Unsrat siap di garis depan bangun masa depan rendah karbon di Sulawesi Utara

PRIORITAS, 7/8/25 (Manado): Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar ‘rountable meeting’ dengan tema membangun koalisi untuk ‘Transisi Net Zero’ di Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif program PAIR (Partnerships for Australia-Indonesia Research) yang bertujuan untuk menggalang kerjasama lintas sektor dalam mencapai target emisi nol bersih atau Net Zero di wilayah Sulawesi Utara yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pusat Unsrat Manado, Rabu (6/8/25) 

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Johanis Victor Mailangkay yang diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk membentuk sebuah Koalisi Net Zero Sulawesi Utara yang solid.

Rektor Unsrat  Prof Dr Ir Berty Sompie MEng, IPU, ASEAN Eng  dalam sambutan yang diwakili Wakil Rektor 1 Ir Arthur G. Pinaria MP, PhD menjelaskan, dalam forum ini dibahas agenda besar membangun koalisi menuju transisi energi net zero di Sulut.

Menurut Rektor, semua tahu bahwa perubahan iklim adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dampaknya sudah dirasakan yakni cuaca ekstrim, kenaikan muka air laut, dan kerentanan daerah pesisir yang semakin meningkat. “Indonesia telah menegaskan target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Ini bukan tugas mudah. Butuh kerja keras lintas sektor dan lintas generasi,” tegasnya.

Sulut miliki peluang emas

Sulawesi Utara, menurut Rektor, memiliki peluang emas. Kita memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa yakni energi surya di pesisir, energi angin di kepulauan, bioenergi dari limbah pertanian, hingga mikrohidro di pegunungan. Semua ini adalah modal besar untuk membangun masa depan rendah karbon yang sesuai konteks lokal.

“Universitas Sam Ratulangi siap berada di garis depan. Kami melakukan riset strategis strategis, khususnya pada transisi energi di fasilitas kesehatan, yang tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga meningkatkan layanan kesehatan di daerah terpencil yang rentan terhadap dampak iklim,” ujar Pinaria. 

Dikutip dari Meimonews, berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah provinsi, akademisi, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah kegiatan tersebut. (P-*r/wr)