PRIORITAS, 18/9/25 (Jakarta): Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan hasil rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I terkait RAPBN 2026, termasuk penyesuaian belanja pusat dan daerah yang memengaruhi defisit anggaran.
Fakta ini menegaskan langkah DPR bersama pemerintah dalam menetapkan postur anggaran tahunan. Said menjelaskan penyesuaian dilakukan untuk merespons berbagai kebutuhan, termasuk TKD, daerah istimewa, dan dana otonomi khusus.
“Kawan-kawan semua, barusan kami selesai rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I untuk RAPBN tahun 2026. Memang disadari dalam rapat tersebut ada berbagai penyesuaian. Karena adanya penyesuaian itu tentu terjadi peningkatan belanja, baik di pusat maupun di daerah. Semua ini dilakukan pemerintah bersama Badan Anggaran DPR dalam rangka merespons berbagai kebutuhan, khususnya untuk TKD, daerah istimewa, dan dana otonomi khusus,” ujar Said.
Dalam kesempatan yang sama, Said mengungkapkan proyeksi penerimaan negara tahun 2026 naik dari Rp3.147 triliun menjadi Rp3.153 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh penerimaan cukai dan PNBP.
“Kenaikan ini terjadi bukan hanya dari cukai, yang awalnya Rp302 triliun menjadi Rp336 triliun, tetapi juga dari PNBP, yang awalnya Rp455 triliun menjadi Rp459,199 triliun,” jelas Said.
