ADVOKAT DOLFIE ROMPAS, SH, MH
TAKTIKINFO – Advokat Dolfie Rompas menduga perlu didalami secara serius kemungkinan adanya benang merah antara dugaan penyadapan, berbagai narasi dan gerakan penolakan terhadap program unggulan Presiden Prabowo, seperti MBG, KDMP, Danantara, industrialisasi, DSI, efisiensi anggaran, swasembada pangan, Sekolah Rakyat, serta program strategis pemerintah lainnya.
Termasuk aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut penghentian program MBG, berbagai isu terkait Karhutla, dan penyebaran berita hoaks yang diduga bertujuan membangun opini negatif serta mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan peristiwa kericuhan Agustus 2025 memiliki keterkaitan yang perlu ditelusuri lebih jauh.
”Saya tidak sedang menuduh bahwa seluruh peristiwa tersebut merupakan satu skenario, tetapi aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan kemungkinan adanya keterkaitan apabila terdapat indikasi dan bukti awal. Harus ditelusuri siapa aktor intelektualnya, siapa operator lapangannya, siapa yang mengorganisasi gerakan, serta siapa yang berada di balik pendanaannya. Aliran dana, sumber pendanaan, pihak penerima, dan tujuan penggunaan dana juga harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang sah,” tegas Dolfie Rompas kepada Taktikinfo.
Apabila ditemukan bukti bahwa seluruh rangkaian tersebut merupakan bagian dari skenario terorganisasi dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah, maka persoalan ini dapat masuk ke ranah tindak pidana makar sebagaimana Pasal 160 juncto Pasal 193 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengaturnya paling lama 15 tahun. Apabila ditemukan perlawanan terhadap pemerintah dengan kekuatan senjata, ketentuan Pasal 194 juga harus dikaji.
”Karena itu, saya mendesak Polri mengusut tuntas seluruh indikasi tersebut dengan dukungan koordinasi BIN sesuai kewenangannya berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pengusutan harus objektif, profesional, transparan, dan berdasarkan bukti, bukan asumsi maupun kepentingan politik,” kata Dolfie Rompas.
Perlu ditegaskan, kritik terhadap pemerintah, penolakan terhadap kebijakan, dan demonstrasi damai merupakan hak konstitusional warga negara, bukan tindak pidana makar. Namun, apabila kebebasan tersebut dijadikan kedok untuk menjalankan skenario kekerasan dan menggulingkan pemerintahan yang sah, maka siapa pun yang terbukti terlibat, baik aktor intelektual, pengendali maupun operator lapangan, harus diproses dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
NKRI adalah harga mati. Jangan biarkan kepentingan kelompok atau kekuatan tertentu mengorbankan keselamatan bangsa dan negara.
Silahkan Bergabung ke WhatsApp Channel kami untuk mendapatkan update berita setiap hari. Ayo bergabung klik disini --> Channel TAKTIKINFO.com
