Presiden AS Donald Trump dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. (‘Courtessy’ Bloomberg)
PRIORITAS, 31/10/25 (Jakarta): Amerika Serikat (AS) dan China sepakat mengakhiri penerapan biaya pelabuhan timbal balik yang selama ini memicu ketegangan perdagangan. Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam meredakan perang dagang maritim antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.
Menurut laporan Reuters, Jumat (31/10/25), kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Korea Selatan pada Kamis (30/10/25).
Kedua negara sepakat menangguhkan penerapan biaya pelabuhan selama 12 bulan, dengan nilai sekitar US$3,2 miliar per tahun untuk kapal buatan China yang bersandar di pelabuhan Amerika Serikat.
Kebijakan biaya pelabuhan sebelumnya diberlakukan oleh pemerintahan Trump berdasarkan Pasal 301, dengan tujuan memperkuat industri perkapalan Amerika Serikat serta menekan dominasi Tiongkok dalam sektor logistik dan maritim dunia.
Memicu lonjakan tarif
Namun, kebijakan berbiaya tinggi itu justru memicu lonjakan tarif pengiriman dan menimbulkan gangguan pada rantai pasok global.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perdagangan China menyambut baik keputusan terbaru itu dan mengumumkan akan menunda penerapan langkah balasan terhadap kapal yang berafiliasi dengan Amerika Serikat.
Sanksi pelabuhan yang diberlakukan sebelumnya telah menimbulkan kerugian bagi sejumlah operator besar, seperti COSCO dari China dan Matson Inc. dari Amerika Serikat, yang harus menanggung kenaikan biaya operasional serta keterlambatan jadwal pelayaran.
Sementara itu, perusahaan logistik laut berbasis di Singapura, High-Trend International Group, menilai kebijakan baru tersebut membawa dampak positif secara langsung.
“Penangguhan ini menghapus beban kebijakan yang selama ini menekan sektor logistik dan memperkuat stabilitas arus kas perusahaan,” ucap manajemen High-Trend.
Menyuarakan kekhwatiran
Namun, sebagian pelaku industri tetap menyuarakan kekhawatiran atas ketidakpastian jangka panjang.
“Saya berharap kesepakatan ini bersifat lebih permanen agar industri pelayaran bisa kembali fokus pada tujuan utamanya: memfasilitasi perdagangan global,” tutur analis senior dari konsultan maritim Drewry Simon Heaney.
China masih mendominasi
Meski demikian, data menunjukkan China masih mendominasi industri perkapalan dunia. Berdasarkan analisis S&P Global dan CSIS, galangan kapal China menguasai sekitar 53 persen dari total pesanan kapal global berdasarkan tonase selama delapan bulan pertama 2025, meskipun jumlah pesanan baru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah positif menuju stabilitas perdagangan global, namun para analis menilai efektivitasnya baru dapat dievaluasi setelah masa penangguhan berakhir pada tahun depan. (P-Zamir)
Silahkan Bergabung ke WhatsApp Channel kami untuk mendapatkan update berita setiap hari. Ayo bergabung klik disini --> Channel TAKTIKINFO.com
