PBNU buka suara soal kasus korupsi kuota haji di KPK

PRIORITAS, 16/9/25 (Jakarta): Kasus korupsi kuota haji menyeruak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan siap memberikan keterangan bila diminta penyidik, demi menghormati hukum yang berjalan. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf  alias Gus Ipul di Jakarta.

Ia menekankan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, setiap pengurus PBNU yang dipanggil harus patuh dan kooperatif.

“Jika ada pengurus yang memang diperlukan keterangannya, tentu kita sungguh-sungguh menghormati. Kita harapkan yang dimintai keterangan bisa memberikan penjelasan dengan baik, sebagai bagian dari warga negara yang taat hukum,” kata Gus Ipul, dikutip BeritaTakTikInfo.com dari Antara, Selasa (16/9/25).

PBNU menegaskan tidak pernah terlibat dalam praktik rasuah kuota haji. Dukungan terhadap KPK disebut sebagai bukti keseriusan menjaga marwah organisasi.

“Yang penting kita pastikan PBNU tidak terlibat. PBNU menghormati upaya penegakan hukum oleh KPK,” ucap Saifullah Yusuf.