Dolfie Rompas, SH, MH
TAKTIKINFO – JAKARTA — Advokat Dolfie Rompas, S.H., M.H., berharap Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat terkait informasi yang beredar mengenai dugaan pertemuan dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Menurut Dolfie, persoalan ini tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut karena telah menjadi perhatian publik dan berpotensi memunculkan berbagai spekulasi.
hal tersebut ditegaskan menyusul pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, kepada wartawan pada Minggu, 25 Oktober 2026, yang menyampaikan bahwa Partai Gerindra sedang mendalami informasi mengenai dugaan pertemuan sejumlah tokoh dengan Dubes Singapura.
“Semoga Saudara Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal tidak menganggap persoalan ini sebagai isu biasa yang bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Berikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat. Apakah informasi tersebut benar atau tidak? Jika tidak benar, sampaikan bantahan secara tegas. Jika memang ada pertemuan, jelaskan konteks dan tujuannya. Publik membutuhkan kejelasan, bukan ruang kosong yang akhirnya dipenuhi berbagai dugaan,” tegas Dolfie.
Menurut Dolfie, tuntutan klarifikasi ini bukan berarti dirinya menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum ataupun adanya hubungan dengan kepentingan asing. Namun, ketika nama seseorang disebut dalam isu yang menyangkut hubungan dengan perwakilan negara lain, penjelasan langsung dari yang bersangkutan dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Saiful Mujani selama ini dikenal aktif menyampaikan pandangan dan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu haknya dalam demokrasi. Tetapi ketika muncul informasi yang mengaitkan namanya dengan dugaan pertemuan bersama Dubes Singapura, saya kira sangat wajar jika publik meminta penjelasan. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya tanpa mendapatkan jawaban yang jelas,” ujarnya.
Dolfie menegaskan, hal yang ingin dijawab bukanlah apakah seseorang boleh bertemu dengan diplomat asing, karena pertemuan semacam itu pada dasarnya tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Persoalan utamanya adalah memastikan kebenaran informasi yang beredar agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru mengenai sikap politik maupun kepentingan pihak-pihak yang disebut.
“Jangan biarkan masyarakat membuat kesimpulan sendiri. Saya tidak menuduh Saudara Saiful Mujani atau Saudara Dino Patti Djalal memiliki agenda dengan pihak asing. Namun, saya berharap ada klarifikasi agar tidak muncul persepsi bahwa kritik-kritik yang selama ini disampaikan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo memiliki kaitan dengan kepentingan pihak luar. Kalau memang tidak ada kaitannya, jelaskan secara terbuka sehingga persoalan ini menjadi terang,” katanya.
Dolfie juga menyinggung pernyataan Saiful Mujani yang sebelumnya menimbulkan polemik terkait konsolidasi untuk menghadapi atau menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo.
“Perbedaan politik bukan masalah. Kritik kepada Presiden juga bukan sesuatu yang dilarang. Namun, masyarakat berhak mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi ketika muncul isu yang mengundang pertanyaan publik.
Lebih lanjut, Dolfie menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk melalui penguatan industri dalam negeri, hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 mengharuskan pengelolaan kekayaan alam diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kedaulatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya nasional perlu dikawal secara serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
“Indonesia harus berdiri di atas kepentingannya sendiri. Kekayaan alam kita harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Kita tentu tidak boleh mengabaikan kemungkinan adanya kepentingan luar yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
“Sekali lagi, saya berharap Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal memberikan klarifikasi secara terbuka agar masyarakat mendapatkan jawaban yang jelas. Ini bukan tuntutan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan dorongan agar persoalan yang telah menjadi perhatian publik tidak terus berkembang menjadi spekulasi. Klarifikasi adalah langkah yang paling tepat untuk menjernihkan persoalan,” pungkas Dolfie Rompas.
Silahkan Bergabung ke WhatsApp Channel kami untuk mendapatkan update berita setiap hari. Ayo bergabung klik disini --> Channel TAKTIKINFO.com
