Prof.Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H, M.H
Inkonsistensi dan Kesulitan Penerapan Undang-Undang dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana
Oleh :
Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.
Pendahuluan
Undang-undang perampasan aset yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia saat ini sedang dibahas dalam Rapat Perancangan PerundangUndangan Dewan Perwakilan Rakyat. Menjadi pertanyaan, apakah menjadi rgensi yang harus ditetapkan dalam saat ini, ataukah kita masih harus ecara teliti, mendalam, serta pembatasan terhadap bagaimana perampasan set hanya ditujukan kepada aset yang diperoleh dari hasil rentang waktu erjadinya tindak pidana. Urgensi yang terjadi saat ini disebabkan oleh tingginya ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap, ketidakjelasan aturan disertai aparat
penegak hukum kepada pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi yang mendapatkan hukuman jauh dari batas yang ditetapkan atas perbuatan mereka.
Masyarakat Indonesia saat ini sering melihat adanya ketidakadilan yang nyata dan merasa dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana ang merugikan keuangan negara tidak setimpal dengan hukuman yang diberikan oleh Aparat Penegak Hukum, berangkat dari itu banyak sekali esakan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pembuat legislasi untuk melakukan perancangan, pembuatan, dan pengesahan terhadap suatu ekanisme hukum yang dapat memberikan rasa jera terhadap pelaku tindak idana ini. Berdasarkan dari karya Cesare Beccaria yang pada intinya menjelaskan pentingnya hukuman yang pasti, proporsional dan diterapkan
secara efektif untuk mencegah kejahatan yang kemudian dasar pemikiran ersebut berkembang menjadi fondasi teori penjeraan (deterrence theory).
Tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya2.
Sudah selayaknya hukuman yang didapatkan adalah setimpal dengan perbuatannya, namun mekanisme hukum yang dirancang dengan terburu buru tanpa melaksanakan uji kelayakan hanya akan berdampak negatif erhadap kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Mengingat
banyaknya salah penerapan dalam penegakan hukum yang terjadi di Indonesia dalam praktiknya, Tim Penulis menyajikan paper ini dengan tujuan memberikan opini/pendapat terhadap Pasal-Pasal dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang diramu dalam Proses Legislatif Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Tim Penulis meyakini bahwa akan banyak pihak yang memberikan masukan kepada Tim Perumus RUU Perampasan Aset, maka dari itu Tim Penulis hanya akan memberikan pendapat terhadap segelintir permasalahan ang dilihat berdasarkan skala prioritas. Pertama, permasalahan konsistensi an penerapan dalam RUU Perampasan Aset.
1. Inkonsistensi
.1 Pasal 1 Angka (3) dan Konsideran
asal 1 angka (3) mengatur bahwa “Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau
kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” Pasal 1 angka (3) tersebut memuat definisi Perampasan Aset Tindak pidana, yaitu tindakan Negara yang mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan putusan engadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Ketentuan ini dapat dipahami melalui beberapa unsur, yaitu:
Proses Penegakan hukum oleh Negara perampasan aset ini merupakan tindakan negara melalui mekanisme
hukum, dan bukan tindakan sepihak oleh aparat penegak hukum tanpa dasar hukum yang sah.
Mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset egara dapat mengambil alih penguasaan aset, kepemilikan aset, atau keduanya sesuai dengan putusan pengadilan.
Aset yang berkaitan dengan tindak pidana Aset yang dirampas harus memiliki dasar keterkaitan dengan tindak Pidana seperti uang hasil korupsi atau properti yang diperoleh dari hasil Tindak pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Perampasan aset sebagaimana dirumuskan dalam pasal ini harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Artinya, perampasan aset tidak cukup hanya didasarkan pada dugaan penyidik atau keputusan sepihak dari
aparat penegak hukum.
