Tuntut Erdogan mundur, ratusan ribu warga Turki gelar aksi demo

PRIORITAS, 15/9/25 (Ankara): Aksi demo puluhan ribu orang di Ankara, ibu kota Turki, memprotes kasus pengadilan, dapat melengserkan pemimpin negara tersebut. Aksi protes ini digelar setelah penindakan keras secara hukum oleh pemerintah Turki selama setahun terakhir terhadap partai oposisi utama.

Dari tayangan langsung unjuk rasa itu, seperti dilansir Reuters dan dikutip dari detik.com Senin (15/9/25), menunjukkan para demonstran dalam aksinya pada Minggu (14/9/25) juga meneriakkan tuntutan agar Presiden Recep Tayyip Erdogan mengundurkan diri dari jabatannya.

Sejumlah demonstran mengibarkan bendera Turki dan spanduk Partai Rakyat Republik (CHP) dalam aksinya.

Kegiatan unjuk rasa besar-besaran ini digelar menjelang putusan penting pengadilan, pada Senin (15/9/25), yang akan memutuskan apakah akan membatalkan hasil Kongres CHP tahun 2023 atas dugaan penyimpangan prosedural.

Adanya putusan itu dapat membentuk kembali Partai CHP yang merupakan oposisi utama, dapat mengguncang pasar keuangan, dan dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2028 mendatang. Pengadilan Turki juga dapat menunda putusan tersebut.

Partai CHP

Pemimpin Partai CHP Ozgur Ozel mengatakan, pemerintah berupaya mempertahankan kekuasaan dengan merusak norma-norma demokrasi dan menekan perbedaan pendapat, menyusul kemenangan oposisi dalam pemilu daerah selama setahun terakhir.

Ozel menyerukan pemilu lebih cepat untuk digelar di Turki. “Kasus ini politis. Tuduhan-tuduhan itu adalah fitnah. Rekan-rekan kita tidak bersalah. Apa yang dilakukan adalah kudeta, sebuah kudeta terhadap presiden masa depan, terhadap pemerintahan mendatang. Kita akan melawan, kita akan melawan, kita akan melawan,” ungkap Ozel di hadapan lautan demonstran.

Turki menahan lebih dari 500 orang, termasuk 17 Wali Kota selama setahun terakhir di Istanbul dan kota-kota lainnya yang dikuasai Partai CHP. Penahanan itu diklaim oleh Ankara sebagai bagian dari investigasi korupsi.

Sebanyak ratusan anggota Partai CHP dipenjara sambil menunggu persidangan dalam penyelidikan besar-besaran terhadap dugaan korupsi dan keterkaitan dengan terorisme, di antaranya adalah rival politik utama Erdogan, yakni Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu.

Penangkapan Imamoglu pada Maret lalu memicu unjuk rasa terbesar selama satu dekade terakhir di Turki, di mana ratusan ribu orang turun ke jalanan.

Lewat surat yang dikirim dari penjara dan dibacakan dalam unjuk rasa, Imamoglu menulis pemerintah berupaya menentukan lebih awal hasil pemilu berikutnya dengan menyingkirkan rival-rival yang sah. Dia menuduh pemerintah merusak demokrasi melalui tindakan peradilan yang bermotif politik dan upaya lainnya untuk menekan perbedaan pendapat.

Para demonstran bertepuk tangan dan meneriakkan “Presiden Imamoglu” setelah surat itu dibacakan. (P-*r/AM)