PRIORITAS, 29/6/25 (Jakarta): Pemerintah berkeyakinan menyebut utang Indonesia masih jauh dari krisis. Namun di balik angka yang tampak stabil, ratusan triliun rupiah jatuh tempo menanti tahun depan.
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu memproyeksikan rasio utang pemerintah tahun 2025 berada di kisaran 39 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah ini diklaim lebih rendah dari Malaysia yang mendekati 60 persen terhadap PDB.
“Hutang Indonesia rendah. Kita berada di 39 persen dari PDB, itu sangat rendah dibandingkan dengan banyak negara lain. Bahkan Malaysia sudah mendekati 60 persen,” ujarnya dikutip Minggu (29/6/25).
Angka 39 persen itu memang tampak moderat. Namun, beban utang jatuh tempo mencapai Rp800,33 triliun tahun depan. Sebagian besar berupa surat berharga negara (SBN) senilai Rp705,5 triliun, ditambah pinjaman langsung Rp94,83 triliun.
Febrio menyatakan tekanan utang Indonesia masih tergolong ringan, terutama karena pemerintah menjaga disiplin fiskal dalam beberapa tahun terakhir.
“Banyak negara lain sekarang malah menghadapi krisis karena utangnya terlalu tinggi. Kalau Indonesia masalahnya bukan di sana, kalau kita lihat belakangan ini justru disiplin fiskal yang terus kita hadirkan,” tegasnya, seperti dilansir dari Beritasatu.
Daya tarik investor
Ia menambahkan, kedisiplinan fiskal ini menjadi daya tarik bagi investor global. Pemerintah, menurutnya, berhasil menjaga kredibilitas fiskal yang membuat instrumen SBN tetap diminati.
“Itu membuat investor yang ingin membeli surat berharga negara kita, yang adalah utang itu, itu semakin optimistis. Kenapa? Karena Indonesia mengelola fiskalnya dengan sangat disiplin,” beber Febrio.
Selain itu, capital inflow menjadi sinyal positif lain. Sepanjang tahun ini, dana asing yang masuk ke instrumen SBN telah menembus Rp50 triliun.
Kendati begitu, analis fiskal menilai ketergantungan tinggi pada pasar SBN tetap menyimpan risiko. Kenaikan suku bunga global atau gejolak geopolitik dapat memicu arus balik dana (capital outflow) secara tiba-tiba.
Di sisi lain, laporan IMF menyebut beberapa negara berkembang yang mengandalkan pembiayaan utang jangka pendek sedang menghadapi tekanan berat karena tingginya yield obligasi global. Indonesia berada di tengah-tengah skenario ini, meski masih tergolong stabil.
Indonesia terus menjaga narasi utang rendah untuk menarik investor asing. Pemerintah mengandalkan pembiayaan dari SBN sebagai salah satu instrumen utama. Namun beban jatuh tempo triliunan rupiah tiap tahun tetap jadi pekerjaan rumah.
Jika SBN tak lagi menarik bagi investor global, beban APBN bisa melonjak. Pemerintah dituntut tidak sekadar menjaga disiplin fiskal, tapi juga menyiapkan strategi pembiayaan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. (P-Khalied Malvino)