Inkonsistensi terhadap Pasal 3
Pasal 3 Perampasan Aset dalam Undang-Undang ini dilakukan:
1. Berdasarkan Putusan Pidana terhadap Pelaku tindak pidana; atau
2. Tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana
2.2 Pasal 6 ayat (2) dan (3)
asal 6 ayat (2) Selain memenuhi salah satu kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana dilakukan
terhadap Aset Tindak Pidana yang bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Pasal 6 ayat 3 mengatur bahwa “Perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Berdasarkan pasal 6 ayat (2) telah mengatur batas minimal nilai aset tindak pidana yang dapat dirampas tanpa berdasarkan putusan pengadilan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Ketentuan tersebut bersifat
Imperatif sehingga tidak dapat diubah melalui regulasi pemerintah.
Pada dasarnya peraturan pemerintah tidak dapat mengesampingkan atau menyimpangi ketentuan dalam undang-undang, karena kedudukan undang-undang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan (asas lex superior derogat legi inferiori).
Peraturan Pemerintah adalah peraturan pelaksana undang-undang yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan undang-undang.
Dengan demikian, peraturan pemerintah harus bersifat mengatur lebih anjut dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang ditetapkan dalam ndang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi. maka jika terdapat onflik antara norma dalam peraturan pemerintah dan norma dalam ndang-undang, yang berlaku adalah ketentuan undang-undang berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori.
1.3 Paradoks Akuntabilitas Pengelolaan dan Eksekusi Aset Tanpa putusan Pidana engenai Pasal 48 Ayat (2)
Pasal 48 ayat (2) RUU Perampasan Aset mengatur bahwa “Aset Tindak pidana yang disita wajib dikelola berdasarkan prinsip: a. efektif; b. efisien; transparan; dan d. akuntabel.” Selanjutnya, Pasal 48 ayat (4) menegaskan bahwa pengelolaan aset tersebut berlaku baik terhadap
perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Ketentuan ini melahirkan inkonsistensi logis dan yuridis yang mendasar:
bagaimana mungkin suatu aset dapat dikelola, dimanfaatkan, dilelang, atau dieksekusi secara akuntabel sebagai “Aset Tindak Pidana” apabila belum
pernah ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap inkracht van gewijsde) yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana benar benar telah terjadi?
enurut Penjelasan Pasal 2 huruf e RUU Perampasan Aset, asas akuntabilitas” menuntut agar seluruh proses dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam hukum administrasi dan hukum keuangan negara, akuntabilitas publik mensyaratkan adanya epastian status hukum (legal certainty) atas objek yang dikelola.3 Namun, ejak tahap penyitaan hingga pengelolaan di Pasal 48, RUU ini secara
rematur melabeli harta kekayaan warga negara sebagai “Aset Tindak Pidana”, padahal ambang batas yang digunakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan
asal 16 ayat (1) hanyalah sebatas “diketahui atau patut diduga” berasal dari tindak pidana.
Ketidakjelasan akuntabilitas ini semakin meruncing ketika dikaitkan dengan kewenangan pengelolaan dan eksekusi pra-putusan maupun tanpa putusan pidana:
. Kewenangan Penjualan Seketika dan Lelang Sebelum Putusan pidana.
Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) memberikan wewenang kepada Penyidik, aksa, atau Hakim untuk mengamankan, memusnahkan, melelang, atau melakukan “penjualan seketika” atas aset yang disita (termasuk benda ak berwujud seperti saham, kripto, dan rekening) dengan alasan potensi penurunan nilai atau fluktuasi, bahkan sebelum ada putusan pengadilan ang berkekuatan hukum tetap.
. Eksekusi Melalui Jalur In Rem Tanpa Pembuktian Kesalahan Pidana elalui mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCBF) pada asal 3 huruf b jo. Pasal 6 ayat (1), Jaksa Pengacara Negara dapat memohonkan perampasan aset dan mengeksekusinya ke kas negara atau kementerian bidang keuangan (Pasal 46 dan Bagian Kedua Bab
/Pasal 52) menggunakan hukum acara perdata (Pasal 47 dan penjelasan Pasal 31) tanpa pernah membuktikan kesalahan pelaku dalam persidangan pidana.
