Koalisi Sipil Sesalkan Kasus Mantan Jampidsus Febry Adriansyah Belum P21 Sudah Dilimpahkan ke Kejaksaan, Surat Terbuka Kasus ini ke Presiden Prabowo Dilakukan Sejak 28 Mei 2025

TAKTIKINFO – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi menyayangkan penanganan penyelidikan pihak kepolisian terhadap kasus korupsi yang melibatkan Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febry Adriansyah (FA), sudah dilimpahkan ke kejaksaan agung. “Padahal perkara ini kan masih dalam penyelidikan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan belum P21, kenapa sudah dilimpahkan ke kejaksaan,” tanya Carel Ticoalu, dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, kepada TAKTIKinfo, Minggu, di Jakarta, 12 Juli 2026.

Carel sedikit meragukan penanganan kasus ini jika dilakukan kejaksaan agung. “Kami lebih sependapat jika polri melimpahkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambil diawasi penanganannya, tapi kurang tepat dilimpahkan ke kejaksaan, mengingat tersangkanya Febry Adriansyah adalah mantan orang dalam di institusi kejaksaan agung,” ujar Carel, yang berprofesi lawyer ini.

Ia menjelaskan, berbeda jika kasus sudah P21, baru bisa dilimpahkan ke kejaksaan. “Tapi ini kan belum P21, semestinya masih dibawah penanganan dan penyelidikan kepolisian,” tambahnya.

Sebelumnya juga Carel Ticoalu dan Ronald Lobloby selaku Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, yang terdiri dari Indonesia Police Watch (IPW), Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara, pernah menyambangi Istana Negara pada Rabu, 28 Mei 2025 lalu, untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, agar melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan batubara.

Surat terbuka ke Presiden Prabowo dengan maksud untuk membongkar dugaan korupsi manipulasi kualitas dan harga pengadaan batubara yang menembus angka 40% dari quantitas total batubara yang dibutuhkan Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), yang diduga merugikan negara ratusan triliun.

Tindakan Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi ini dalam surat terbuka itu mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan Jampidsus Febrie Adriansyah. “Batubara yang dipasok PLN EPI, selama bertahun-tahun, ternyata memiliki kualitas kalori jauh dibawah spesifikasi yakni 3.000 GAR (Gross Caloric Value). Padahal, sesuai spesifikasi boiler PLTU milik PLN, kalori batubara yang diperlukan 4.400 – 4.800 GAR. Dengan mengacu pada kebutuhan batubara PLN EPI mencapai sebanyak 161,2 juta MT pada tahun 2023, maka nilai kerugian negara rata-rata dapat mencapai Rp15 triliun per tahun, akibat terjadinya manipulasi kualitas dan harga batubara 3000n GAR,” ungkap Ronald Lobloby, di halaman Sekretariat Negara waktu itu sebagaimana pemberitaan sejumlah media.

Saat ini, Plt Jampidsus Kejaksaan Agung, Rudi Margono, sudah menerima pelimpahan tiga kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) polri, yang perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Menurut Margono, sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka itu dari pihak swasta FA dan DR. “Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka, yaitu dari swasta,” kata Margono di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu, 11 Juli 2026.

Tiga kasus itu adalah dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Sebelumnya polisi sudah menggeledah Koin Money Changer dan Cafe de’Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), hingga sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Hasil penggeledahan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai emas batangan hingga valuta asing (valas) senilai miliaran rupiah.

Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Irjen Pol Totok Suharyanto, memimpin penggeledahan terkait kasus tersebut yang menghasilkan penyitaan barang bukti berupa uang tunai dan emas batangan.

Barang bukti uang ratusan miliar dan puluhan kilogram emas serta dokumen penting tersebut ditemukan dalam penggeledahan di 12 tempat di wilayah Jabodetabek pada Rabu, 8 Juli 2026, hingga malam hari.

Totok Suharyanto bersama tim dari Polda Metro Jaya, melakukan penggeledahan di kafe hingga rumah mewah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Penggeledahan ini terkait tiga kasus yang melibatkan kasus batu bara PLN, kasus ASABRI dan kasus PT Krakatau Steel.

Penggeledahan terhadap 12 lokasi tersebut merupakan bagian dari tindakan hukum untuk mengumpulkan barang bukti. Dari penggeledahan di Kafe De’Clan Signature dan Koin Money Changer itu, polisi menyita uang senilai Rp67,2 miliar dalam bentuk mata uang rupiah hingga mata uang asing dolar Amerika Serikat dan Singapura.

Sedangkan penggeledahan di rumah yang beralamatkan di Parahyangan Golf 2 nomor 2, Kabuapten Bogor, Jawa Barat, ditemukan brankas terkunci, dan setelah dibuka berisi tujuh koper berisikan 74 kilogram emas batangan, 4.767.300 dolar AS, 14.083.800 dolar Singapura, dan 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan senilai Rp 476 miliar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan pengusutan kasus dugaan korupsi di PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel ini menjadi atensi langsung Presiden Prabowo Subianto.