Ketum IDAI dr. Piprim tak lagi layani pasien BPJS di RSCM, ternyata ini alasannya

PRIORITAS, 24/8/25 (Jakarta): Ketua Umum (Ketum) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, tak lagi melayani pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Kebijakan itu muncul setelah dr. Piprim menolak aturan baru Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai kolegium profesi.

Dokter subspesialis jantung anak itu menyampaikan pengumuman langsung melalui akun Instagram pribadinya. Ia menegaskan dengan berat hati tak bisa lagi menerima pasien BPJS, baik di Pelayanan Jantung Terpadu maupun Klinik Kiara RSCM.

Atas instruksi direksi RSCM, dr. Piprim kini hanya bisa praktik di Poli Swasta Kencana RSCM dengan biaya pribadi. Tarif yang dikenakan sekitar Rp4 juta untuk pemeriksaan echo dan layanan lanjutan.

“Artinya, Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin dilayani oleh saya harus membayar kira-kira Rp4 juta untuk echo dan pemeriksaan di RSCM Kencana,” ujar dr. Piprim.

Biaya tinggi itu tentu tidak tercakup dalam skema BPJS Kesehatan sehingga menambah beban orang tua pasien. Kondisi ini berpotensi menyulitkan banyak keluarga dengan anak penderita kelainan jantung.

Mutasi paksa ke RSUP Fatmawati

Selain itu, dr. Piprim menyatakan dirinya mendapat mutasi paksa ke RSUP Fatmawati. Ia menilai langkah itu terjadi mendadak tanpa prosedur administratif yang benar.

“Saya menolak dengan tegas cara-cara yang melanggar asas meritokrasi terhadap seorang ASN maka akibatnya akun saya dibekukan untuk melayani BPJS,” tegasnya.

Ia menilai kebijakan ini merugikan pasien anak dengan penyakit jantung bawaan. Karena itu, ia akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencari keadilan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa dr. Piprim telah resmi dimutasi ke RSUP Fatmawati sejak April 2025. Ia menekankan pasien tetap bisa memperoleh layanan dari dokter yang sama melalui skema mandiri, asuransi swasta, maupun BPJS Kesehatan.

“Seorang ASN memang harus siap ditugaskan di mana pun sesuai kebutuhan institusi dan pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Aji. (P-Khalied M)