Secara teoritis, pengambilalihan dan eksekusi harta kekayaan atas dasar dugaan kejahatan merupakan bentuk penghukuman (punitif) yang merampas hak milik seseorang.4 Dalam doktrin hukum pidana modern berlaku adagium nulla poena sine iudicio (tiada pidana/hukuman tanpa utusan hakim) dan nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali.5 ebagaimana diakui sendiri oleh perumus RUU dalam Pasal 7 ayat (2), erampasan aset pada hakikatnya adalah sanksi pidana tambahan yang ijatuhkan mengikuti sanksi pidana pokok. Memisahkan perampasan aset ari pembuktian tindak pidana pokok melalui fiksi hukum in rem (gugatan terhadap benda) adalah upaya penyelundupan hukum untuk menjatuhkan ukuman tanpa membuktikan adanya kejahatan terlebih dahulu.
Apabila tidak ada putusan hakim pidana yang menyatakan telah terjadi suatu tindak pidana (predicate crime), maka predikat “Aset Tindak Pidana” pada Pasal 48 ayat (2) adalah predikat yang cacat lahir (premature labeling).
Pengelola dan mengeksekusi harta benda yang status kejahatannya belum pernah diputus secara sah oleh pengadilan pidana membuat prinsip akuntabel” dalam Pasal 48 ayat (2) mustahil terwujud secara objektif,
karena fondasi pengelolaannya hanya berdiri di atas asumsi dan sangkaan sepihak aparat penegak hukum.
Tampak Negatif Apabila Pasal tersebut Disahkan pabila Pasal 48 ayat (2) dan ayat (4) beserta rezim eksekusi aset tanpa utusan pidana dalam RUU ini disahkan, terdapat lima keburukan sistemik ang akan mengancam tatanan negara hukum Indonesia:
) Legitimasi Penghukuman Tanpa Pembuktian Kesalahan Punishment Without Conviction)
pengesahan pasal ini akan meruntuhkan batas antara hukum pidana dan ukum perdata. Menurut Pasal 4, negara dapat merampas hak milik arga negara atas tuduhan tindak pidana ekonomi, namun menghindar dari beban pembuktian pidana yang ketat (beyond reasonable doubt) dengan berlindung di balik hukum acara perdata (Pasal 47) dan kembalikan beban pembuktian kepada pihak ketiga yang mengajukan eberatan (Pasal 35 ayat (2) dan (3). Hal ini melanggar asas praduga tak ersalah (presumption of innocence).6) Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dan Moral Hazard aparat Penegak Hukum
asal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) menyerahkan penguasaan dan pengelolaan aset yang disita secara langsung kepada penyidik, Jaksa, atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan, bukan kepada satu badan pengelola aset independen sejak awal
penyitaan. Memberikan kewenangan kepada aparat pemeriksa perkara untuk sekaligus mengelola, menilai (Pasal 50 ayat (1)), hingga melakukan penjualan seketika atas aset bernilai miliaran rupiah (Pasal ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3) tanpa adanya putusan tindak pidana
terlebih dahulu akan menciptakan moral hazard yang sangat tinggi, membuka celah pemerasan (extortion), serta penyalahgunaan wewenang (abuse of power).7
) Ketidakpastian Pemulihan Hak dan Kerugian Keuangan Negara melalui “Dana Abadi”
apabila suatu aset telah dikelola, dilelang, atau dijual seketika oleh penyidik/jaksa berdasarkan Pasal 51, atau telah dieksekusi tanpa utusan pidana, namun di kemudian hari tersangka yang masuk DPO tertangkap dan diputus bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (5), maka timbul kekacauan pertanggungjawaban. Pasal 29 ayat (1) membatasi ganti kerugian tidak boleh melebihi besaran penilaian aset saat disita (mengabaikan erugian immateriil, hilangnya potensi keuntungan bisnis, dan inflasi),
serta Pasal 29 ayat (2) membebankan pembayarannya pada “dana abadi”.
Artinya, kecerobohan aparat dalam mengeksekusi aset tanpa putusan pidana justru harus ditanggung oleh keuangan negara.
Pelanggaran Hak Konstitusional atas Kepemilikan Harta Benda Right to Property)
Tanpa adanya putusan pengadilan pidana yang membuktikan terjadinya kejahatan asal (predicate offense), tindakan negara mengambil alih penguasaan, mengelola, dan mengeksekusi aset warga negara merupakan bentuk perampasan hak milik secara sewenang-wenang
arbitrary deprivation of property) yang dilarang oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional.
