PRIORITAS, 28/5/25 (Jakarta): Usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto harus melalui proses peninjauan oleh dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Demikian dinyatakan Ketua DPR Puan Maharani, sebagaimana informasinya diperoleh BeritaTakTikInfo.com.com, Rabu (28/5/25) ini.
“Setiap usulan pemberian gelar memiliki mekanisme tersendiri melalui dewan yang menilai kelayakannya,” tegas Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/25) kemarin.
Puan yang merupakan cucu Proklamator dan Presiden pertama RI Soekarno, menekankan pentingnya semua pihak untuk menghormati proses tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas berwenang dalam penilaian gelar kehormatan.
“Sebaiknya kita serahkan kepada dewan untuk menilai secara objektif, apakah usulan tersebut layak diberikan atau tidak,” tandasnya.
Alami penolakan Gerakan Reformasi 1998
Diketahui, sebelumnya wacana pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional mendapat penolakan dari sejumlah aktivis Gerakan Reformasi 1998.
Aksi penolakan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?” yang digelar di Jakarta pada Sabtu (24/5/25).
Disebutkan, para aktivis menyatakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bertentangan dengan semangat reformasi. Mereka menilai Soeharto tidak layak memperoleh gelar tersebut karena rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif terhadap gerakan masyarakat selama era Orde Baru. (P-*r/se)
Silahkan Bergabung ke WhatsApp Channel kami untuk mendapatkan update berita setiap hari. Ayo bergabung klik disini --> Channel TAKTIKINFO.com
