KEPUTUSAN pemerintah mengalihkan dana dividen BUMN senilai Rp80 triliun ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sedikit memunculkan dilema. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dividen BUMN yang selama ini menjadi salah satu penopang pasti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dialihkan langsung ke badan investasi baru. Akibatnya, target PNBP dalam APBN 2025 sedikit terendus.
BPI Danantara memang didesain merupakan lembaga dana investasi pemerintah yang bertujuan mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lembaga ini bertugas mengelola aset negara senilai sekitar Rp14.000 triliun (USD 900 miliar).
Danantara mempunyai tujuan dan fungsi mulia, diantaranya (1) Meningkatkan efisiensi investasi negara: Mengelola investasi pemerintah secara lebih efisien; (2) Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional: Mengoptimalkan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (3) Meningkatkan daya saing BUMN: Memperkuat BUMN melalui investasi dan pengelolaan aset yang lebih baik, dan: (4) Mewujudkan kemakmuran jangka panjang: Menjaga aset negara agar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk generasi mendatang, belum tersosialisasi dengan sempurna.
Namun tujuan dan fungsi mulia ini masih di atas kertas. Ia sih, ini masih di garis start. Tidak baik juga sudah membicarakan hasil panen pada tanaman yang masih dalam bentuk bibit. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah mendapatkan sumber baru penerimaan negara pengganti dividen BUMN yang kini seluruhnya masuk ke Danantara. Ia mengatakan, sumber penerimaan baru untuk pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu akan mereduksi potensi hilangnya pendapatan negara yang bersumber dari dividen BUMN senilai Rp 80 triliun. Menurutnya, sumber penerimaan baru itu akan mengurangi potensi kehilangan Rp 80 triliun setara dengan setengahnya, yakni mencapai kisaran Rp 40 triliun. Namun kembali lagi, ini masih di atas kertas.
BPI Danantara digadang-gadang menjadi kendaraan baru untuk memacu investasi nasional. Dana jumbo dari dividen BUMN akan digarap menjadi portofolio strategis, membuka lapangan kerja dan mendatangkan multiplier effect ke sektor riil. Danantara akan menerima dividen BUMN dan diharapkan dapat mengelola dana tersebut untuk investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. Tetapi optimisme semacam ini pernah juga kita dengar ketika pemerintah memindahkan sumber-sumber penerimaan ke lembaga baru dengan janji ‘pertumbuhan masa depan’ yang sayangnya tak selalu berbuah manis.
Kita tentu tidak anti-investasi. Namun publik perlu diingatkan: fungsi dividen BUMN sejatinya adalah menyumbang penerimaan langsung ke kas negara, menambal belanja rutin, subsidi energi, pendidikan hingga kesehatan. Ketika dana ini diubah jalur ke BPI Danantara, ada implikasi konkret: uang belanja negara makin tergantung pada sektor lain yang belum tentu stabil, apalagi saat ekonomi global tak menentu.
Sri Mulyani dan jajaran Kemenkeu sejauh ini terlihat ’gercep’. Mengambil langkah menambal defisit dengan menggenjot BLU, PNBP SDA, dan penerimaan K/L berharap menjadi solusi. Namun, perlu ingat, kontribusi dividen BUMN bukan sekadar angka. Ini simbol kehadiran BUMN sebagai agent of value creation yang langsung memperkuat kas negara. Bila dana itu ‘diparkir’ untuk proyek jangka panjang, publik patut bertanya: siapa yang memastikan imbal hasilnya benar-benar kembali ke rakyat? Dan kapan?
Lebih jauh, langkah ini juga membuka risiko moral hazard. Pertanyaan, saat kas APBN tidak lagi secara penuh menikmati langsung hasil kerja BUMN, akankah BUMN masih punya motivasi setoran dividen tinggi? Atau malah makin sibuk bermain konglomerasi di luar fokus pelayanan publik? Transparansi dan tata kelola BPI Danantara pun wajib diawasi agar tidak menjadi ‘kerajaan investasi’ yang jauh dari akuntabilitas publik.
Mengalihkan dividen BUMN untuk investasi boleh-boleh saja, tapi harus diikuti dengan skema yang transparan, pengawasan melekat, serta jaminan manfaat balik yang nyata bagi rakyat — bukan sekadar narasi ‘strategis’ di atas kertas. Sri Mulyani mungkin bisa menambal target PNBP tahun ini, tetapi risiko fiskal jangka panjang menunggu di tikungan. Pemerintah mesti mawas, jangan sampai kita kelak bertumpu pada harapan semu.*