Kriminalisasi Prematur Melalui Nomenklatur Hukum
penggunaan frasa “Aset Tindak Pidana” pada Pasal 48 terhadap barang yang baru berada pada tahap penyitaan dan belum diputus perkaranya menciptakan penghakiman dini (trial by nomenclature). Secara hukum,
sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, suatu benda hanya berstatus sebagai “benda sitaan” atau “aset yang diduga terkait tindak pidana”, bukan “Aset Tindak Pidana”.
Landasan teori utama yang menegaskan bahwa tidak boleh ada hukuman/eksekusi tanpa putusan pengadilan yang membuktikan terjadinya tindak pidana:
) Teori Legalisasi Pemidanaan & Asas Nulla Poena Sine Iudicio
Anselm von Feuerbach & Jan Remmelink)
Paul Johann Anselm von Feuerbach merumuskan tiga postulat dasar hukum pidana; nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undangundang), nulla poena sine crimine (tiada pidana tanpa kejahatan), dan ullum crimen sine poena legali (tiada kejahatan tanpa pidana menurut
undang-undang).8 Dalam hukum acara pidana modern, postulat ini diturunkan menjadi asas nulla poena sine iudicio atau nulla poena sine judicio praevio, yang berarti tidak seorang pun dapat dijatuhi sanksi atau dirampas hak-haknya sebagai konsekuensi dari suatu tindak pidana
tanpa adanya putusan pengadilan pidana yang sah dan terlebih dahulu membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut.9) Teori Due Process of Law vs. Crime Control Model (Herbert L.
acker) erbert L. Packer membedakan dua model sistem peradilan pidana:
Crime Control Model yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan pemberantasan kejahatan, serta Due Process Model yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara, dan pembuktian kesalahan secara formal di hadapan
pengadilan yang imparsial.10 RUU Perampasan Aset (khususnya Pasal huruf b, Pasal 6, dan Pasal 48) terlalu berat sebelah menganut Crime Control Model demi mengejar pemulihan aset (asset recovery) secara
tepat, sehingga mengorbankan Due Process of Law dan asas praduga Tak bersalah (presumption of innocence).
) Doktrin Presumption of Innocence dalam Perampasan Aset
Yurisprudensi ECtHR Geerings v. Netherlands)
Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights / ECtHR) dalam perkara Geerings v. Netherlands (2007) menegaskan bahwa perampasan aset (confiscation) atas harta yang diduga berasal dari tindak pidana yang tidak pernah terbukti di engadilan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (2) Konvensi ropa tentang HAM (Asas Praduga Tak Bersalah).11 Pengadilan tidak oleh menyimpulkan suatu aset berasal dari kejahatan apabila kejahatannya sendiri belum pernah dinyatakan terbukti secara sah.
) Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) dan Kepastian Hukum Friedrich Julius Stahl & Gustav Radbruch).
Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa elemen mutlak dari negara Hukum (Rechtsstaat) adalah perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak milik dan pembagian kekuasaan serta pemerintahan berdasarkan undang-undang. Sejalan dengan itu, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan keadilan (Gerechtigkeit) di tas kemanfaatan belaka.12 Akuntabilitas pengelolaan aset pada Pasal 8 ayat (2) tidak akan pernah tercapai apabila mengabaikan kepastian ukum mengenai ada atau tidaknya tindak pidana asal.
. Kesulitan Penerapan Berdasarkan Inkonsistensi
erampasan Aset Tanpa Putusan Pidana (Pasal 6 RUU): Keburukan dan Dasar Pengujiannya.
