaga harus diperbanyak. Satu dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi,” papar Presiden Jokowi. (B-BS/jr)
