Gara-gara kasus penyelundupan, negara rugi hingga Rp3,9 T

PRIORITAS, 14/11/24 (Jakarta): Kerugian negara diperkirakan sebesar Rp3,9 triliun disebabkan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 31.275 kali dengan total nilai barang sebesar Rp6,1 triliun dari bulan Januari-Oktober 2024. Data ini diperoleh dari Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti kasus ini.

Ia menyebut, jumlah penindakan selama sepuluh bulan terakhir ini meningkat 10 persen dibandingkan tahun lalu.

“Tahun ini modusnya dengan frekuensi lebih dari 31.000 itu naik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi, memang ada kenaikan aktivitas dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindakan ilegal. Kalau modusnya beberapa tergantung dari bidangnya,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (14/11/24).

Barang produksi negara lain berlebihan

Sri Mulyani menjelaskan, hal ini terjadi karena terdapat barang produksi yang berlebihan dari negara lain. Ditambah beberapa negara yang biasanya dijadikan destinasi pemasaran mematok tarif sangat tinggi.

“Sehingga barang yang berlebihan itu juga salah satunya adalah ‘muntah‘ dalam bentuk aktivitas ilegal di Indonesia. Kami bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan diharapkan agar bisa menyelaraskan policy-nya. Karena kalau seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ini bisa untuk yang hulunya tekstil, di hilirnya garmen atau produk tekstil. Itu dua-duanya membutuhkan proteksi. Kalau diproteksi tinggi di jenis hulunya, maka produksi garmen di dalam negeri juga akan mengalami dampak,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menyatakan dalam pencegahan masuknya barang selundupan perlu adanya pendekatan dari hulu hingga hilir.

“Kalau dari hulu lebih mengedepankan aspek preventif. Untuk aspek hilirnya yaitu penegakan hukum. Tidak kalah penting aspek lainnya adalah perbaikan pada kesisteman dan proses bisnis. Aspek lainnya adalah meningkatkan sinergi dan koordinasi seluruh kementerian/lembaga terkait,” ucap Budi, seperti dilansir dari detiknews.com.

Budi juga menambahkan perlu adanya pengawasan berbasis teknologi menggunakan modernisasi system surveillance di daerah rawan penyelundupan, termasuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang masih punya celah terjadinya penyelundupan.

“Di samping itu yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita, untuk memastikan bahwa seluruh petugas yang bekerja di lapangan ini transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Selanjutnya, Sri Mulyani juga menyebut, dalam pencegahan penyelundupan perlu melihat modus operandinya, pelakunya, jenis barangnya, dan yang paling penting juga ialah aliran uangnya. (P-Hosana) — Foto: Ilustrasi istimewa