Pasal 3 huruf b membuka jalur perampasan “tanpa berdasarkan putusan idana”. Pasal 6 ayat (1) menyebut lima kondisi: (a) tersangka/terdakwa eninggal dunia; (b) melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya selama bulan dan telah masuk DPO; (c) sakit permanen; (d) perkara tidak dapat disidangkan karena “alasan hukum tertentu”; (e) terdakwa sudah diputus bersalah, lalu kemudian ditemukan aset yang belum dirampas. Pasal 6 ayat (2)
menambahkan syarat nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
Menghukum tanpa menyatakan bersalah (dilema pembuktian). Pasal 39 ayat (1) hanya mewajibkan Jaksa Pengacara Negara membuktikan bahwa aset itu “Aset Tindak Pidana”. Padahal Pasal 1 angka 2 mendefinisikan
aset Tindak Pidana secara sirkuler, yaitu aset yang dapat dirampas menurut UU ini. Pasal 5 ayat (1) menurunkan ambangnya menjadi “diketahui atau patut iduga”.
Ini menimbulkan dilema. Jika hakim harus menyimpulkan bahwa tindak pidana enar terjadi dan aset itu hasilnya, maka ia memutus kesalahan tanpa kehadiran erdakwa dan tanpa putusan pidana, yang berbenturan dengan Pasal 6 ayat (2)
U 48/2009. Jika hakim tidak perlu menyimpulkan itu, perampasan bertumpu pada dugaan semata. Putusan ECtHR dalam Geerings v. Netherlands relevan di sini. Pengadilan Eropa menilai asas praduga tak bersalah menghalangi perampasan keuntungan yang berasal dari perbuatan yang tidak dinyatakan terbukti.13
Standar pembuktian rendah dan beban terbalik. Karena memakai hukum acara perdata (Pasal 47), standar yang dipakai pada dasarnya preponderance of vidence, bukan keyakinan hakim atas alat bukti yang sah seperti dalam perkara idana. Pasal 34 membebankan pembuktian kepada Jaksa Pengacara Negara, etapi Pasal 35 ayat (2)–(3) mewajibkan pihak yang berkeberatan membuktikan setnya sah, termasuk bahwa pihak ketiga telah melakukan due diligence. Beban ini praktis bergeser ke pemilik.
Pengadilan Eropa pernah menerima standar rendah semacam ini dalam perkara ivil forfeiture. Dalam Gogitidze v. Georgia, standar yang dipakai adalah
keseimbangan probabilitas atau probabilitas tinggi asal-usul haram, dikombinasikan dengan ketidakmampuan pemilik membuktikan sebaliknya.
Namun Pengadilan menekankan bahwa pemilik tidak boleh dihalangi untuk menyampaikan pembelaannya, dan putusan pengadilan tidak boleh sewenangwenang. Syarat inilah yang tidak dijamin RUU, seperti terlihat pada poin 5.14
Rumusan terbuka (Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d) dan cakupan tindak Pidana yang tak terbatas.
rasa “alasan hukum tertentu” tidak didefinisikan. Penjelasannya hanya memberi contoh, yaitu pelaku tidak diketahui atau korupsi “yang telah lewat angka waktu penyidikannya”. Frasa itu juga bukan istilah baku, karena yang ikenal KUHP adalah kedaluwarsa penuntutan.
Pasal 1 angka 4 dan Pasal 4 memperluas masalah. Tindak Pidana Bermotif ekonomi didefinisikan sebagai tindak pidana apa pun yang bertujuan memperoleh keuntungan dan merugikan negara, masyarakat, atau pihak lain, tanpa katalog tindak pidana asal. Dalam konteks perampasan tanpa putusan, kombinasi ini melanggar tuntutan kejelasan dan kepastian dari Fuller. Ambang Rp1 miliar yang diukur dari nilai saat diperoleh (Penjelasan Pasal 6 ayat (2) juga bersifat arbitrer. Tidak ada alasan ilmiah mengapa aset Rp999 juta aman dan Rp1 miliar boleh dirampas tanpa putusan, dan ini menyentuh prinsip perlakuan sama dalam Pasal 28D ayat (1) menyiasati kedaluwarsa dan gugurnya penuntutan. dalam KUHP baru, negara kehilangan kewenangan menuntut karena kematian tau kedaluwarsa (Pasal 132 ayat (1) huruf b dan c). Pasal 6 RUU justru emakai keadaan yang sama sebagai pintu untuk merampas aset. Hal ini enimbulkan kontradiksi antar-norma dan melemahkan fungsi kedaluwarsa ebagai jaminan kepastian hukum bagi warga.
