BENDERRAnews.com, 12/12/20 (Jakarta): Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Fadil Imran mengatakan, akan menindak tegas organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindak pidana, menempatkan diri di atas negara, dan dapat merobek kebinekaan.
Ada satu kelompok atau organisasi kemadyarakatan (Ormas) yang menempatkan dirinya di atas negara, apalagi Ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun.
Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat, dapat merobek-robek kebinekaan, karena menggunakan identitas sosial apakah suku atau agama, nggak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan.
“Jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Enggak ada gigi mundur. Karena kalau mau Jakarta aman yang model begini harus kita selesaikan,” ujar Fadil, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/12/20) kemarin.
Negara ini butuh keteraturan sosial
Dikatakan Fadil, jadi kalau Polda Metro Jaya melakukan penangkapan, memproses hukum kelompok atau siapa pun, itu karena negara ini butuh keteraturan sosial atau social order.
“Kita butuh ketertiban sosial. Adalah tugas Kapolda untuk menjamin yang namanya ketertiban dan keteraturan sosial tersebut, social order. Supaya masyarakat bukan hanya merasa aman, tapi dia juga merasa nyaman,” ungkapnya.
Selanjutnya, juga supaya iklim investasi bisa hidup. “Economic development need law and order, jadi pembangunan ekonomi ini butuh kepastian hukum dan butuh keteraturan, butuh ketertiban, supaya investasi bisa datang. Jadi hukum harus ditegakkan,” tegas Fadil.
Disebut Fadil, sudah lama masyarakat minta agar Ormas seperti itu dihilangkan. Dia menganalogikan, di lingkungan RW atau kampung ada preman, kemudian mengedarkan narkoba, sewenang-wenang dengan masyarakat. Di satu sisi, polisinya tidak berdaya. Masyarakat jadi takut, resah, tidak berani melawan, karena preman itu merasa dirinya di atas warga dan di atas hukum yang berlaku.
“Bagaimana perasaan Anda kira-kira? Pastikan mau teriak, pasti takut, nanti datang kita dianiaya, takut nanti datang kita dikeroyok, takut nanti datang keluarga kita diganggu, diancam. Tiba-tiba ada sosok satu orang namanya Gajah Mada datang, kemudian berantem sama ini preman, preman ini terbunuh, kira-kira masyarakat ini senang nggak? Pasti senang, terbebas dari Narkoba, terbebas dari premanisme, terbebas dari caci maki, hatespeach yang dilakukan oleh preman kampung ini. Nah, preman ini sudah lama dia menganiaya, mengancam warga di situ, dari semenjak tahun 1998 misalnya preman itu ada di kampung itu, sampai sekarang 2020. Coba, bagaimana perasaannya sebagai warga Jakarta, terus kita biarkan, enggak ada,” jelas Fadil.
Fadil menegaskan, selaku Kapolda Metro Jaya dirinya memiliki tanggung jawab menciptakan keamanan dan ketertiban di Ibu Kota Jakarta. “Jangan sampai nanti masyarakat kesal sama saya. Ini bagaimana sih Kapolda kok diam-diam saja. Ada preman, ada yang tiap hari mengancam, memfitnah, menyebarkan rasa permusuhan didiamkan,” katanya.
Tentang dampak kerumunan
Sementara itu, Fadil mengungkapkan, kenapa kerumunan di tengah pandemi Covid-19 harus ditegakkan hukumnya? Dia memberikan analogi kembali ada peristiwa perampokan disertai pemerkosaan sehingga menyebabkan terbunuhnya satu keluarga. Reaksi sosial masyarakat terhadap kasus itu pasti luar biasa, kasihan, sadis, dan raja tega. Berita itu pun akan tersiar di media secara kontinu.
“Tapi coba bandingkan reaksi sosial terhadap misalnya terjadi banjir bandang yang menyebabkan satu kampung meninggal dunia, yang meninggal 100 orang misalnya. Yang ini misalnya perampokan lima orang. Pandangannya adalah, oh ini bencana alam. Padahal ujungnya sama, sama-sama orang mati. Di sini (perampokan) yang mati lima, di sini (bencana) korban 100, di sini ada kerusakan lingkungan, ekosistem rusak,” katanya.
Fadil mengatakan, sama dengan kerumunan, sampai saat ini yang meninggal dunia karena Covid-19 di Jakarta mencapai 2.883 dengan mortality rate-nya di kisaran 1,3 persen.
“Setiap hari di Jakarta berarti ada yang meninggal dunia sebanyak tiga atau empat orang bahkan lebih. Apa yang terjadi saudara-saudara, perasaan kita merasa biasa-biasa saja, padahal ini mati, 2.800 orang meninggal. Coba ada kasus 365 (Pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan). Jadi tolong ini mindset kita harus kita rubah. Kalau kita terus membiarkan terjadinya kerumunan, itu namanya kata Mendagri ini, membiarkan kita saling membunuh. Jadi mengapa pelaku pelanggaran terhadap undang-undang yang menyangkut protokol kesehatan itu kita harus tindak tegas, ya itu. Karena risikonya, bahayanya begitu besar,” ucapnya.
Fadil menegaskan, jadi siapapun yang melakukan kegiatan menyebabkan kerumunan sehingga kemudian terjadi penularan yang dapat menyebabkan korban baik keselamatn jiwa dan kerugian fisik akan ditindak.
“Mungkin teman-teman merasakan, sudah ada saudaranya, teman dekatnya, teman SMA-nya yang meninggal dunia karena Covid. Saya barusan saja semalam, saya punya kiai di Jawa Timur, meninggal dunia karena Covid. Jadi Covid ini sudah dekat, sudah ada di lingkungan kita, ada namanya klaster keluarga, dan ada namanya klaster perkantoran. Hati-hati makanya. Mengapa kita harus perang melawan kerumunan, mengapa kita harus perang melawan yang namanya pelaku-pelaku hatespeach, ya Jakarta ini harus aman, Jakarta ini harus sehat, itu saya punya visi,” jelasnya.
BACA JUGA
Fadil menuturkan, Jakarta harus aman dan sehat, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan. “Kalau Jakarta aman, Jakarta sehat, insya Allah Indonesia kuat. Polda Metro Jaya murni melakukan penegakkan hukum, siapa pun yang melakukan tindak pidana-tindak pidana, yang mengganggu social order ini pasti kami tindak,” tandas Irjen Pol M Fadil Imran, seperti dilansir BeritaSatu.com. (B-BS/jr)
