BENDERRAnews, 16/8/18 (Jakarta): Presiden Joko Widodo kembali buktikan kepeduliannya terhadap para Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan motivasi birokrasi sehingga makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya, Pemerintah akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pensiunan pada 2019 sebesar 5 persen.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya mengenai RAPBN 2019 di hadapan sidang DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/8/18).
“Pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata lima persen,” kata Presiden Jokowi.
Meningkat sembilan persen
Sementara dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah merencanakan alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp832,3 triliun. Jumlah tersebut sudah meningkat sembilan persen dari perkiraan realisasi di tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya di tahun 2014 sebesar Rp573,7 triliun.
Disebut Jokowi, peningkatan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan pengalokasian Dana Desa untuk lebih berpihak pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang mempunyai penduduk miskin tinggi,” tambahnya.
Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
Presiden Jokowi juga mengatakan pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi 2019 pada kisaran 5,3 persen. Angka ini lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi RI yang dipatok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen.
Presiden menyatakan, kebijakan fiskal dan APBN 2019 dirancang dengan tema mendukung investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia.
Dalam pidatonya di sidang DPR RI mengenai RAPBN 2019 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9/18) itu, Jokowi menjelaskan, tema itu akan diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi. Kedua, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for moneyuntuk mendukung program prioritas. “Serta (ketiga), mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan,” kata Presiden Jokowi.
Menyangkut kerangka ekonomi makro, di tengah tantangan perekonomian dinamis, Presiden mengatakan pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen. Pertumbuhan tersebut akan semakin adil dan merata, dengan mendorong makin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal. Lalu ada upaya memperkuat usaha ultramikro, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hingga memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat.
Dari sisi sektoral, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja akan didorong lebih maju. Sektor swasta didorong untuk makin berperan sehingga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Iklim investasi akan terus diperbaiki agar efisien dan terukur, melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi. Hal ini penting untuk mendorong berkembangnya industri. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha.
Di tahun 2019, pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus/minus 1 persen. Kata Presiden, tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing. Tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Sementara soal nilai tukar rupiah, Pemerintah menyadari bahwa di tahun 2019 masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar rupiah. Dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, hingga perkembangan ekonomi Tiongkok.
“Nilai tukar rupiah tahun 2019 diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 per dolar Amerika Serikat,” kata Jokowi.
Terkait suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga Bulan, Jokowi mengatakan Pemerintah menyadari kebijakan perdagangan serta kenaikan suku bunga di Amerika Serikat berpengaruh terhadap kondisi keuangan di pasar domestik. Namun, dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional dan terjaganya laju inflasi, tekanan dari ekonomi global diharapkan dapat dimitigasi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Suku Bunga SPN 3 bulan tahun 2019 diperkirakan rata-rata 5,3 persen.
Untuk harga minyak mentah Indonesia ICP pada tahun 2019 diperkirakan rata-rata 70 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara lifting minyak bumi pada tahun2019 diperkirakan mencapai rata-rata 750.000 barel per hari. Lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1,25 juta barel setara minyak per hari.
“Seluruh gambaran ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2019,” kata Jokowi.
Sementara di dalam RAPBN tahun 2019, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Jumlah tersebut 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018 atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara di tahun 2014, sebesar Rp1.777,2 triliun.
“Belanja negara pada tahun 2019 akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal,” kata Jokowi seperti dilansir ‘BeritaSatu.com’.
Pembangunan SDM
Pada tahun 2019, Pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa.
Untuk sasaran Bantuan Pangan non-Tunai ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera pada tahun 2019. Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) dengan target sembilan juta sertifikat pada tahun 2019.
Untuk investasi sumber daya manusia, pada tahun 2019, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp487,9 triliun, meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2014, sekitar Rp353,4 triliun.
Pemerintah akan memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar dan 471,8 ribu mahasiswa melalui beasiswa bidik misi.
Selain itu, dalam periode 2014-2019, Pemerintah juga melakukan investasi melalui LPDP dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27 ribu mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri. Plus membiayai 123 kontrak riset terpilih.
Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan dan rehab sekolah. Selain itu, juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pesantren.
Untuk memperkuat layanan kesehatan, pada tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan Rp122 triliun untuk anggaran kesehatan.
Pemerintah juga akan terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat. Di antaranya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas pada 48 rumah sakit/balai kesehatan, serta penguatan program penurunan angka stunting yang terintegrasi di 160 Kabupaten/Kota.
Untuk mengatasi permasalahan gizi anak, Pemerintah juga akan mendorong pemberian makanan tambahan kepada 525.420 ibu hamil dan 1,5 juta balita kurus, serta imunisasi anak usia 0–11 bulan hingga mencapai 90 persen.
Melalui berbagai program perlindungan sosial itu, diharapkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen dan Indeks Pembangunan Manusia naik ke 71,98. (B-BS/jr)