Perbandingan ECtHR bisa dipakai. Varvara v. Italy (2013) menolak perampasan atas perkara yang kedaluwarsa tanpa vonis. Grand Chamber dalam .I.E.M. v. Italy (2018) mengubah arah itu: perampasan atas perkara kedaluwarsa dapat sah bila prosesnya memastikan unsur tindak pidana terbukti.
Pengadilan tetap menemukan pelanggaran terhadap badan hukum yang bukan ihak dalam proses. Syarat tegas semacam itu tidak ada di RUU, karena Pasal 9 tidak mewajibkan hakim memutus terpenuhinya unsur tindak pidana.15 Hak membela diri hilang bagi pelarian, dan tidak ada perwakilan bagi yang sakit atau sudah meninggal.
asal 28 ayat (5) melarang tersangka/terdakwa yang melarikan diri atau berstatus DPO, terdakwa in absentia, dan advokatnya mengajukan keberatan.
tatus DPO ditetapkan sepihak oleh Penyidik (Pasal 9) tanpa kontrol yudisial, sehingga satu keputusan administratif dapat menutup akses seseorang ke
pengadilan. Ini bertentangan dengan asas audi et alteram partem.
Untuk “sakit permanen”, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c mendefinisikannya sebagai kondisi ketika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, dibuktikan surat dokter rumah sakit pemerintah. Orang dengan kondisi
ini adalah pihak yang paling membutuhkan pendamping, tetapi RUU tidak mengatur wali, kurator, atau penasihat hukum wajib. Ada juga ketidakkonsistenan redaksional. Pasal 6 ayat (1) huruf b memuat syarat “3 bulan berturut-turut dan telah masuk DPO”, sedangkan Pasal 9 enyebut “paling cepat 60 hari setelah dimasukkan dalam DPO”. Dua tenggat erbeda untuk keadaan yang sama.16
Beban pada ahli waris dan pihak ketiga.
asal 5 ayat (1) huruf b membuat aset yang sudah dialihkan ke Orang lain tetap isa dirampas, dan Penjelasannya menyebut suami/istri, anak, keluarga,
kerabat, rekan kerja, dan teman. Pihak-pihak ini harus membuktikan sendiri eabsahan perolehan dan tingkat kehati-hatian (Pasal 35 ayat (3)). Padahal pidana bersifat personal. Untuk pelaku yang meninggal, KUHP baru justru menggugurkan penuntutan, dan UU Tipikor menggunakan jalur gugatan Perdata terhadap ahli waris yang terbatas pada harta peninggalan (Pasal 33–34 U 31/1999).17 tidak ada koreksi bila keliru. Pasal 44 ayat (1)–(2) menyatakan putusan hanya dapat dikasasi dan bersifat inal, tanpa mengatur peninjauan kembali. Pasal 44 ayat (5) menyatakan utusan berkekuatan hukum tetap bila pemilik tidak diketahui keberadaannya.
Pasal 8 ayat (3)–(5) hanya menunda atau menghentikan proses yang sedang berjalan bila pelarian tertangkap dan bebas. Tidak ada ketentuan tentang aset ang sudah telanjur dirampas. Bandingkan dengan UU Tipikor yang
mengharuskan hakim menolak tuntutan perampasan harta benda bila terdakwa dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 38B ayat (6))) RUU erpotensi menghasilkan putusan yang saling bertentangan, yaitu aset dirampas etapi pelaku kemudian diputus bebas.
Penghukuman dini lewat upaya paksa.
Pemblokiran dan penyitaan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan dalam “keadaan mendesak”, termasuk “situasi berdasarkan penilaian Penyidik” (Pasal
17 ayat (8) huruf d dan Pasal 19 ayat (12) huruf f). Itu sangat subjektif. Dari naskah yang saya baca, tidak terlihat mekanisme uji atas keabsahan blokir atau sita, padahal KUHAP baru telah memperluas objek praperadilan, termasuk penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Ini bertentangan dengan Pasal 7 UU 48/2009.
Silahkan Bergabung ke WhatsApp Channel kami untuk mendapatkan update berita setiap hari. Ayo bergabung klik disini --> Channel TAKTIKINFO.com
