Dolfie Rompas, SH, MH
TAKTIKINFO – Jakarta – Advokat Dolfie Rompas mengapresiasi langkah cepat dan ketegasan Komisi III DPR RI di bawah kepemimpinan Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., yang meminta Kapolri mengusut secara menyeluruh kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa.
Dolfie menyatakan sependapat bahwa perkara ini tidak boleh dipandang sebagai tindak pidana penyadapan biasa. Sebab, berdasarkan perkembangan penyidikan yang disampaikan Polri, penyadapan diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, anggota DPR, tokoh masyarakat, aktivis, dan berbagai pihak lainnya.
“Ini persoalan yang sangat serius. Penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara bukan hanya persoalan pelanggaran privasi dan hak asasi manusia, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan Presiden, stabilitas pemerintahan, serta kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, saya sependapat dengan Komisi III bahwa perkara ini harus didalami dari perspektif tindak pidana terhadap keamanan negara, termasuk kemungkinan adanya unsur makar,” tegas Dolfie, kepada Taktikinfo.
Menurutnya, penyidik harus berani mengembangkan perkara hingga mengungkap siapa pemberi perintah, siapa yang merancang, siapa yang membiayai, siapa yang menerima hasil penyadapan, serta siapa aktor intelektual yang berada di balik rangkaian perbuatan tersebut. Jangan sampai penanganan perkara hanya berhenti pada pelaksana teknis, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali justru tidak tersentuh hukum.
Dari aspek hukum, selain Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penyadapan ilegal, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengenai penghilangan data elektronik, serta Pasal 332 KUHP mengenai akses ilegal, penyidik juga perlu mendalami kemungkinan penerapan:
1. Pasal 191 KUHP, apabila ditemukan maksud dan perbuatan makar untuk membunuh, merampas kemerdekaan Presiden, atau menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
2. Pasal 193 KUHP, apabila ditemukan adanya perbuatan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, termasuk pertanggungjawaban pemimpin atau pengaturnya.
3. Pasal 194 KUHP, apabila ditemukan unsur pemberontakan dengan menggunakan kekuatan senjata.
Penerapan pasal-pasal tersebut tentu harus didasarkan pada fakta, alat bukti yang sah, serta terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, bukan semata-mata karena adanya tindakan penyadapan.
Dolfie juga mengapresiasi usulan Ketua Komisi III agar Presiden mempertimbangkan penerbitan Perppu apabila terdapat kebutuhan hukum yang mendesak untuk memperkuat pengaturan tindak pidana penyadapan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan negara. Hal tersebut perlu dikaji secara konstitusional dan tidak boleh mengabaikan prinsip negara hukum.
“Mabes Polri harus bertindak cepat, tegas, profesional, dan tidak pandang bulu. Jangan sampai perkara ini berjalan lamban, bukti-bukti hilang, atau pihak-pihak lain yang terlibat memiliki kesempatan menghilangkan jejak. Siapa pun yang terlibat, baik dari internal maupun eksternal institusi Polri, termasuk apabila ditemukan aktor intelektual di baliknya, harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Dolfie menutup dengan menegaskan bahwa perkara ini harus dikawal sampai tuntas dan jangan sampai meredup di tengah jalan. Negara tidak boleh kalah oleh siapa pun yang diduga menyalahgunakan kekuasaan dan merusak sendi-sendi konstitusi.
“Ini bukan sekadar perkara penyadapan, tetapi menyangkut kehormatan, keamanan, dan kedaulatan negara. Hukum harus berdiri di atas siapa pun, tanpa pengecualian.” tambahnya.
Silahkan Bergabung ke WhatsApp Channel kami untuk mendapatkan update berita setiap hari. Ayo bergabung klik disini --> Channel TAKTIKINFO.com
