Adv. Dolfie Rompas, SH, MH
TAKTIKINFO – Advokat Dolfie Rompas menegaskan bahwa Pemerintah harus segera membentuk Tim Khusus atau Tim Pencari Fakta Independen untuk mengusut secara menyeluruh dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah petinggi Polri, termasuk mantan Kapolri LSP. Tim ini perlu melibatkan unsur TNI dan BIN sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
Menurut Dolfie, perkara ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan penegakan hukum pidana biasa. Dugaan penyadapan terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, dan pihak lainnya memiliki dimensi yang lebih luas karena berpotensi menyangkut keamanan negara, stabilitas pemerintahan, dan keselamatan bangsa.
“Yang harus diungkap bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, tetapi siapa aktor intelektual di baliknya, siapa yang memberikan perintah, untuk kepentingan siapa penyadapan dilakukan, serta ke mana hasil penyadapan tersebut disalurkan dan digunakan. Kita juga tidak boleh menutup kemungkinan adanya pihak-pihak dari luar institusi Polri, termasuk pihak yang berada dalam lingkaran kekuasaan, apabila memang terdapat bukti keterlibatannya,” kata Dolfie kepada Taktikinfo.
Dolfie menilai, pelibatan TNI dan BIN penting untuk mendukung pendalaman aspek keamanan dan intelijen negara, dengan tetap menghormati batas kewenangan masing-masing lembaga. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 30 UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2025.
Lebih lanjut, apabila dalam pengembangan perkara ditemukan bukti adanya tujuan dan tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau memenuhi unsur tindak pidana terhadap keamanan negara lainnya, maka penyidik wajib mendalami kemungkinan penerapan ketentuan mengenai makar dalam KUHP, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023. Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, bukan sekadar dugaan atau spekulasi.
“Negara tidak boleh membiarkan persoalan sebesar ini berhenti hanya pada beberapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibongkar sampai ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu, siapa pun orangnya dan setinggi apa pun jabatannya. Jangan sampai kejahatan yang berpotensi mengancam keamanan negara justru tidak terungkap aktor utama dan kepentingan sesungguhnya di baliknya.”
Negara harus hadir, kebenaran harus dibuka, dan seluruh pihak yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Silahkan Bergabung ke WhatsApp Channel kami untuk mendapatkan update berita setiap hari. Ayo bergabung klik disini --> Channel TAKTIKINFO.com
